3 Strategi, Membebaskan Lembaga Pendidikan dari Bibit-Bibit Intoleransi

3 Strategi, Membebaskan Lembaga Pendidikan dari Bibit-Bibit Intoleransi

- in Suara Kita
379
0
3 Strategi, Membebaskan Lembaga Pendidikan dari Bibit-Bibit Intoleransi

Praktik memaksa murid di sekolah menggunakan jilbab bukanlah sebuah kemajuan bagi lembaga pendidikan. Sebab, fenomena jilbabisasi bukanlah praktik pendidikan moralitas atau bimbingan akhlak. Apalagi dianggap kewajiban lembaga pendidikan untuk mendisiplinkan murid dengan cara yang kurang bijak dan sangat keliru itu.

Tentu, kita harus paham. Bahwa yang salah bukan perihal menggunakan jilbabnya. Bahkan, pemerintah tidak anti jilbab. Tetapi, problem besarnya adalah memaksakan kehendak agar secara diskriminatif dan intimidatif terhadap anak di sekolah. Di mana, ini akan menamakan karakter (eksklusif) yang akan tersublim menjadi bibit-bibit intoleransi yang semakin mengakar dan membudaya di lembaga pendidikan.

Maka, dari sinilah pemerintah dan segenap elemen bangsa. Untuk bergerak membebaskan lembaga pendidikan dari praktik yang demikian. Setidaknya ada 3 strategi penting yang harus dibangun. Guna, memberantas segala praktik-praktik “dosa lembaga pendidikan”. Karena mendidik dan mencerminkan sikap intolerant, sikap intimidatif, diskriminatif dan mengimpit hak kebebasan.

3 Strategi Membebaskan Lembaga Pendidikan dari Intoleransi dan Radikalisme

Pertama, mengupayakan semacam kebijakan di lembaga pendidikan. Untuk bisa mengatur dan mengarahkan seorang Guru di sekolah. Agar, tidak bertindak semena-mena, memaksakan kehendak apalagi memaksakan murid menggunakan Jilbab. Karena, ini berkaitan dengan hak dan kebebasan seorang anak. Dengan catatan, itu mengacu ke dalam wilayah etis dunia pendidikan dan tidak menyalahi koridor jalan belajar-mengajar anak di sekolah. 

Utamanya dalam konteks apakah seorang siswi menggunakan Jilbab atau tidak. Itu harus berada dalam wilayah (hak kebebasan) anak. Apakah dia memilih nyaman menggunakan jilbab atau tidak. Itu bukan urusan seorang Guru. Jadi, aturan dan kebijakan ini harus mengatur berperan untuk menjamin segala tugas, peran dan fungsi Guru yang tidak boleh diskriminatif dan bersikap memaksa terhadap anak dalam hal seragam. Apalagi dalam segi keagamaan.

Kedua, perlunya semacam strategi yang sifatnya mengatur secara kelembagaan. Di mana, segala jajaran, baik kepala sekolah, tenaga pengajar (Guru) atau-pun kebijakan administratif sekolah. Agar, tidak bersikap membeda-bedakan apalagi menonjolkan sikap (sentiment, kegiatan yang berpihak pada satu agama dan praktik pembeda status sosial).

Tentunya, aturan atau kebijakan dalam point kedua ini perlu kita bangun. Guna, memutus praktik “akar-rumput” dari segala sika-sikap atau kebijakan di sekolah yang justru diskriminatif dan bahkan berkesan memaksa agar siswa minoritas yang berbeda keyakinan harus mengikuti kebijakan yang sesuai dengan mayoritas. Maka, di sinilah UU itu perlu tegas mengatur untuk mengupas hal-hal yang demikian.

Ketiga, pentingnya membangun aturan yang komprehensif. Guna bergerak mengatur lembaga pendidikan sekolah. Hal ini mengacu ke dalam 3 SKB Menteri. Dengan prinsip, memberikan hak kebebasan beragama dan tanpa membeda-bedakan anak di sekolah. Sebagaimana, kasus yang sering-kali muncul, adalah perilaku diskriminatif terhadap anak yang berbeda keyakinan. Seperti kasus pemaksaan menggunakan Jilbab terhadap siswi non-Muslim. Juga, kasus pemilihan OSIS yang dibatalkan karena yang terpilih adalah siswa non-Muslim.

Maka, praktik yang demikian Saya rasa perlu kita tuntaskan di lembaga pendidikan. Jadi, di sinilah pentingnya 3 strategi tersebut. Karena, ini akan berperan untuk menguatkan semacam kebijakan SKB 3 Menteri secara fungsional. Agar, lembaga pendidikan benar-benar bisa steril dari bibit-bibit intoleransi dan radikalisme yang sangat membahayakan bagi generasi penerus bangsa ini.

Memaksa Menggunakan Jilbab adalah Sikap Mengajarkan Intoleransi Pada Anak

Saya sering mengatakan. Bahwa, virus intoleransi dan radikalisme di lembaga pendidikan itu bukan tumbuh atas dasar provokasi ajaran secara verbal tentang dua hal tersebut. Melainkan terbentuk dan tertanam karena ada semacam (cara mendidik) di lembaga pendidikan sekolah yang justru menjadi problem penting anak-anak bisa terjangkit virus radikalisme dan intoleransi.

Sebut saja jalan kekerasan, jalan membeda-bedakan anak dan sikap (memaksakan kehendak) seperti menggunakan jilbab. Seperti kasus pemaksaan menggunakan jilbab yang baru kembali terjadi. Di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta. Hal ini mutlak sebagai praktik yang berupaya menanam bibit-bibit intoleransi yang harus kita bersihkan.

Facebook Comments