Ancaman Intoleransi dan Mengapa Negara Tidak Boleh Permisif pada Penceramah Agama Segregasionis

Ancaman Intoleransi dan Mengapa Negara Tidak Boleh Permisif pada Penceramah Agama Segregasionis

- in Suara Kita
162
0
Ancaman Intoleransi dan Mengapa Negara Tidak Boleh Permisif pada Penceramah Agama Segregasionis

Peristiwa penolakan penceramah Abdul Somad oleh pemerintah Singapura terus saja dikapitalisasi oleh pihak tertentu. Berbagai tudingan miring pun dilayangkan, tidak hanya terhadap pemerintah Singapura, namun juga pemerintah Indonesia. Para pendukung dan simpatisan Abdul Somad menilai pemerintah Singapura bersikap Islamofobia serta anti-Islam. Tidak hanya itu, mereka juga mending pemerintah Indonesia lemah di hadapan pemerintah Singapore. Di media sosial, muncul ujaran-ujaran provokatif yang intinya mengajak umat Islam memboikot Singapura.

Kita memang diperbolehkan tersinggung manakala ada warganegara kita ditolak masuk sebuah negara. Namun, tersinggung saja tidak cukup. Hal penting lainnya ialah memahami duduk perkara yang sesungguhnya di balik penolakan tersebut. Mula pertama, kita harus memahami bahwa setiap negara memiliki aturan keimigrasian yang berbeda satu sama lain. Pendek kata, siapa yang diijinkan masuk atau tidak diijinkan masuk ke sebuah negara mutlak merupakan hak prerogative negara tersebut. Tidak ada lembaga atau negara yang bisa dan boleh mengintervensinya.

Selanjutnya, dalam konteks hubungan internasional, penolakan maupun deportasi warganegara asing oleh sebuah negara sebenarnya ialah hal yang lumrah alias biasa. Penolakan atau deportasi bisa saja terjadi karena persoalan teknis, seperti urusan passport, visa, izin tinggal, dan hal-hal birokratis lainnya. Namun, penolakan atau deportasi juga bisa dilakukan atas alasan yang berbau politis atau ideologis.

Bahaya Ceramah Segregatif di Negara Multikultur dan Multireliji

Dalam kasus ditolaknya Abdul Somad masuk ke Singapura, terungkap bahwa alasannya bukan persoalan teknis namun lebih ke urusan ideologis. Pemerintah Singapura menilai Abdul Somad sebagai penceramah agama yang berkarakter segregasionis. Dalam artian mendukung praktik pemisahan (segregasi) karena faktor agama, ras, etnis, dan sebagainya. Dalam pandangan pemerintah Singapura, penceramah agama segregasionis tidak relevan dengan visi Singapura sebagai negara yang multikultural, multiras dan multietnis.

Bagi Indonesia, tindakan tegas penolakan Abdul Somad oleh Singapura ini idealnya menjadi semacam alarm warning agar berani melakukan tindakan serupa. Yakni tidak bersikap permisif pada penceramah agama segregasionis. Sikap ini penting mengingat Indonesia jauh lebih plural ketimbang Singapura. Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara multi-reliji, namun juga multi-etnis, multi-ras sekaligus multikearifan lokal. Karakter Indonesia sebagai negara plural itu kini tengah terancam oleh narasi intoleransi yang disebar oleh pihak-pihak tertentu. Salah satunya oleh para penceramah agama segregasionis tersebut.

Atas nama kebebasan berpendapat yang berkedok demokrasi, para penceramah agama segregasionis dengan bebas mempropagandakan kultur kebencian, bahkan kekerasan. Di saat yang sama, ketika pemerintah menyusun regulasi untuk mengatur ceramah agama agar tidak bertentangan dengan kebinekaan, sebagian kalangan buru-buru mencapnya sebagai kebijakan yang islamofobik. Pemerintah seperti ada dalam kondisi dilema. Di satu sisi, pemerintah harus setia pada kebebasan berpendapat yang menjadi ruh demokrasi. Di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan untuk merawat harmoni kebinekaan dari ancaman intoleransi.

Kehadiran Negara Memberangus Ceramah Segregatif

Demokrasi dan kebebasan berpendapat memang harus dipertahankan. Namun, jangan sampai hal itu mengorbankan harmoni kebinekaan yang susah payah kita bangun bersama. Hakikat demokrasi pada dasarnya ialah mewujudkan kesetaraan hak dalam hal ekonomi, hukum, sosial, politik, dan budaya. Hal itu mustahil terwujud manakala demokrasi justru dipelintir ke dalam narasi intoleransi yang bertendensi memecah-belah.

Disinilah pentingnya hadir dalam membendung manuver para penceramah agama segregasionis. Setidaknya ada dua pendakatan yang bisa dipakai negara dalam hal ini. Pertama, pendekatan hukum yakni menyusun regulasi untuk melarang ceramah agama berkecenderungan segregatif. Dari sisi konstitusional, negara memiliki wewenang dan hak untuk membatasi ceramah agama agar tidak dijadikan alat propaganda intoleransi dan provokasi pecah-belah.

Kedua, pendekatan sosial-budaya, yakni mendorong para penceramah agama agar menyebarkan pesan-pesan keagamaan yang damai dan toleran. Di titik ini, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan ormas-ormas keislaman moderat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tujuannya ialah memastikan agar ceramah agama tidak hanya sekadar menjadi sarana memupuk kesalahen beragama, namun juga kesalehan berbangsa dan bernegara.

Arkian, kasus penolakan Abdul Somad oleh pemerintah Singapura sudah sepantasnya menjadi semacam pemantik bagi bangsa Indonesia agar lebih waspada pada narasi intoleransi, segregasi, dan provokasi pecah-belah. Sebagai multikultur dan multireliji kita tidak boleh permisif pada penceramah agama segregasionis. Sikap permisif itu akan menjadi boomerang yang menyerang balik di kemudian hari.

Facebook Comments