Antara Khilafah dan Jihad; Dari Stigmatisasi ke Purifikasi

Antara Khilafah dan Jihad; Dari Stigmatisasi ke Purifikasi

- in Suara Kita
1162
1
Antara Khilafah dan Jihad; Dari Stigmatisasi ke Purifikasi

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII pada tanggal 11 September 2021 merekomendasikan agar masyarakat dan pemerintah tidak menstigmatisasi makna jihad dan khilafah. Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menerangkan bahwa sistem kepemimpinan dalam Islam bersifat dinamis dan mempertimbangkan kemaslahatan yang ditujukan untuk kepentingan menjaga keluhuran agama (hirasati al-din) dan mengatur urusan dunia (siyasati al-duniya).

Rekomendasi ini penting lantaran setidaknya dua hal. Pertama, saat ini terjadi penyelewengan substansi khilafah dan jihad. Khilafah dipersempit maknanya menjadi model imperium Islam global yang berdasarkan pada penerapan hukum Islam (syari’ah) ala Islam Abad Pertengahan. Sedangkan jihad kerap diasosiasikan semata sebagai perjuangan dengan kekerasan atau perang.

Kedua, konsep khilafah dan jihad kerap dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi teror dan kekerasan atas nama agama (Islam). Hal ini terutama dilakukan oleh kelompok Islam garis keras yang identik dengan ideologi kebencian dan kekerasan. Antara lain, ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria), Boko Haram, Al Qaeda, Taliban, Jamaah Islamiyah, dan kelompok sejenis. Dua hal inilah yang membuat khilafah dan jihad mengalami semacam degradasi penafsiran.

Degradasi Makna Khilafah dan Jihad

Degradasi penafsiran itu pada akhirnya berujung pada lahirnya stigmatisasi terhadap khilafah dan jihad. Khilafah dan jihad kerap dipersepsikan negatif. Padahal, pada dasarnya subtansi khilafah dan jihad pada dasarnya merupakan bagian dari ajaran dan sejarah perjalanan Islam itu sendiri. Untuk itulah, penting kiranya melakukan purifikasi alias pemurnian kembali makna khilafah dan jihad sesuai esensi dan subtansinya.

Subtansi khilafah sebagaimana dikenal dalam fiqih siyasah ialah sistem kepemimpinan. Islam sendiri pada dasarnya tidak memerintahkan umatnya untuk mendirikan pemerintahan dengan sistem yang spesifik. Islam hanya menyuruh umatnya untuk mengangkat seorang pemimpin. Ihwal bagaimana memilih pemimpin; siapa yang dipilih, berapa lama masa kepemimpinannya, dan bagaimana bentuk negara dan pemerintahannya tentu disesuaikan dengan kondisi zaman dan musyawarah umat.

Jika kita menilik sejarah Islam, tampak jelas bahwa politik dan pemerintahan merupakan hal yang dinamis. Sepeninggal Rasulullah, estafet kepemimpinan Islam secara silih berganti dilakukan dengan mekanisme yang berbeda-beda. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah bukan atas penunjukan Nabi Muhammad, melainkan dipilih secara aklamasi oleh umat Islam. Sedangkan Umar bin Khatab dipilih sebagai khalifah atas penunjukan Abu Bakar. Lain halnya dengan Usman bin Affan yang dipilih oleh semacam dewan formatur bentukan Umar. Sepeninggal Usman, Ali bin Abi Thalib dibaiat penduduk Madinah sebagai khalifah.

Baru pada masa pasca Khulafa al Rasyidah, sistem pemilihan pemimpin dalam Islam mulai mengarah pada corak monarki. Di masa kekhalifahan Muawiyah, kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun sesuai garis keturunan. Hal yang sama juga dilanggengkan oleh kekhalifahan Abbasiyah yang merebut kekuasaan secara paksa dari Dinasti Muawiyah.

Purifikasi Makna Khilafah dan Jihad

Di sini dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai “khilafah Islamiyah” itu pada dasarnya ialah konsep yang cair dan dinamis. Jadi, klaim sebagian kelompok yang menafsirkan khilafah sebagai imperium Islam global berdasar pada syariah Islam merupakan klaim yang ahistoris, fiktif, dan irasional.  

Di era ketika sebagian besar umat Islam hidup di negara-bangsa (nation state), khilafah kiranya harus dikembalikan ke makna aslinya sebagai sebuah sistem kepemimpinan dan pemerintahan modern yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berasaskan Pancasila tentu bisa dikatakan sebagai representasi dari khilafah.

Demikian pula ihwal makna jihad. Ketika sebagian umat Islam hidup di negara yang aman dan damai, jihad kiranya tidak melulu harus dirujukkan pada peperangan. Di era kontemporer, jihad idealnya dimaknai sebagai upaya mereformasi pemikiran dan tindakan umat dari pola pikir regresif (mundur) ke arah progresif (maju). Etos progresifitas ialah kehendak untuk senantiasa menjadikan ajaran agama relevan dengan persoalan zaman dan mampu menjadi solusi bagi problem kemanusiaan. Antara lain mengatasi problem kemiskinan, keterbelakangan, perpecahan, kerusakan alam, dan sebagainya. Itulah makna jihad yang sesungguhnya.

Dengan melakukan purifikasi makna, kita patut optimistik tidak akan ada lagi tindakan politisasi, eksploitasi, dan stigmatisasi khilafah dan jihad. Dengan mengembalikan makna khilafah dan jihad ke asalnya, kita yakin tidak aka nada lagi pihak-pihak yang alergi pada kedua istilah tersebut. Bagaimana pun juga, khilafah dan jihad ialah bagian dari sejarah Islam yang  harus dipahami secara subtantif oleh umat.

Facebook Comments