Bahaya Ideologisasi Khilafah dan Pentingnya Melawan Strategi “Playing Victim” Para Pengasongnya

Bahaya Ideologisasi Khilafah dan Pentingnya Melawan Strategi “Playing Victim” Para Pengasongnya

- in Suara Kita
181
0
Bahaya Ideologisasi Khilafah dan Pentingnya Melawan Strategi “Playing Victim” Para Pengasongnya

Dalam beberapa pekan terakhir, aparat keamanan sibuk melakukan sapu bersih terhadap gerakan Khilafatul Muslimin. Sejumlah petingginya ditangkap. Rekening organisasi pun dibekukan. Sejumlah lembaga pendidikan yang dinaungi gerakan tersebut juga tengah disidik kepolisian. Namun, di tengah upaya gencar kepolisian dalam memberangus Khilafatul Muslimin sebagai eksponen gerakan khilafah itu, muncul suara-suara sumir.

Ada tudingan pemerintah tengah mengkriminalisasi umat Islam, ulama, dan ajaran khilafah. Mudah ditebak, tudingan ini diembuskan dan diamplifikasi oleh kelompok radikal pendukung khilafah. Strategi ini dipakai untuk membangun citra diri mereka sebagai korban. Strategi ini kerap disebut sebagai playing victim. Yaitu satu kondisi ketika pelaku kejahatan atau pelanggaran justru menempatkan dirinya seolah-olah sebagai korban dari ketidakadilan.

Strategi playing victim ini dimainkan dengan dua tujuan. Pertama, menutupi kesalahan yang diperbuat. Kedua, melepaskan diri dari jeratan hukum. Ketiga, mencari dukungan atau simpati publik. Strategi playing victim ialah salah satu senjata andalan kaum radika dan para pengasong khilafah di Indonesia. Saban kali aparat keamanan mengobok-obok gerakan mereka, para simpatisannya dengan sigap membangun narasi kriminalisasi dan viktimisasi.

Ideologisasi Khilafah Menimbulkan Perpecahan Bangsa

Narasi kriminalisasi dan viktimisasi yang dibangun oleh kelompok radikal pengasong khilafah ini jelas problematis. Di satu sisi, tindakan mereka menyebarkan ideologi khilafah merupakan bentuk pelanggaran terhadap konsensus nasional tentang falsafah negara. Di titik ini kita bisa menyimpulkan bahwa para pengasong khilafah ialah aktor utama pelanggaran konstitusi. Artinya, mereka bukan korban dan tidak pantas mengemis simpati atau belas kasihan ketika mereka diciduk aparat keamanan.

Di sisi lain, gerakan khilafah yang belakangan mencuat di Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari mengeksplorasi khazanah pengetahuan dan sejarah peradaban Islam. Wacana khilafah yang muncul dalam setidaknya dua dekade belakangan lebih mengarah pada gerakan untuk mengganti NKRI dan Pancasila menjadi Daulah Islamiyah bersistem khilafah. Artinya, terma khilafah disini bukan sekadar sebagai wacana keilmuan, namun sudah menjadi agenda politik kekuasaan.

Sebagai negara demokratis, kita tentu memberi ruang bagi wacana-wacana keilmuan atau pemikiran. Misalnya saja, dalam lingkup akademik kajian tentang marxisme, sosialisme, atau komunisme merupakan hal yang lumrah. Namun, berbeda halnya ketika marxisme, sosialisme, dan komunisme itu dijadikan sebagai ideologi dan alat politik untuk melawan sistem dan pemerintahan yang sah. Demikian pula dalam hal wacana khilafah.

Mempelajari, membahas, dan mendiskusikan khilafah sebagai fakta sejarah tentu boleh-boleh saja. Namun, ketika khilafah dieksploitasi sebagai senjata politik untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem kenegaraan, maka hal itu tidak dapat dibenarkan. Sebagai negara yang berdaulat, kita berhak dan wajib menangkal setiap ideologi dan gerakan yang bertentangan dengan falsafah bangsa, apalagi berusaha membenturkan sesama umat dan mengadu-domba antara rakyat dan pemerintah.

Idoelogisasi khilafah selama ini terbukti telah menyisakan berbagai residu persoalan. Antara lain ialah maraknya radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama yang mencabik-cabik bangsa dan negara dari dalam.

Melawan Pengasong Khilafah ialah Perintah Islam

Hukum Islam sendiri secara tegas mengatur hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Yakni bahwa umat Islam harus tunduk dan patuh pada pemimpin dimana pun ia tinggal. Pemimpin yang sah dalam artian dipilih secara adil oleh umat wajib ditaati dan dihormati kedudukannya. Islam juga secara tegas melarang tindakan melawan pemerintahan yang sah (bughat). Bughat ialah haram dan pelakunya boleh dihukum bahkan diperangi dengan senjata.

Dalam Qur’an Surat al Hujurat ayat 9 disebutkan, “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah”.

Ini artinya, bisa disimpulkan bahwa memerangi para pengasong ideologi khilafah pada dasarnya ialah perintah agama. Menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman kaum radikal dan pengasong khilafah ialah bagian dari upaya mewujudkan maqasyid syariah.

Tidak kalah penting dari itu ialah melawan narasi kriminaliasi dan strategi playing victim yang digaungkan oleh para pengasong khilafah. Narasi kriminalisasi jika dibiarkan akan berdampak buruk pada lunturnya kepercayaan publik pada pemerintah dan pemimpinnya. Tudingan sumir terhadap pemerintah yang secara masif digelontorkan ke ruang publik dikhawatirkan berdampak pada munculnya fenomena socialdistrust di tengah masyarakat. Demikian pula, strategi playingvictim jika dibiarkan akan memunculkan gelombang dukungan dan simpati publik pada kelompok radikal. Simpati publik ini jelas akan menjadi semacam amunisi bagi pengasong khilafah.

Facebook Comments