Al Wala’ wal Bara’ : Cermin Politisasi Ayat sebagai Penyakit Kronis Kemajemukan

Al Wala’ wal Bara’ : Cermin Politisasi Ayat sebagai Penyakit Kronis Kemajemukan

- in Narasi
159
0
Al Wala’ wal Bara’ : Cermin Politisasi Ayat sebagai Penyakit Kronis Kemajemukan

Secara istilah tampak keren dan islami, karena diambil dari bahasa arab, tapi tahukah kalian kalau Al wala’ wal bara’ ini bermasalah? Secara harfiah al wala’ ialah loyalitas dan al bara ialah berlepas diri. Sedangkan, secara mendalam Al wala’ wal bara’ ialah konsep membangun loyalitas sesama muslim, dan larangan untuk loyal terhadap selain muslim.

Konsep ini dibangun oleh kelompok radikal untuk membangun cara pandang yang ekstrem terhadap persaudaraan. Kelompok radikal menjadikan konsep Al wala’ wal bara’ sebagai mantra. Mantra untuk loyal terhadap sesama muslim dan membenci terhadap kelompok yang berbeda.

Beberapa kejadian akhir ini bisa menjadi contoh betapa mengerikannya jika konsep Al wala’ wal bara’ terpatri dalam hati seorang muslim dan terpolitisasi. Kejadian pertama, peresmian gedung dakwah Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS). Kedua, pelarangan pendirian Gereja di Cilegon oleh Pemerintah Kota (Pemkot).

Kedua kejadian itu baru saja terjadi, awal bulan September 2022. Apa kaitannya dengan konsep Al wala’ dan al bara’? Mengapa konsep itu juga bisa merasuki sebuah birokrasi seperti yang terjadi di Bandung dan Cilegon?

Permasalahan pertama tentang pendirian gedung ANNAS ialah monumenisasi kebencian kepada golongan lain. Jika dikaitkan dengan konsep al bara’ ini masih ada kaitannya. Di mana, kebencian itu juga bisa terjadi kepada golongan lain meskipun se-agama.

Kejinya lagi, al bara’ pada kejadian ini dipolitisasi oleh aparatur negara. Anti Syiah menjadi tembok kebencian yang dilegalkan. Sehingga, tampak sekali loyalitas pemimpin terhadap golongan tertentu dan kebenciannya terhadap Syiah.

Sedangkan, pada permasalahan kedua ini lebih bisa ditangkap dengan mudah. Di mana pemerintah kota kompak untuk melarang warganya mendirikan Gereja. Dari sini sangatlah jelas, al bara’ yang ditujukan kepada golongan Nasrani.

Pelarangan pendirian tempat ibadah lain merupakan praktik dari Al wala’ wal bara’ itu sendiri. Di mana, orang islam ingin mengukuhkan keimanannya dengan melarang kelompok lain untuk mendirikan tempat ibadahnya. Baginya, dalam konsep ini kebencian terhadap kelompok lain salah satunya dengan membatasi gerak keagamaannya.

Al wala’ wal bara di Indonesia bukan hanya konsep semata, tapi sudah menjadi praktik buruk yang terpolitisasi. Jauh sebelum dua kejadian itu, tahun 2017, Ahok pernah dipenjarakan karena Al- Ma’idah ayat 51. Di mana, Al-Ma’idah ayat 51  ini berisikan tentang kepemimpinan.

Perlu diketahui juga bahwa dalil tentang Al wala’ wal bara’ ini di antaranya bersumber dari Al Ma’idah ayat 51 dan Al Mujadalah ayat 22. Kedua dalil tersebut berisi tentang pertentangan antar kelompok agama dalam konteks kepemimpinan dan keimanan. Kedua dalil itu pula yang menegaskan agar orang islam tidak menjalin hubungan dengan umat agama lain, seperti Yahudi atau Nasrani.

Pada Al Ma’dah ayat 51 muncul perdebatan tentang kepemimpinan sosial kemasyarakatan. Siapa yang berhak menjadi pemimpin orang islam. Apakah boleh umat selain islam menjadi pemimpin orang islam.

Surat Al Ma’idah ayat 51 itulah yang menjadi bedil penumpasan larangan orang selain islam maju atau bahkan menang sebagai pemimpin di Indonesia. Seperti halnya yang pernah dialami Ahok, 2017. Padahal kita sedang berada di negara demokrasi nan majemuk.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah larangan non muslim untuk menjadi pemimpin itu tidak bersifat mutlak. Hal itu dijelaskan lebih lanjut oleh Quraish Shihab dari Sayyid Thantawi, bahwa non muslim itu ada tiga: Pertama, mereka yang hidup damai dengan orang islam; Kedua, kelompok yang merugikan dan memerangi islam; Ketiga, kelompok yang memusuhi islam dengan sembunyi-sembunyi.

Bagi Quraish Shihab kelompok non muslim yang pertama itulah yang memiliki hak dan kewajiban sosial yang sama dengan orang islam. Sedangkan, kelompok non muslim kedua dan ketiga tidak berhak dan patut diwaspadai. Jadi, menurut pandangan Quraish Shihab, non muslim yang hidup damai dengan orang islam memiliki akses sosial politik yang sama di hadapan negara.

Terlebih lagi di negeri Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika ini. Persoalan kepemimpinan sosial tidak ada batasan agama. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak dipilih dan memilih pemimpinnya. Tentu, dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah dirumuskan undang-undang.

Narasi ekstrem dan praktik Al wala’ wal bara’ ini menjadi belati tajam bagi kehidupan berbangsa kita. Apalagi ditambah bumbu-bumbu politik pasti akan semakin tajam. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sosial demokrasi yang ada, Al wala’ wal bara’ adalah penyakit kronis bagi kebangsaan dan perdamaian Republik Indonesia.

Facebook Comments