Cegah Kaum Radikal Membajak Hajatan Politik 2024

Cegah Kaum Radikal Membajak Hajatan Politik 2024

- in Suara Kita
219
0
Cegah Kaum Radikal Membajak Hajatan Politik 2024

Tahun 2024 kita akan kembali menggelar hajatan politik akbar yakni Pemilu, Pileg, dan Pilpres dalam satu waktu. Meski masih lama, namun aroma kontestasi itu sudah tercium sejak sekarang. Salah satu indikasinya ialah maraknya deklarasi pencapresan oleh kelompok-kelompok relawan. Di tengah gempita deklarasi kandidat capres itu kita dikejutkan dengan pengibaran bendera mirip HTI di acara deklarasi pencapresan salah satu kandidat.

Meski diklaim bukan bendera HTI, namun kita patut waspada dengan kemunculan simbol-simbol yang identik dengan gerakan radikal. Terlebih, simbol itu muncul dalam satu momen deklarasi pencapresan. Tidak berlebihan kiranya untuk menyebut hal itu sebagai indikasi awal munculnya politik identitas dalam menyongsong hajatan politik akbar tahun 2024. Atau kita juga bisa memprediksi peristiwa itu sebagai upaya kelompok radikal dalam membonceng atau bahkan membajak hajatan politik 2024.

Asumsi dan persepsi itu tentu beralasan. Mengingat dalam satu dekade terakhir kita menyaksikan bagaimana kekuatan Islam politik kembali bangkit dan berusaha mendominasi ruang publik kita. Bahkan, pada titik tertentu mereka berusaha sekuat tenaga untuk merebut kekuasaan. Mengutip definisi Oliver Roy, politik Islam merujuk pada gerakan neo-fundamentalisme yang berorientasi pada pendirian negara Islam (khilafah) dan penerapan hukum syariah.

Politik Indentitas ialah Bagian dari Neo-fundamentalisme Islam

Menurut Roy, Islam politik atau neo-fundamentalisme itu cenderung berwatak Machiavellian alias menghalalkan segala cara. Riset Roy di sejumlah negara seperti Mesir, Aljazair dan sejumlah negara muslim lainnya menunjukkan bahwa kelompok fundamentalis kerap menggunakan sentimen identitas keagamaan sebagai komoditas politiknya. Sebut saja misalnya Partai Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir dan Partai FIS (Front Islamique du Salut) di Aljazair. IM dan FIS bahkan menggunakan masjid dan mimbar khotbah sebagai sarana kampanye politik untuk meraih kekuasaan.

Gerakan neo-fundamentalisme yang mewujud pada politisasi ajaran dan simbol agama (Islam) itu juga mengemuka di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Contoh paling brutal ialah pada momentum Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Kala itu, kontestasi politik berebut kursi DKI 1 diwarnai oleh pertautan antara politisasi agama dan pelintiran kebencian berbasis identitas SARA. Efek dari politisasi agama itu masih terasa hingga sekarang. Yakni dengan adanya segregasi sosial dan polarisasi politik di masyarakat.

Ketika relasi sosial-kebangsaan kita renggang akibat kontestasi politik yang dibumbui isu SARA, saat itulah kaum radikal bersorak-sorai. Lantaran itu artinya misi kaum radikal untuk memecah-belah bangsa dari dalam sudah berhasil. Situasi bangsa yang segregatif dan polarisatif itu akan menjadi celah bagi kaum radikal untuk tampil ke permukaan, mencitrakan diri sebagai pahlawan, lantas merebut kekuasaan. Skenario itu tampaknya yang ingin dimainkan pada Pemilu 2024 mendatang.

Sterilkan Pemilu 2024 dari Kaum Radikal

Maka dari itu, kita harus mencegah hajatan politik 2024 ditunggangi atau dibajak oleh kelompok radikal. Lingkaran setan relasi mutualistik antara politisi kotor dengan eksponen kelompok radikal yang harus diputus.

Langkah awal yang wajib dilakukan ialah memperkuat pendidikan dan literasi politik. Yakni kesadaran bersama ihwal pentingnya berpolitik dan berdemokrasi yang sehat dan steril dari politik kotor seperti politik uang, dan politik identitas. Publik dan elite harus punya kesadaran bersama bahwa politik identitas tidak hanya merusak demorkasi, namun juga memicu disintegrasi.

Langkah kedua ialah membangun budaya demokrasi yang berperspektif kebinekaan dan kebangsaan. Artinya, demokrasi harus diletakkan dalam kerangka untuk merawat kemajemukan dan komitmen kebangsaan. Budaya demokrasi yang dilandasi spirit kebinekaan dan kebangsaan ini akan menjadi benteng kita dari segala upaya eksploitasi dan manipulasi identitas.

Arkian, Pemilu 2024 idealnya menjadi momentum untuk mengakhiri praktik politik identitas di negeri ini. Sudah lama kontestasi demokrasi elektoral kita disandera oleh sindrom politik identitas. Konsekuensinya, persatuan bangsa pun menjadi taruhannya. Retakan sosial yang terjadi di level akar rumput akibat persaingan politik para elite yang dibungkus dengan sentimen identitas tidak boleh dibiarkan.

Secara lebih spesifik, kita patut mensterilkan panggung politik nasional dari para eksponen gerakan radikal yang kerap menyusup ke dalamnya. Jangan sampai, terjadi kembali relasi mutualistik antara oknum politisi kotor dengan para pegiat gerakan radikal. Kita wajib memastikan Pemilu 2024 hanya diikuti oleh kontestan yang memiliki komitmen terhadap kebangsaan yang kuat, bukan politisi yang gemar mempolitisasi identitas keagamaan.

Facebook Comments