Bahaya Logika Kriminalisasi Ulama

Bahaya Logika Kriminalisasi Ulama

- in Suara Kita
801
0
Bahaya Logika Kriminalisasi Ulama

Penangkapan 3 terduga tindak pidana terorisme yang melibatkan mereka yang dikenal sebagai tokoh agama atau ulama membuat kehebohan di tengah masyarakat. Lebih heboh lagi ketika isu ini digiring dengan istilah klasik “kriminalisasi ulama”. Nampaknya istilah ini memang selalu hidup ketika kasus hukum menimpa mereka yang dikenal sebagai tokoh agama dengan gelar ustadz dan ulama.

Sontak, istilah kriminalisasi muncul seolah ingin membantah dan menafikan proses hukum yang ada. Dalam skala lebih jauh, seolah mereka yang sudah berstatus ulama nampak tidak boleh terkena kasus hukum. Jika mereka terkena kasus hukum, senjata ampuh yang akan dihidangkan adalah kriminalisasi ulama. Jika memang ada tokoh agama terjerat kasus hukum karena terbukti melakukan tindak pidana haruskah terus menerus meneriakkan kriminalisasi ulama? Apakah tokoh agama terhindar dari jeratan hukum?

Lazimnya, istilah ini memang sudah kadung populer tetapi tidak pernah mendapatkan bantahan. Istilah yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran publik sekalipun bentuk kebohongan dan pembodohan. Opini masyarakat digiring seolah penegakan hukum hanya rekayasa untuk mengkriminalkan para ulama. Lebih jauh lagi akan ada opini pemerintah anti Islam.

Sejatinya isu liar ini harus mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang baik. Jika tidak isu kriminalisasi ulama merupakan propaganda yang sangat membahayakan masyarakat. Setidaknya ada beberapa hal mengapa logika kriminalisasi ulama yang sejatinya tidak logis ini sangat berbahaya. 

Pertama, istilah ini muncul sebagai proses pembentukan opini di tengah masyarakat tentang ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum. Bagi kelompok ini hukum yang tidak menguntungkan bagi mereka harus ditolak, namun jika menguntungkan harus terus didukung dengan aksi-aksi yang berjilid-jilid di tengah lapangan.

Isu kriminalisasi ulama sejatinya membangun dan mengajak ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Bagi mereka tidak perlu bukti, tetapi sejak awal asumsinya adalah rekayasa. Masyarakat pada taraf tertentu akan menafikan proses penagakan hukum.

Kedua, isu kriminalisasi ulama untuk membangun emosi publik untuk membenci bahkan dalam kadar tertentu mendeligitimasi kebijakan pemerintah. Isu ini ingin menggiring emosi masyarakat terutama umat Islam tentang persepsi negara atau pemerintah yang anti Islam. Meskipun umat Islam mayoritas tidak sedang bermasalah dan mendapatkan kebabasan yang sangat luas, tetapi bagi mereka kasus kriminalisasi ulama adalah bagian dari rasa permusuhan negara terhadap umat Islam.

Ketiga, isu kriminalisasi ulama ingin menabur rasa keterancaman umat dari bahaya yang sangat mencekam. Dalam kasus ini, seolah umat Islam secara keseluruhan sedang mengalami ancaman besar dan sedang ditindas. Karena itulah, tidak ada pilihan bagi umat Islam untuk menegakkan keadilan. Negara sedang tidak berpihak dengan sistem yang menindas umat. Karena itulah, pilihan utama adalah melawan pemimpin dan merombak tatanan sistem yang ada.

Mari kita jernihkan logika yang amburadul ini agar tidak mudah membodohi masyarakat. Bagaimanapun penegakan hukum mutlak ditegakkan di negara yang berdasarkan hukum. Semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum, termasuk aparat pemerintah, politisi, hingga ulama sekalipun. Jika ada warga negara yang tersangkut dengan hukum bukan berarti ada kriminalisasi pejabat, kriminalisasi politisi dan kriminalisasi ustadz, ulama dan sebagainya.

Mereka yang sedang tersangkut dengan kasus hukum bisa berstatus terduga, tersangka, dan terpidana apapun label yang melekat dalam dirinya. Penegakan hukum bukan ranah politik yang dilakukan penguasa. Bahkan Presiden pun tidak bisa melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan. Inilah alam demokrasi yang mendistribusi kewenangan dan kekuasaan tidak bertumpu pada satu sektor kekuasaan. 

Karena itulah, isu kriminalisasi ulama hanya bentuk penggiringan opini yang sengaja untuk membodohi masyarakat. Tidak ada desain besar negara untuk melakukan kriminalisasi seperti yang dipersepsikan kepentingan politik tertentu. Bahkan Negara memberikan fasilitas dan penghargaan terhadap organisasi ulama yang memang mempunyai peran penting dalam membangun bangsa. Banyak para ulama yang tercatat sebagai pahlawan negeri ini. Banyak organisasi ulama dan keagamaan yang berjasa bagi negeri ini dan tidak tersangkut paut dengan hukum.

Jika ada isu kriminalisasi ulama berarti itu sebagai bagian cara bagaimana mereka tidak ingin tersentuh hukum dengan apapun tindakan yang dilakukan. Jika ada isu kriminalisasi ulama berarti mereka sedang membangun dan membentuk opini yang membodohi masyarakat untuk tidak percaya terhadap proses hukum dan tidak percaya negara yang dianggap memusuhi umat.

Facebook Comments