Berdemokrasi di Era Post-Truth

Berdemokrasi di Era Post-Truth

- in Suara Kita
599
0
Berdemokrasi di Era Post-Truth

Menarik membaca Tajuk Rencana Harian Kedaulatan Rakyat (20/04) yang memaparkan bahwa persebaran hoax pasca Pemilu 2019 justru kian meningkat. Bahkan Menkominfo Rudiantara menyebutkan jika pada Agustus 2018 hoax mencapai 25 temuan, tapi dalam periode Januari-Maret 2018 temuan kian berlipat yakni mencapai 430. Sedangkan, pasca pencoblosan 17 April 2019, hoax yang beredar sudah tidak terbendung lagi. Derasnya tsunami hoax tersebut membuat kebenaran objektif dikalahkan dengan kebenaran emosional. Mencuatnya kebenaran emosional inilah yang menjadi pertanda menguatnya demokrasi post-truth.

Bila ditelisik, istilah post-truth  (penyangkalan kebenaran) menurut Kamus Oxford digunakan pertama kali tahun 1992. Kala itu Steve Tesich, menulis esai pada harian The Nation yang menunjukkan kegelisahannya terhadap perilaku politisi yang dengan sengaja memainkan opini publik dengan mengesampingkan dan mendegradasi fakta informasi yang objektif. Sedangkan studi Ralph Keyes dalam bukunya The Post-truth Era (2004) dan Stephen Colber mempopulerkan istilah post-truth sebagai truthiness yang kurang lebih sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali.

Dengan begitu, era demokrasi post-truth akan membuat fakta tidak lagi terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik. Akan tetapi emosi dan keyakinan personal yang lebih dominan dalam membentuk informasi. Hal itu bisa dilacak dalam gelaran kampanye politik 2019 hingga pasca pencoblosan. Fakta dan kebenaran objektif selalu berusaha ditutupi dengan berita hoax. Informasi yang disampaikan sengaja dikembangkan dengan tujuan untuk mengolah sentimen masyarakat sehingga bagi yang kurang mengenyam literasi tentu akan dengan mudah sekali terpengaruh oleh informasi tersebut yang nyatanya adalah hoax.

Baca juga : Menerjemahkan Semangat Berjamaah di Bulan Suci untuk I’tikad Rekonsiliasi

Sebut saja kasus Quick Count (hitung cepat) yang menempatkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah membuat keterbelahan di aras publik. Dikarenakan publik larut akan saling klaim kebenaran atas informasi yang beredar. Apalagi, banyak politisi dan kaum intelektual justru ikut-ikutan mengklaim terjadi kecurangan dalam proses quick count. Padahal sebenarnya metode quick count sudah sesuai kaidah akademik yang dipertanggungjawabkan.

Itulah ekses dari demokrasi post-truth yang akan membuat setiap orang bisa mempublikasikan opini dan pendapat sendiri. Sehingga fakta apapun akan tenggelam oleh kerasnya suara pengirim pesan. Nahasnya lagi dalam demokrasi post-truth setiap orang akan selalu mengklaim pendapatnya yang paling benar. Sebab fakta-fakta yang ada kerap dimanipulasi dan dilepaskan dari konteksnya. Inilah dampak negatif dari demokrasi post-truth sekaligus paradoks pada era demokrasi digital yang kian hari kian mewarnai kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jika terus mengalir, tentu fenomena demokrasi post-truth sangat berbahaya bagi upaya pendewasaan demokrasi. Apalagi ditambah peran media sosial yang bisa menenggelamkan fakta dan data, kian membuat demokrasi post-truth kian tumbuh subur.

Oleh sebab itu, upaya meredam demokrasi post-truth adalah dengan beberapa langkah antisipatif yakni; Pertama, mendorong peran media mainstream seperti website www.jalandamai.org untuk bisa menjadi garda terdepan dalam upaya menampilkan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa peran media mainstream tentulah tsunami hoaks dan gelombang kebenaran emosional akan sulit dibendung. Apalagi demokrasi post-truth  seringkali ditandai dengan kebimbangan media dan jurnalisme dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong dari para politisi. Dikarenakan dalam demokrasi post-truth makin deras media menyiarkan berita-berita bohong soal kecurangan pemilu, maka justru akan membuat semakin populer kebohongan-kebohongannya tersebut masuk dalam akal sehat publik.

Kedua, peran serta para politisi sangat dinantikan untuk mempertegas upaya rekonsiliasi politik. Dengan membangun rekonsiliasi kebangsaan diantara elite politik dan para tokoh masyarakat bisa menjadi alternatif meredam fenomena demokrasi post-truth.

Terakhir, dengan kembali mempertegas literasi digital terutama mengunakan metode pembelajaran ungkap fakta. Tujuannya agar setiap informasi yang beredar tidak serta merta ditelan oleh masyarakat. Tidak lupa, melalui momentum bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, mari kita bersama-sama menjaga jempol kita di media sosial, agar kebenaran emosional dapat digantikan dengan kebenaran objektif yang tentunya lebih bijak. Sebab kebenaran emosional tidak bisa hanya dilawan dengan emosi tapi dengan mengedepankan data.

Facebook Comments