Belajar dari Pemberontakan Gerakan Ideologis Anti Pancasila

Belajar dari Pemberontakan Gerakan Ideologis Anti Pancasila

- in Suara Kita
160
0
Belajar dari Pemberontakan Gerakan Ideologis Anti Pancasila

Negara akan aman dan damai kalau rakyatnya taat hukum. Wahyu Tuhan mengatakan ketaatan kepada pemimpin adalah kewajiban selama peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dengan prinsip agama. Cinta tanah air bagian dari iman. Sebaliknya, kalau negara tidak respon terhadap sesuatu yang mengancam keamanan dan rontoknya negara, rakyat wajib memperingati pemimpin, bahkan melakukan tindakan untuk tujuan mempertahankan bangsa.

Fakta adanya beberapa ideologi anti Pancasila yang sering kali terlihat dengan nyata hidup subur di Indonesia seakan-akan membuka penilaian bahwa negara melakukan pembiaran. Negara sepertinya tidak terlalu serius melakukan upaya regulasi pelarangan ideologi anti Pancasila.

Upaya Pemerintah Memerangi Ideologi Anti Pancasila

Sebenarnya pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, bahkan terbilang serius melakukan usaha menghadapi ideologi anti Pancasila yang mengancam disintegrasi bangsa. Regulasi pelarangan ideologi anti Pancasila telah dilakukan. Sebagai misal adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Terlepas dari prosesnya yang kurang mulus, karena tidak diputuskan dengan suara bulat, tetap membuktikan upaya pemerintah melarang adanya Ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Disahkannya Undang-undang tersebut karena maraknya aksi radikalisme dan ekstrimisme di Indonesia yang tidak jarang sampai pada bentuk kekerasan fisik. Alasan lebih tegas adanya Undang-undang tersebut karena muncul dan berkembangnya beberapa kelompok yang bahkan secara terang-terangan menentang Pancasila, bahkan berkeinginan mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Disini ada keseriusan pemerintah melakukan regulasi pelarangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karena, jika terus dibiarkan, tentu tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Sikap anti Pancasila seperti yang belum lama ditampilkan oleh kelompok Khilafatul Muslimin jelas-jelas akan mempolarisasi masyarakat. Lebih ironis, polarisasi itu terkait dengan Islam dan Pancasila yang sebenarnya tidak bertentangan sama sekali.

Pada tahun yang sama pemerintah (presiden) membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017.

Namun lagi-lagi pro kontra terjadi. Celakanya, pro kontra mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara terjadi dikalangan masyarakat yang mayoritas di Indonesia. Umat Islam tidak satu suara tentang Pancasila. Sebagian kelompok muslim hanya menginginkan dan bertujuan untuk mengubah dasar ataupun bentuk negara. Mereka kita kenal dengan kelompok Islam radikal yang sering memicu tindakan terorisme.

Regulasi pelarangan ideologi anti Pancasila telah dilakukan oleh negara meskipun belum maksimal. Maka, sesungguhnya tinggal memaksimalkan. Lebih tegas untuk menutup seluruh ruang gerak kelompok anti Pancasila. Tidak boleh ada kelompok di negara ini yang anti Pancasila. Melepas Pancasila sama saja melepas bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan dengan biaya besar dan nyawa yang tak terbilang banyaknya.

Belajar dari Pemberontakan Kelompok Anti Pancasila

Trauma sejarah akibat kealfaan negara mengantisipasi berkembangnya kelompok anti Pancasila bisa dilihat dari pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan DII dan PKI sebagai bukti.

Kalau sudah terjadi seperti itu, bukan hanya pemerintah, dalam hal ini TNI-Polri, yang dibuat susah, tapi seluruh penduduk menerima imbasnya. Dalam sejarahnya, sewaktu PKI memberontak, masyarakat terlibat aktif menumpasnya, terutama warga Nahdliyyin.

Pada saat-saat tejadi pemberontakan penderitaan tak terkirakan pasti terjadi. Trauma sejarah tersebut bisa saja memantik masyarakat untuk bertindak atas dasar menjaga Pancasila dan NKRI bergerak sendiri membasmi kelompok yang anti Pancasila sebelum berkembang lebih jauh pada pemberontakan.

Jika demikian, gesekan sesama anak bangsa tidak bisa dihindari. Untuk menghindari itu, pemerintah diharapkan tegas melakukan upaya regulasi pelarangan ideologi anti Pancasila. Harus ada sanksi tegas dan berat kepada mereka yang hendak meruntuhkan Pancasila. Karena sejatinya meruntuhkan Pancasila sama saja meruntuhkan bangsa ini. Kita harus ingat perkataan Bung Hatta, “Orang yang menggali Pancasila, menguburkan sendiri galiannya itu”.

Masyarakat yang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan tidak bertentangan dengan agama Islam, tidak akan tinggal diam dan membiarkan negara berada di ujung tanduk keporak-porandaan. Hubbul Wathan minal Iman, cinta negara bagian dari iman. Negara harus dijaga sepenuh jiwa dan raga supaya kelompok anti Pancasila tak leluasa mengoyak relung perdamaian kehidupan berbangsa.

Sesungguhnya, tidak ada keraguan di dalam diri kelompok anti Pancasila, mereka pasti akan menimbulkan dampak sosial yang akan merusak masa depan tatanan kebangsaan yang selama ini telah dilingkupi oleh semangat persatuan dan kesatuan untuk merawat kebhinekaan sehingga negara ini tetap berdiri hingga hari ini.

Kesimpulannya, negara tidak perlu banyak berpikir untuk melakukan upaya-upaya menindak kelompok yang berkeinginan mengganti dan merubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain, sekalipun dibungkus dengan kemasan agama. Regulasi pelarangan ideologi anti Pancasila harus lebih dipertegas, termasuk sanksi hukumnya. Tegas melarang dan tegas menindak yang terlarang.

Facebook Comments