Argumen Fiqhiyah Menuntaskan Perdebatan Relasi Islam dan Negara

Argumen Fiqhiyah Menuntaskan Perdebatan Relasi Islam dan Negara

- in Pustaka
241
0
Argumen Fiqhiyah Menuntaskan Perdebatan Relasi Islam dan Negara

Judul : Fiqh Tata Negara :  Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam

Penulis : Karya Dr (HC) KH. Afifuddin Muhajir

Penerbit : IRCiSoD, 2017

Perdebatan tentang narasi hubungan agama (Islam) dan negara menjadi perdebatan tak berujung di negara ini. Selalu mengemuka karena ada asumsi negara Indonesia berdasar ideologi Pancasila tidak mencerminkan negara ideal menurut Islam.

Sebagian mengklaim sistem negara ideal menurut Islam adalah khilafah. Sedangkan menurut mayoritas muslim Indonesia, menyebut diantaranya yakni dua organisasi keagamaan arus besar; NU dan Muhammadiyah, sistem pemerintahan negara demokrasi sudah Islami.

Narasi dan perdebatan itu selalu mengemuka karena ketiadaan konsep yang sharih dalam al Qur’an dan hadits tentang sistem negara ideal menurut Islam. Yang ada hanya prinsip dasar tentang negara/pemerintahan; al ‘adalah (keadilan), al musawa (kesetaraan), al syura (musyawarah) dan al hurriyah (kebebasan).

Narasi dan perdebatan tersebut tidak hanya memicu ketegangan di ranah intelektual berupa perang argumen dan dalil sebagai pengokoh pendapat masing-masing, namun berlanjut sampai menimbulkan irisan dan gesekan konflik di batang tubuh umat Islam.

Di tengah narasi dan perdebatan itu juga terjadi kontestasi, konflik, kekerasan dan suburnya intoleransi. Pasalnya, sampai ada kelompok yang menuduh Indonesia sebagai negara thagut atau negara kafir.

Efeknya, rajutan tenun kebangsaan koyak, ada upaya formalisasi syariat Islam dalam negara ini. Yang paling tampak adalah gencarnya gerakan pengasong “khilafah” dan masifnya gerakan kaum radikal serta meningkatnya aksi-aksi terorisme.

Namun akhirnya, perdebatan dan narasi tentang hubungan agama (Islam) dan negara atau din wa siyasah telah menemukan titik terang dengan kehadiran buku Fiqh Tata Negara karya Kiai Afifuddin Muhajir, sosok karismatik berjuluk “faqih wa ushuli dari Timur”. Timur dinisbatkan pada tempat tinggal beliau di Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo. Di pesantren ini beliau tercatat sebagai Wakil Pengasuh.

Buku ini berbincang tentang upaya mendialogkan sistem ketatanegaraan Islam dengan penguatan dalil kaidah fiqh dan ushul fiqh. Satu persatu saya akan meresensi tema-tema tersebut.

Negara Pancasila dalam Perspektif Fiqh Tata Negara.

Negara dalam perspektif Islam harus berdasar kepada nilai-nilai yang terkandung dalam al Qur’an dan hadits. Sementara itu, Pancasila menjadikan nilai-nilai yang ada di dalamnya sebagai ukuran nilai.

Lembaga negara, sebagaimana fakta sejarahnya, dibentuk atas dasar kesepakatan komunitas umat/manusia yang mendiami teretori tertentu. Negara dibentuk atas dasar naluri alamiah suatu komunitas untuk menghadirkan suatu tatanan sosial yang adil dalam satu rumusan hukum.

 Di Indonesia, kesepakatan hukum itu harus bersumber pada ideologi Pancasila. Persoalannya, apakah Pancasila memiliki ruh yang terinternalisasi dalam ajaran Islam? Pertanyaannya ini seringkali mengalir dengan derasnya di negara kita ini. Kesepakatan Munas Alim Ulama NU tahun 1984 di Situbondo memberi penegasan, Pancasila dan hukum Islam berada dalam satu tarikan nafas yang sama. Namun belakangan kesepakatan itu digugat oleh sebagian kelompok muslim.

Buku Fiqh Tata Negara Kiai Afifuddin Muhajir hadir untuk menguatkan kembali hubungan Pancasila, negara dan Islam, sekaligus untuk menyadarkan kelompok muslim anti Pancasila. Karena tidak ada dalil sharih (jelas) dalam al Qur’an dan hadits tentang bentuk negara, maka soal bentuk negara masuk dalam wilayah ijtihadi. Disini peran ushul fiqh beserta kaidah fiqh membantu nalar ijtihad untuk menjelaskan, bahwa apapun nama dan bentuk negara selama berpijak pada nilai-nilai universal al Qur’an dan hadits adalah layak disebut “negara Islam”.

Berangkat dari sini, Kiai Afifuddin memandang negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan (ghayah), melainkan sarana untuk mencapai tujuan (wasilah). Tugas negara (pemerintah) tidak lain adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Bagi umat Islam kemaslahatan tersebut berupa kesejahteraan lahir batin, di dunia dan kelak di akhirat.

Kesimpulan negara sebagai wasilah berangkat dari ketiadaan teks keagamaan yang tidak membicarakan bentuk negara secara tersurat dan terperinci. Teks wahyu yang ada hanya berbicara prinsip dasar tentang negara/pemerintah/politik; al syura (permusyawaratan),  al ‘adalah (keadilan), al musawah (persamaan) dan al hurriyyah (kebebasan).

Karenanya, soal bentuk negara dan pemerintahan sepenuhnya diserahkan kepada kreatifitas dan kecerdasan ijtihad manusia dengan tetap mengacu pada prinsip universal ajaran Islam dan maqashid al syariah.

Setelah negara terbentuk, ijtihad berikutnya adalah mekanisme menentukan tipikal seorang pemimpin dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar negara dan pemerintah seperti telah disebutkan. Sebagaimana sistem negara dan pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dalam al Qur’an dan hadits, pemimpin juga demikian. Tidak ada petunjuk khusus seorang pemimpin itu harus dari golongan manapun. Ia bisa lahir dari golongan manapun.

Namun demikian, Kiai Afifuddin memberikan catatan tentang fungsi seorang pemimpin menurut Islam. Yakni, pelanjut tugas pokok kenabian; menjaga agama (hirasah al din) dan mengatur dunia (siyasah al dunya).

Konsep ini meniscayakan seorang pemimpin dalam Islam bisa lahir darimana pun yang penting memiliki komitmen untuk merealisasikan dua hal tersebut. Tidak ada sekat gender, ras dan suku.

Menurut hemat saya, Kiai Afifuddin Muhajir dalam hal ini satu pandangan dengan Tahrir Azhary yang berpendapat, konsep kepemimpinan dalam Islam nota bene dilandasi dengan diundangkannya Piagam Madinah. Disaat menjadi pimpinan negara Madinah, Nabi menjalankan dua pokok tugas sekaligus. Nabi dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan sebagai kepala negara yang bertugas mengatur dunia.

Alhasil, negara yang mengacu pada prinsip-prinsip yang telah disebutkan dan pemimpinnya mengemban dua tugas pokok tadi, maka negara tersebut telah memenuhi kriteria disebut “negara Islam” karena terinternalisasinya nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem Pemerintah Khilafah dalam Ketatanegaraan Islam.

Istilah khilafah tidak termaktub dalam al Qur’an, apalagi dengan konotasi sebagai sistem politik dan kenegaraan. Ia sama dengan sistem pemerintahan yang lain seperti demokrasi. Istilah khilafah tak lebih hanya gejala romantisasi, idealisasi dan ideologisasi atas “Kekhilafahan Islam” tempo dulu yang sempat membuat Islam merajai dunia.

Dalam buku ini, sistem khilafah paralel dengan sistem pemerintahan Islam. Keduanya berbeda secara istilah tetapi mengacu pada satu substansi makna (mashadaq) yang sama. Substansi yang dimaksud adalah terealisasinya syariat Islam yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah al musawah (kesetaraan), al ‘adalah (keadilan), al Syura (musyawarah), al hurriyyah (kebebasan), riqabah al ummah (pengawasan rakyat).

Akan tetapi, ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh negara Islam yang berbasis pada sistem khilafah. Yakni, satu negara Islam dan kepemimpinan tunggal. Hanya ada satu pemimpin negara Islam di dunia ini. Dipimpin oleh seorang Khalifah dan gelar yang dipakai adalah amirul mukminin.

Meskipun hal ini sulit, tetapi menurut Kiai Afifuddin layak diperjuangkan karena dipandang lebih mudah untuk merealisasikan bersatunya umat Islam sehingga Islam yang kuat dan kejayaan umat Islam lebih mudah terwujud.

Tetapi bukan berarti umat Islam harus terobsesi dengan mimpi “negara Islam”. Andaipun hal itu mungkin terealisasi, harus ditempuh dengan cara-cara bijaksana dengan tidak menihilkan situasi kekinian. Tidak dengan cara-cara  kekerasan, radikalisme dan terorisme. Harus mengedepankan keadaban (hikmah) dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mewujudkan hal tersebut kerangka berpikirnya dibangun berbasis dua kaidah, “Mengambil yang lebih ringan di antara dua kemudharatan” dan “Penolakan terhadap kerusakan lebih diprioritaskan dari sekadar pemerolehan kemaslahatan”.

Negara dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin.

Basis utama kualifikasi calon pemimpin adalah memiliki integritas dan kapabilitas. Sifat adil menjadi syarat utama seorang calon pemimpin. Tolak ukurnya adalah dengan melihat prestasi, rekam jejaknya dan lain-lain. Lagi-lagi, secara rinci dan jelas persyaratan tersebut tidak terekam dalam al Qur’an. Diserahkan kepada kreatifitas dan kecerdasan ijtihad manusia.

Memang demikian menurut Kiai Afifuddin Muhajir. Ia menjelaskan tentang mekanisme pengangkatan pemimpin melalui diksi kalimat metafora dengan pohon kurma sebagai sampelnya. Meskipun begitu, tetap memiliki hujjah dan argumen yang kuat.

Mekanisme memilih pemimpin sama halnya dengan menanam pohon kurma. Pemilihan kualitas bibit yang baik dan media tanam yang cocok menjadi faktor paling menentukan. Berbuah sesuai harapan atau tidak, ditentukan oleh kualitas bibit, media tanamnya dan perawatannya.

Ada hadist yang sangat populer yang setting sosialnya dilatari salah seorang sahabat mengawinkan pohon kurma agar berbuah. Melihat hal itu Nabi berkata, “Tanpa diperlakukan seperti itu pun, kurma itu akan tetap bagus (berbuah)”. Mereka kemudian mengikuti perkataan Nabi, namun yang terjadi adalah pohon kurma mereka jelek.

Nabi bertanya kepada mereka, “Kenapa pohon-pohon kurma kalian menjadi jelak”? Para sahabat mengatakan, “Engkau telah berkata kepada kami begini dan begitu”.

Kemudia Nabi bersabda, “Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian”. Hadits riwayat Muslim.

Apa korelasinya dengan mekanisme pengangkatan pemimpin? Seperti telah dijelaskan di awal, tentang bentuk sistem negara/pemerintahan diserahkan kepada kreatifitas dan kecerdasan ijtihad manusia, termasuk juga mekanisme memilih seorang pemimpin (nasbul imam), maka mekanisme tersebut juga tergantung pada ijtihad terbaik, tidak ada aturan resmi dalam Islam tentang mekanisme pengangkatan pemimpin.

Benar begitu, namun untuk melahirkan pemimpin yang tepat dan berkualitas dalam buku ini ditawarkan satu konsep yang dianggap paling ideal. Yakni, ahlul halli wal ‘aqdi. Kenapa demikian? Karena disini ada keterlibatan ulama, ahli, pemuka dan tokoh masyarakat.

Kenyataan memang membuktikan, memilih pemimpin yang tepat dan berkualitas tidak mudah. Butuh keterlibatan berbagai komponen bangsa. Meskipun tidak semuanya, paling tidak diwakili oleh mereka sebagai representasi dari keseluruhan masyarakat. Dengan syarat wakil rakyat yang ada dalam wadah ahlul halli wal ‘aqdi adalah mereka yang memiliki kredibilitas yang tak diragukan; seperti sifat amanah dan jujur.

Sebagaimana termaktub dalam buku ini, ahlul ikhtiar (kelompok masyarakat yang memiliki hak pilih) harus memenuhi tiga syarat; jujur dan adil, arif dan bijak.

Kemaslahatan Rakyat sebagai Acuan Kebijakan Negara.

Sudah lazim terjadi, termasuk di Indonesia, orientasi kebijakan pemerintah seringkali tidak berpihak terhadap kepentingan masyarakat. Manfaat besar justru menyasar kelompok tertentu; pejabat, pengusaha, dan kepentingan bisnis.

Islam sedari awal telah menegaskan supaya fenomena tersebut tidak terjadi. Pemerintah harus benar-benar memastikan segala langkah kebijakan harus mengacu kepada kemaslahatan rakyat. Dalam sistem negara demokrasi intensifikasi keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan menjadi salah satu kriteria.

Buku ini, menawarkan dua kaidah yang dapat dijadikan rujukan kebijakan negara atau pemerintah supaya tetap berpihak kepada kemaslahatan rakyat.

Yaitu kaidah yang berbunyi, “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat berpijak atas dasar kemaslahatan”, dan “Posisi pemimpin terhadap rakyatnya sama dengan posisi pengasuh anak yatim terhadap anak yatim yang diasuhnya”.

Kemaslahatan yang dimaksud adalah maslahah mu’tabarah, yakni kemaslahatan yang diperhatikan oleh Syari’ (Allah) yang tertuang dalam ajaran Islam dan maslahah mursalah, suatu kemaslahatan yang tidak ada dalilnya, tetapi juga tidak ada bukti syariat mengabaikannya.

Kemaslahatan dalam istilah politik Indonesia disebut dengan kepentingan rakyat banyak. Maslahah mu’tabarah dan mursalah orientasinya adalah keberpihakan terhadap hajat orang banyak, adil dan mengedepankan prinsip skala prioritas.

Demokrasi dalam Tradisi Pemerintahan Islam.

Demokrasi dalam tradisi pemerintahan Islam sebenarnya telah berjalan cukup lama. Kebebasan bersuara dan berpendapat menjadi contoh dialektika demokrasi berjalan dengan baik. Musyawarah, saling menasehati, memberi masukan dan kritik adalah nuansa yang sering dijumpai dalam sejarah Islam.

Nabi Muhammad sendiri pernah beberapa kali ditegur oleh Allah. Abu Bakar dalam pidatonya mengatakan jika dirinya berbuat baik ikutilah, namun apabila salah ia minta diluruskan. Sayyidina Ali juga pernah mengakui kesalahannya setelah seseorang menyangkal keputusannya.

Maka, demokrasi dalam tradisi pemerintah Islam sesungguhnya telah ada sejak dahulu. Buku ini menjelaskan dengan sempurna disertai bukti-bukti berupa atsar (tradisi) sahabat. Tentu, hal ini menepis anggapan bahwa demokrasi merupakan budaya yang tidak baik karena kiblatnya adalah “barat”.

Kesimpulan Kiai Afifuddin Muhajir tentang tema ini sama dengan pendapat Khalid Abu El Fadl cendikiawan muslim kelahiran Kuwait, ia mengatakan, demokrasi dan Islam tidak semestinya diposisikan secara diametral yang ditabrakkan dengan prinsip-prinsip keislaman. Karena variabel-variabel demokrasi memiliki visi dan nilai yang sangat Islami.

Pluralisme Agama dalam Pola Hubungan Bernegara.

Disini dikemukakan fakta-fakta teks keagamaan sebagai argumen dasar  pluralisme agama. Beragama di tengah keberagaman dalam konteks bernegara menjadi suatu kenyataan atau dalam agama Islam disebut sunnatullah yang tak terbantahkan.

Prinsip ajaran Islam tidak membolehkan umatnya melakukan tindakan pemaksaan agama dan keyakinan. Sebagaimana dikatakan sendiri oleh Allah dalam al Qur’an.

“…Barang siapa ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa ingin (kafir), biarlah ia kafir…”. (Al Kahfi: 29)

Arah pembicaraan ayat ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran pluralisme. Pluralisme mengandaikan saling menghormati di atas basis saling menghargai perbedaan dan keunikan masing-masing tradisi agama. Perlu diketahui, pluralisme tidak sama dengan sinkretisme. Sinkretisme menyamakan dan mencampur baurkan kebenaran agama.

Pluralisme menjadi bagian dari kehidupan dan tidak akan pernah berakhir. Fakta keragaman dan interkoneksi menyebabkan interaksi antar agama tak terelakkan. Karenanya, penting dijelaskan dalil-dalil tentang pluralisme agama dalam pola hubungan bernegara supaya tidak ada lagi asumsi ngawur yang dengan enteng mengatakan pluralisme haram.

Karena itu, Islam mengajarkan toleransi supaya tidak menilai perbedaan agama sebagai ancaman. Prinsip toleransi menghendaki tidak perlu ada upaya penyatuan agama, namun tidak berarti meyakini semua agama benar.

Lembaga Peradilan dan Asas Kepastian Hukum

Kehadiran negara bisa tidak berfaedah kalau tidak ditopang oleh lembaga peradilan. Kejahatan dan tindak pidana yang lain dipastikan hadir dan mewarnai dalam kehidupan sosial. Islam tegas memberikan sanksi hukum terhadap kezaliman dengan segala variannya. Sebab kemaslahatan tidak akan dicapai secara sempurna kalau tidak ada tindakan tegas terhadap kejahatan yang terjadi dalam tubuh masyarakat.

Keadilan hanya akan tercipta dengan hadirnya lembaga peradilan. Hakim sebagai pemutus perkara bukan orang sembarangan. Ia diangkat dengan mekanisme yang ketat serta tidak sembarang ketika memutuskan suatu hukum. Dalam buku ini semua itu dijelaskan dengan detail, termasuk ancaman bagi hakim yang tidak jujur.

Hukum Antara Ketegaran dan Kelenturan

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin bisa dilihat dengan jelas dalam hukum-hukumnya yang tegas namun lentur. Fleksibilitas hukum Islam ini tak terkecuali juga berlaku dalam konteks bernegara. Dua orang dengan kasus pelanggaran yang sama bisa menerima sanksi hukum yang berbeda karena faktor pendorong mereka melakukan kejahatan tersebut tidak sama.

Jamak diyakini, norma-norma hukum Islam akan selalu memiliki kesesuaian dengan situasi zaman (shalihun likulli zaman wa makan). Untuk itu, teori dan manhaj (metodologi) harus update, tidak boleh kaku dan rigid. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan memaksimalkan memahami ayat-ayat hukum dalam al Qur’an melalui teori ushul fiqh.

Manifestasi Islam rahmatan lil ‘alamin tidak bisa terwujud kecuali dengan kesyamilan pemahaman terhadap teks keagamaan. Untuk menuju kesana ada perangkat pendukung, diantaranya Ushul figh.

Sekali lagi buku Fiqh Tata Negara ini menjelaskan dengan purna kerangka teori untuk membuka cakrawala berpikir tentang hukum Islam dengan ketegasannya disatu sisi, dan pada segmen yang lain ia menjadi lentur.

Dalam konteks keberagamaan kita hari ini, melalui buku ini kita bisa menilai secara jujur kesalahan kelompok radikal yang berpikir sempit tidak berlandas pijak pada kerangka teori yang benar seperti dalam buku ini.

Islam Nusantara dan Pola Penerapan Syariat

Istilah Islam Nusantara yang sempat diperdebatkan ternyata adalah paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara. Islam Nusantara adalah hasil dialektika antara teks keagamaan dengan realitas dan budaya lokal, dalam hal ini Nusantara atau Indonesia. Islam Nusantara adalah upaya pengejawantahan nilai-nilai ajaran Islam yang tidak menghilangkan kearifan lokal.

Nilai-nilai luhur kearifan lokal masyarakat Nusantara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal agama Islam dipadukan atau didialekkan dengan teks keagamaan, kemudian menjadi ciri khas keislaman masyarakat Nusantara. Kemudian dibuat istilah baku menjadi Islam Nusantara.

Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia digali dari nilai-nilai luhur budaya masyarakat Nusantara. Secara kebetulan semangat yang ada dalam setiap sila Pancasila tidak ada satu pun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka, kemudian dijadikan ideologi bangsa.

Para Founding Father dari kelompok Islam yang terdiri dari para cendikiawan dan ulama telah meneliti Pancasila dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Dan, ternyata tidak bertentangan dengan al Qur’an dan hadits. Artinya, al Qur’an dan hadits adalah sumber pokok yang memuat nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut kemudian dijadikan standar nilai oleh Pancasila.

Moderat Sebagai Cita Rasa Islam Nusantara

Khususnya di Indonesia, kehidupan keberagamaan seringkali diperhadapkan kepada persoalan-persoalan krusial. Ada kelompok muslim yang berwajah garang dengan kekakuan tafsir keagamaan dan menuntut untuk diikuti, kalau tidak mau berarti musyrik, atau kafir.

Sejatinya, umat Islam harus selalu tampil dengan ciri khas sebagai penganut agama yang paling sempurna, ciri khas tersebut adalah tawassuth (jalan tengah), ta’adul (keadilan) dan tawazun (keseimbangan). Ketiga ciri tersebut manunggal dalam istilah wasathiyah (moderat).

Konsep ini antara lain dinyatakan oleh al Qur’an (al Baqarah: 143). Watak wasathiyah melekat pada Islam sejak lahir dan tidak akan pernah pudar sampai kiamat tiba. Namun demikian, sifat wasathiyah banyak menghilang dikalangan kelompok-kelompok Islam, seperti kelompok berpaham radikalisme dan terorisme.

Di Indonesia, moderasi beragama kental mewarnai keberagamaan kaum Nahdliyyin (NU) karena mereka mengikuti akidah Asy’ariyah dan Maturudiyah. Keduanya memiliki prinsip akidah yang moderat. Dalam hal hukum syariat (fikih) NU mengakui empat madhab, sehingga mereka memandang perbedaan pendapat sebagai kekayaan khzanah intelektual dan berkah, bukan ancaman.

Kontribusi kaum Nahdliyyin terhadap moderatisme Islam dan dalam merawat kebangsaan sangat signifikan. Moderasi beragama yang dipegang teguh menjadikan Indonesia tetap bertahan dengan segala kerentanannya. Masifnya propaganda pengasong khilafah, ekstremisme, dan terorisme mampu dibendung dan tak berkutik.

Demikian keseluruhan tema buku Fiqh Tata Negara karya Kiai Afifuddin Muhajir.

Kekhasan apa yang dimiliki buku ini? Kelebihan buku Fiqh Tata Negara ini adalah cakupan dalil-dalilnya yang kuat dan komprehensif lengkap dengan analisa kaidah fiqh dan ushul fiqh. Sehingga, hadirnya buku ini secara otomatis menghentikan perdebatan tak berujung tentang hubungan agama (Islam) dengan negara.

Bahwa, negara Indonesia dan ideologi Pancasila telah mencerminkan nilai-nilai universal agama Islam. Negara ini telah terbukti menjadi wasilah sempurna terealisasinya nilai-nilai luhur ajaran Islam. Indonesia, menurut Kiai Afifuddin Muhajir, memenuhi kriteria disebut “Negara Islam”.

Facebook Comments