Basa Basuki dan Keberhasilan Politik

Basa Basuki dan Keberhasilan Politik

- in Suara Kita
99
0

Kebebasan berbicara, yang lazimnya dikaitkan pula dengan kebebasan berpendapat, memang erat kaitannya dengan demokrasi. Sebenarnya telah lama politik menyaratkan kemampuan untuk berbicara sebagai salah satu modal utamanya. Dalam hal ini, politik identik dengan makna purbanya sebagai turunan dari istilah “polis,” yang bermakna negara kota. Maka, secara historis, antara konsep demokrasi, praktik politik, dan negara kota sudah terjalin sejak masa Yunani purba.

Dari istilah politik dalam makna klasiknya itu dapat dipahami seandainya ia menyaratkan keberadaban dimana yang menjadi ukurannya adalah retorika dan logika. Dua hal ini, retorika dan logika, merupakan esensi dari politik kala itu. Sebab, di masa Yunani purba, demokrasi dipahami sebagai sebuah sistem pemerintahan dimana rakyatlah yang menjadi pimpinan utamanya. Karena konsep kemasyarakatan di era Yunani purba adalah negara kota, maka setiap warga kota dituntut untuk mampu menyuarakan aspirasinya tanpa adanya perwakilan. Karena itulah retorika dan logika akhirnya identik dengan politik. Seorang politisi, oleh karena itu pula, adalah setiap orang yang menjadi warga kota.

Dapat digambarkan bahwa politik di era Yunani purba adalah sebuah medan pertarungan untuk meyakinkan orang. Di sinilah kemudian retorika, sebagai seni berbicara, dan logika, sebagai seni menyusun argumentasi yang masuk akal, mesti menjadi tuntutan setiap warga kota. Dengan demikian, dalam arti klasiknya itu, politik dan pidato atau kepandaian berbicara adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Bukankah secara awam banyak politisi yang awalnya hanyalah orang-orang yang pandai berbicara dan meyakinkan orang?

Dengan mengulik makna politik dari aspek kesejarahannya setidaknya orang tahu bahwa politik adalah soal bagaimana berbicara dan meyakinkan orang. Untuk meyakinkan orang sudah pasti dibutuhkan keterampilan berbicara. Memang, di masa Yunani purba politik tak dimaknai secara luhur yang identik dengan sikap kepahlawanan tertentu, sumpamanya dalam kerangka demi kemaslahatan umat. Daya jangkau politik di era itu hanyalah sejauh bagaimana orang lain secara sukarela tergerak dan menuruti retorika tertentu. Maka, pada akhirnya berbicara yang baik merupakan syarat utama untuk terjadinya politik yang dikatakan berhasil.

Namun demikian, rumusan politik dalam kerangka klasik itu tak urung telah menempatkan wilayah-wilayah non-kota dan penghuninya sebagai orang-orang yang kurang beradab, kurang demokratis, kurang mampu berbicara yang baik, kurang rasional, dan otomatis kurang berpolitik. Dan tak urung akan menempatkan wilayah-wilayah non-kota beserta penghuninya itu sebagai sumber dari segala penyakit politik yang berhasil: hoaks, ujaran-ujaran kebencian, fitnah atau pembunuhan-pembunuhan karakter, dst.

Barangkali, anggapan bahwa wilayah-wilayah non-kota dan penghuninya adalah sumber dari segala penyakit politik yang berhasil memang terjadi di Barat, khususnya di era Yunani purba. Namun di Nusantara sepertinya kenyataannya justru adalah sebaliknya. Dengan berkaca pada masyarakat-masyarakat atau komunitas-komunitas tradisional yang masih dapat dilacak hingga kini, seperti masyarakat-masyarakat adat, kemampuan untuk berbicara dan bersikap yang baik, dengan sebisa mungkin tak melukai perasaan orang lainnya, masihlah menjadi modal utama dalam hal bebrayan atau bermasyarakat.

Taruhlah konsep berbahasa yang menyelamatkan yang hingga kini masih dipegang oleh kebanyakan masyarakat ataupun komunitas yang masih menjiwai kearifan-kearifan lokalnya. Keselarasan, yang merupakan ideal tertinggi masyarakat atau komunitas tradisional, ternyata mesti dibangun pula dengan kemampuan untuk berbicara atau berbahasa yang menyelamatkan. Di Jawa, pembicaraan atau bahasa yang menyelamatkan itu dikenal dengan istilah “basa basuki” (Moderatisme Beragama dalam Kacamata Sufisme Nusantara, Heru Harjo Hutomo, https://alig.id). Dengan demikian, politik yang dapat dikatakan berhasil dan beradab sama sekali tak ada kaitannya dengan kekotaan. Di Nusantara justru banyak bukti yang menunjukkan bahwa disharmonitas masyarakat kerap disebabkan oleh unsur-unsur yang datang dari luar dan tak memiliki autochthony. Bukankah banyak kejahatan yang mampu mengoyak harmoni sosial bersifat transregional dan transnasional?

Facebook Comments