Benarkah Menolak Ideologi Khilafah Menista Agama?

Benarkah Menolak Ideologi Khilafah Menista Agama?

- in Suara Kita
200
1
Benarkah Menolak Ideologi Khilafah Menista Agama?

Sedalam apapun bangkai dikubur, baunya tetap tercium juga. Pepatah ini memiliki konotasi makna yang relevan dengan gerakan pengusung khilafah. Karena pendukung khilafah sangat sempurna memainkan drama, sangat lihai memanfaatkan fasilitas demokrasi berupa kebebasan berekspresi, dengan dalih mereka hanya berwacana dengan khilafah dan tidak ada tujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah.

Dalam alam demokrasi, tidak boleh ada diskriminasi terhadap ide, termasuk ide-ide yang menentang demokrasi. Kalau begitu, apa salahnya berwacana tentang khilafah? Itu kilah pengusung khilafah. Lihai memang memanfaatkan “celah kebebasan” dalam demokrasi.

Tidak hanya itu, tampilan lahiriahnya juga menawan; pakai gamis dan surban, minimal baju warna putih, kopiah juga begitu. Alhasil, banyak yang tersihir. Tertipu oleh propaganda pengusung khilafah yang seolah-olah memperjuangkan agama Islam setulusnya. Hanya dakwah, tidak ada maksud lain.

Tapi, sebenarnya, semua itu adalah jebakan kaum khilafah. Salah satu manuver mereka dengan berlindung di balik baju dakwah dan kebebasan berekspresi. Tujuannya tidak lain sebagai upaya untuk memuluskan kampanye dan propaganda khilafah. Ibarat pepatah di atas, mereka berusaha mengubur bangkai supaya baunya tidak tercium.

Satu hal lagi, setiap upaya pemerintah atau gerakan anti khilafah selalu dituduh menista agama Islam. Demikian pula kalau ada salah satu tokoh mereka ditangkap, berarti telah memarginalkan ulama.

Padahal, kenyataannya propaganda khilafah bukanlah dakwah, tidak pula hanya bermain di level ide. Melainkan propaganda untuk penggalangan kekuatan. Hal-hal manis yang ditampilkan senyatanya hanya kamuflase untuk menyihir umat Islam supaya tertarik untuk bergabung. Artinya, yang dialkukan oleh kelompok khilafah adalah penggalangan kekuatan, bukan semata ide belaka. Gerakan mereka sebenarnya adalah gerakan politik.

Inilah watak sebenarnya dari propaganda khilafah. Memakai baju agama untuk kepentingan politik, untuk penggalangan kekuatan, dan pada tujuan puncaknya tidak lain untuk merebut kekuasaan. Untuk mendirikan negara khilafah menggantikan NKRI.

Kalau begitu, apakah mencegah ideologisasi khilafah merupakan penistaan agama? Apakah larangan mendirikan negara di dalam negara dianggap sebagai kebijakan anti Islam? Dan, apakah penangkapan terhadap pimpinan atau pegiat khilafah untuk memberikan efek jera kepada pendukungnya dinilai sebagai kriminalisasi terhadap ulama?

Tentu jawaban dari tiga pertanyaan tersebut adalah “tidak”. Karena kenyataannya, sebagian besar negara-negara berpenduduk Islam juga melarang organisasi-organisasi pengusung khilafah; HTI, Khilafatul Muslimin, dll.

Demikian juga menghukum dan memproses secara hukum ulama, ustad dan tokoh agama yang melanggar hukum atau diduga melanggar hukum tidak bisa dikatakan sebagai kriminalisasi terhadap mereka. Karena hukum berlaku untuk siapa saja yang melanggar hukum.

Mari kita buktikan kalau negara tidak pernah melakukan tindakan atau mengeluarkan kebijakan yang mendiskreditkan Islam.

Kita lihat, atau kita baca diberbagai sumber, berapa jumlah masjid yang tersebar di Indonesia? Menurut data Kementerian Agama (Kemenag) per Mei 2022, jumlahnya 290.261. Kalau dihitung dengan jumlah mushalla ada 800.000. Ini berdasarkan catatan manual berjenjang mulai Kantor Urusan Agama tiap daerah. Jumlah riilnya bisa lebih dari angka yang disebutkan.

Tiap musim haji pemerintah mengurus ratusan ribu jamaah haji. Demikian juga ratusan ribu jamaah umrah yang berangkat ke tanah suci tiap bulan atau tiap pekan. Negara tidak menghalangi atau mempersulit umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Bahkan, negara membantu mengurusnya.

Kita lihat juga, ada puluhan ribu pesantren dan madrasah yang tersebar di Indonesia yang juga didukung oleh pemerintah. Semuanya bebas melakukan proses pembelajaran tanpa ada sensor dari pemerintah.

Lebih dari itu, tidak ada materi khusus yang dicetak pemerintah untuk khutbah dan materi dakwah. Majelis taklim menjamur dimana-mana. Tahlil, istighasah, jamaah shalawat tidak pernah dilarang. Umat bebas melakukan praktik ritual keagamaan. Jadi, apa sebenarnya yang dijadikan alasan kalau negara dianggap anti Islam?

Apakah karena negara melarang tegaknya khilafah di Indonesia, kemudian dianggap sebagai bentuk kriminalisasi ajaran Islam?

Kalau itu persoalannya, pertanyaannya: “Apakah semua umat Islam yang ada di Indonesia setuju dengan gerakan khilafah? Sebut saja misalnya NU dan Muhammadiyah, Ormas keagamaan terbesar di Indonesia tidak setuju dengan penegakan khilafah.

Ini artinya, ada yang tidak beres dengan gerakan khilafah. Maka bukan hanya negara yang menentangnya, dua Ormas yang telah disebut barusan, beserta ormas-ormas Islam yang lain juga menentang khilafah.

Umat Islam di Indonesia belum bergerak untuk menghanguskan gerakan khilafah karena lebih memilih mendahulukan sikap kehati-hatian dan toleransi. Masih mencoba menyadarkan dengan mengadu argumen. Wacana dengan wacana. Tapi kalau sampai gerakan khilafah mencoba mengusik ketenangan, apalagi mencoba meruntuhkan NKRI, bukan hanya negara yang akan bertindak, tapi umat Islam akan memerangi gerakan khilafah sebagai bentuk jihad membela negara dan tanah air. Sejarah telah membuktikan hal ini.

Telah terang seterang-terangnya, bahwa khilafah dengan ragam nama dan gerakannya sangat berbahaya bagi kedaulatan NKRI serta kedamaian rakyat Indonesia. Tujuan mendirikan negara di dalam negara jelas-jelas praktik “bughat” atau memberontak. Dalam hal ini, Islam tegas mengatakan Meraka harus dilawan, diperangi dan dienyahkan dari bumi pertiwi.

Facebook Comments