74 Tahun Indonesia dan Prospek Konsolidasi Demokrasi

74 Tahun Indonesia dan Prospek Konsolidasi Demokrasi

- in Suara Kita
172
1
74 Tahun Indonesia dan Prospek Konsolidasi Demokrasi

Tujuh puluh tempat tahun sudah bangsa ini merdeka dan dua dekade lebih menikmati era Reformasi. Namun, sayangnya apa yang menjadi tujuan kemerdekaan dan agenda Reformasi belum sepenuhnya terwujud. Kesejahteraan dan keadilan sebagaimana menjadi tujuan kemerdekaan kian hari justru kian sulit diwujudkan. Sedangkan pemerintahan yang bersih dan demokratis yang menjadi agenda Reformasi sampai saat ini juga tak kunjung terejawantahkan.

Kondisi yang terjadi sekarang ini justru menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya. Kesejahteraan dan keadilan menjadi dua barang mahal di negeri ini. Kebijakan dan pembangunan ekonomi lebih banyak menguntungkan kelompok kelas menengah-atas. Sementara golongan masyarakat bawah acapkali justru termarjinalkan oleh kebijakan pemerintah.

Tidak hanya itu, kondisi politik dan pemerintahan pun menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Cita-cita mewujudkan clean and good governance agaknya masih sebatas mimpi. Sebaliknya, praktik korupsi justru kian merajalela, merambah semua sektor, mulai birokrasi, politik hingga swasta. Di saat yang sama, ranah politik kita juga gagal melahirkan  pembaruan gagasan. Demokrasi kita ditelikung oleh oligarki elit yang meraih kekuasaan dengan politik uang dan politik identitas.

Kita memang telah lepas dari cengkeraman penjajahan bangsa asing. Namun, kita sejatinya belum benar-benar mengalami kemerdekaan. Apa yang kita nikmati hari ini baru sebatas kemerdekaan semu. Kita menikmati kemerdekaan di tengah keterjajahan. Bedanya, jika dulu kita dijajah bangsa asing, kini kita dijajah oleh bangsa kita sendiri, yakni golongan kecil elite yang bermental korup, arogan dan nyaris tidak memiliki kepedulian.

Romantisisme dan Fundamentalisme

Kondisi bangsa yang penuh sengakarut masalah itu lantas menimbulkan sejumlah respon publik. Ada kelompok masyarakat yang menyikapi kondisi penuh ketidakpastian ini dengan berpadangan romantistik. Mereka memandang masa lalu, terutama era Orde Baru sebagai masa-masa paling ideal. Romantisisme masa lalu itu lantas menimbulkan semacam fenomena rindu Suharto.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa meski tidak demokratis, Suharto berhasil menyejahterakan rakyatnya dengan menjaga ekonomi dan politik tetap stabil. Kita tentu ingat bagaimana romantisisme pada Orde Baru itu sempat populer melalui masifnya penyebaran meme gambar Suharto tersenyum lengkap dengan teks berbunyi “Penak Jamanku To?”.

Baca Juga : Indonesia Merdeka: Jaga Identitas Kebangsaan, Tolak Radikalisme

Romantisisme yang demikian itu tidak hanya ahistoris, namun juga cenderung simplifikatif, alias menyederhanakan suatu persoalan tanpa melihatnya secara komprehensif. Bahwa kondisi ekonomi dan politik di era Suharto nisbi stabil barangkali bisa diterima secara obyektif. Namun, menutup mata atas beragam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan rezim otoriter Suharto adalah sebuah kesalahan fatal.

Di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang merespon kondisi bangsa dan negara yang centang-perenang ini dengan menyuarakan gagasan tentang berdirinya negara Islam. Mereka beranggapan bahwa segala problem sosial, ekonomi dan politik yang membelit negeri ini berpangkal dari sistem demokrasi yang notabene berasal dari Barat. Mereka mengklaim, segala sengkarut persoalan itu akan beres dengan satu solusi yakni mendirikan negara Islam lengkap dengan pemberlakuan hukum syariah.

Hampir sama dengan respon bernada romantisisme, respon bercorak fundamentalisme keagamaan ini cenderung tidak memberikan jawaban praksis atas persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Kaum fundamentalis hanya menyuguhkan retorika basi bahwa di bawah sistem khilafah, kesejahteraan, keadilan dan perdamaian akan terwujud dengan sendirinya. Sebuah retorika yang sebenarnya sangat utopis.

Ini artinya, kedua pendekatan yakni romantisisme dan fundamentalisme sama-sama gagal mengurai persoalan bangsa dan negara ke inti persoalannya. Kedua pendekatan itu sama-sama hanya menawarkan retorika yang bahkan miskin argumentasi. Romantisisme mengajak kembali pada era otoritarianisme a la Orde Baru. Sedangkan fundamentalisme mengajak pada corak politik kekhalifahan Islam Abad Pertengahan yang jelas akan mengancam keutuhan kita sebagai bangsa dan negara.

Konsolidasi Demokrasi

Lantas apa tawaran yang kiranya relevan untuk mengurai problem sosial, politik dan ekonomi di usia Indonesia yang sudah menginjak kepala tujuh ini? Dalam konteks ini relevan kiranya untuk mengelaborasi gagasan Kathryn Stoner (2005) ihwal bagaimana mengonsolidasikan demokrasi di negara yang tengah mengalami masa-masa transisi.

Dalam bukunya berjudul Transition to Democracy, Stoner menuturkan bahwa negara yang mengalami masa transisi dari era otoritarianisme ke era demokrasi terbuka rentan mengalami berbagai problem sosial, mulai dari kesenjangan ekonomi, korupsi dan suburnya isu sektarianisme berlatar suku, ras dan agama (SARA). Kondisi transisional itu pula yang dialami Indonesia saat ini. Peralihan dari era Orde Baru yang otoriter ke Orde Reformasi yang bebas-terbuka nyatanya memunculkan sejumlah anomali.

Lebih lanjut, Stoner menjelaskan bahwa ada setidaknya lima hal yang perlu diupayakan oleh negara-negara yang tengah mengalami transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Pertama, memperkuat gerakan sosial berbasis masyarakat sipil (civil society). Keberadaan masyarakat sipil yang independen (non-partisan), rasional dan kritis perlu sebagai semacam kekuatan penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah.

Bagaimana pun juga, sebuah pemerintahan perlu diawasi dan dikritisi agar tidak berpotensi menjadi pemerintahan yang sewenang-wenang. Filosof politik asal Inggris, Lord Acton, pernah berujar bahwa “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”. Maka, ketika parta-partai oposisi gagal memainkan perannya sebagai kekuatan check and balances pemerintah, harapan terakhir bagi tegaknya demokrasi ialah peran aktif masyarakat sipil.

Kedua, penegakan hukum (law enforcement) yang berdasar pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Konsolidasi demokrasi mustahil tercipta tanpa praktik peradilan dan pengadilan yang bebas dari intervensi dan jual-beli keputusan. Demokrasi harus menjamin keterpenuhan keadilan dan tegaknya hak asasi manusia bagi seluruh warganegara tanpa terkecuali.

Maka penting agar lembaga-lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya dipimpin oleh sosok-sosok yang memiliki kompetensi dan integritas yang tidak diragukan. Penegakan hukum yang pincang dan berat sebelah akan mencederai nilai-nilai demokrasi.

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya ialah adanya upaya sistematis dan terus menerus untuk membangun kesadaran publik ihwal bagaimana berbangsa dan bernegara dalam konteks masyarakat yang majemuk. Ini penting agar publik merespon kondisi pancaroba yang penuh gejolak ini dengan sikap optimis.

Optimisme itulah yang akan menuntun masyarakat berpikir progresif, menatap ke depan dengan peta jalan (road map) dan gagasan yang jelas, sekaligus menghindarkan masyarakat dari pola pikir regresif, yakni menatap masa lalu dengan bingkai romantisisme dan fundamentalisme.

Facebook Comments