Benarkah MUI Sarang Teroris dan Harus Dibubarkan?

Benarkah MUI Sarang Teroris dan Harus Dibubarkan?

- in Suara Kita
1361
0
Benarkah MUI Sarang Teroris dan Harus Dibubarkan?

Tagar #BubarkanMUISarangTeroris menggema dan sempat menjadi trending di Twitter dan media sosial lainnya. Di saat yang sama, tagar #dukungMUI juga lebih menggema. Narasi bubarkan MUI karena dianggap sarang teroris mencuat seiring Densus 88 Anti Teror menangkap beberapa anggota MUI.

Anggota Komisi Fatwa MUI nonaktif, Ahmad Zain An-Najah ditangkap oleh Densus 88 diduga terkait kasus terorisme. Dia telah berstatus tersangka dan dinyatakan sebagai bagian dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

Densus 88 Antiteror Polri menangkap Ahmad Zain An-Najah bersama dua orang lainnya, yakni Farid Okbah dan Anung Al Hamat di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyebut ketiga memiliki afiliasi ke jaringan teroris Jamaah Islamiyah.

 Zain merupakan anggota Dewan Syuro dalam jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI) dan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA) atau Yayasan amal yang didirikan untuk pendanaan JI.

Segera pasca penangkatan terhadap anggota MUI itu digunakan oleh kalangan bejat dan tak tanggung jawab untuk memprovokasi masyarakat dengan narasi yang kerdil. Alhasil, masyarakat benar-benar terpovokasi dan menjadi kontraproduktif serta gaduh.

Setidaknya masyarakat menjadi terbelah menjadi dua kutub yang saling bertolak belakang. Yang satu tidak terima narasi MUI hendak dibubarkan sehingga memunculkan narasi ‘tandingan’. Padahal, masalah terorisme sudah ada pihak yang menanganinya.

Narasi yang Tak Berdasar!

Bahwa yang ditangkap oleh Densus 88 menanggap anggota Komisi Fatwa MUI terkait dugaan terorisme bukanlah dijadikan sebagai generalisasi MUI sarang teroris dan harus dibubarkan. Narasi MUI sarang teroris dan harus dibubarkan adalah menyesatkan bisa dilihat dari beberapa hal.

Pertama, hanya oknum tertentu. Jika pengadilan memutuskan bahwa anggota MUI yang ditangkap terbukti terlibat aktif mendukung organisasi terorisme, maka hal itu bukan berarti MUI merupakan sarang teroris.

Sebab, lembaga mana pun, bahkan kampus hingga Kemenag sekalipun, sangat berpotensi ‘masuk angin’. Karena geliat kelompok radikal terorisme memang sudah sangat massif dan menyelundup ke berbagai lembaga kenegaraan maupun non-kenegaraan.

Kedua, MUI masih dibutuhkan oleh umat. Meskipun keberadaan dan fatwa MUI tidak mengikat secara langsung, namun fatwa-fatwanya masih dibutuhkan oleh umat Islam. Setidaknya MUI mampu memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah.

Ketiga, MUI haramkan terorisme. Jika MUI sarang teroris, tentunya lembaga yang dihuni oleh para alim itu tidak pernah mengeluarkan fatwa haram tindakan terorisme. Dengan demikian, narasi bubarkan MUI karena diframing sebagai sarang teroris sangat tidak berdasar, bahkan lebih cenderung hal itu menyesatkan.

MUI Turut Berperang Melawan Terorisme

Majelis Ulama Indonesia sangat peduli dan fokus pada isu radikalisme dan terorisme. Di tengah maraknya aksi terorisme, peran organisasi keagamaan dan kemasyarakatan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat diharapkan semakin menonjol (signifikan) sehingga dapat menjadi ujung tombak bersama-sama seluruh elemen bangsa dalam barisan ‘perang’ melawan terorisme.

Upaya ke arah itu setidaknya nampak dari Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Terorisme (tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003), Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI (tanggal 05 Dzulhijjah 1424 H/24 Januari 2004) yang mendorong terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang terorisme.

Sebelum menetapkan sebuah pandangan ataupun fatwa terhadap suatu permasalahan MUI tentu memiliki mekanisme, pertimbangan dan dasar-dasar tersendiri yang dijadikan hujah yang melandasi penetapan sebuah keputusan. Begitupun dalam keputusan Fatwa MUI tentang terorisme yang tertuang dalam keputusan No.3 Tahun 2004 itu, terdapat beberapa pertimbangan utama dan dalil-dalil pokok yang mendasarinya.

Dalam keputusan fatwa mengenai terorisme ini, MUI menjelaskan beberapa pertimbangan dalam penetapannya, yaitu pertama, dampak yang ditimbulkan oleh tindakan terorisme telah mengakibatkan kerugian harta dan jiwa (fisik/materi) serta menebarkan rasa tidak aman (kerugian psikis) di kalangan masyarakat. Apalagi dalam aksinya mereka seringkali tidak membatasi sasaran dan objek serangan.

Kedua, perlunya dikeluarkan fatwa ini untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai definisi terorisme, sebab sebagian kalangan masih menganggap bahwa terorisme berasal dari ajaran Islam. Paradigma ini tentu perlu diluruskan karena terorisme jelas-jelas tidak berideologi (agama) kecuali kekerasan itu sendiri. Namun begitu, aksi terorisme yang muncul tidak dapat dinafikan sebagiannya dilatarbelakangi oleh motif agama, sehingga kalangan peneliti menyatakan bahwa motif agama ini merupakan ciri terorisme kontemporer (Chaider dan Ridwan, 2006).

Dari penjelasan di atas kiranya dapat ditegaskan bahwasannya tidak benar jika dikatakan MUI sebagai sarang teroris. Justru MUI mengharamkan tindakan teroris, bahkan dalam beberapa program, baik MUI Pusat maupun daerah, terdapat deradikalisasi dan kontra narasi radikalisme terorisme.

Jadi MUI justru turut berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya memerangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Dan ditinjau dari peran serta posisinya di tengah masyarakat, MUI sangat dibutuhkan sehingga sangat berlebihan jika muncul narasi MUI harus dibubarkan. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Facebook Comments