Cerdas Ber-Medsos, Cegah Pesan Radikal

Cerdas Ber-Medsos, Cegah Pesan Radikal

- in Suara Kita
514
3

Globalisasi dalam realitasnya membawa konsekuensi atas perubahan sosial di masyarakat dan salah satu diantaranya adalah perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial dimana secara langsung telah menggantikan media komunikasi massa yang sebelumnya lebih cenderung untuk bertatap muka ketika bicara kemudian beralih ke dunia maya. Konteks perubahan komunikasi massa inilah yang seringkali dikatakan sebagai realitas yang termediasi. Sudah tentu perspektif kita atas dunia maya tidak bisa ditempatkan dalam kerangka monotafsir, artinya pada satu sisi membawa keuntungan bagi penggunanya, namun disisi yang lain justru bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk memprovokasi dan menebar kebenciaan, fitnah, serta berita yang tidak jelas sumber nya (hoax). Jalur komunikasi virtual inilah yang juga dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menyebarkan pahamnya yang cenderung keras dan mengkafirkan liyan.

Sudah kita mahfumi indoktrinasi ajaran radikal yang dilakukan oleh kelompok teroris saat ini sudah tidak lagi menggunakan jalur konvensional sebagaimana mereka lakukan sebelum teknologi informasi berkembang seperti sekarang ini. Merujuk pada survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) pada tahun 2016, dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta, ada 132,7 juta penduduk (51,8%) yang mengakses internet. Jika kemudian diklasifikasi berdasarkan para penggunanya, 62% adalah para pekerja  atau wiraswasta, 16,6%  merupakan Ibu Rumah Tangga, 7,8% mahasiswa dan 6,3% pelajar. Besarnya populasi pengguna internet di Indonesia yang secara umum terkonsentrasi di Pulau Jawa dan secara aktif digunakan oleh kelompok usia produktif menjadi target sasaran yang sangat potensial. Belum lagi jika mendasarkan pisau analisisnya pada aspek sosia kultural dimana masyarakat Indonesia dikenal sebagai entitas sosial yang memegang teguh prinsip-prinsip transendental yang terlembaga dalam nilai dan norma agama.

Media sosial termasuk didalamnya aplikasi komunikasi online seperti: Whatsapp, Telegram, Line, dan BBM menjadi media interaksi yang sangat efektif untuk mengedukasi nilai, termasuk praktek indoktrinasi paham-paham radikal negatif yang mengarah pada aksi kekerasan untuk merusak tatanan sosial-politik yang sudah mapan. Terkait dengan penggunaan media sosial yang tidak lain merupakan media publik perlu mendapat perhatian bersama oleh semua pihak. Beberapa waktu yang lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sikapnya yang termaktub dalam Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Secara tegas MUI melarang atau mengharamkan media sosial jika publik menggunakannya untuk ghibah (membicarakan keburukan orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan atas dasar sentimen suku, agama, ras, atau antar golongan.

Baca juga : Halal Bihalal dan Deradikalisasi Dunia Maya

Adapun sikap tegas Pemerintah untuk memblokir salah satu layanan komunikasi online akhir-akhir ini perlu disikapi secara bijak. Artinya, semua pihak perlu melihat alasan pemblokiran dengan jernih, jangan sampai Pemerintah juga terlalu tergesa-gesa untuk memblokir sedangkan publik melihat kebijakan tersebut belum perlu untuk dilakukan. Persoalan terorisme dan komitmen anti radikalisme sekiranya perlu ditempatkan pada konteksnya, dalam artian semua pihak wajib mendukung langkah-langkah Pemerintah untuk mematikan setiap gerak gerik jaringan terorisme atau kelompok radikal. Dan pada sisi yang lain tidak bisa kita pungkiri pola pergerakan jaringan teroris sudah jauh lebih modern dan memiliki daya jangkau komunikasi kepada publik lebih luas. Tentunya mahfum dipahami bahwa realitas tersebut salah satunya dikarenakan bebasnya akses internet yang ada di Indonesia. Tidak seperti beberapa negara seperti: China, Rusia, Iran, dan Arab Saudi yang mulai membatasi warga negaranya untuk mengakses internet, utamanya media sosial dan media komunikasi online khususnya Telegram.

Media sosial memang ibarat hutan rimba yang tidak bertuan, siapapun bisa menggunakannya  untuk tujuan tertentu, termasuk didalamnya ajaran-ajaran radikalisme yang mengarahkan korbannya untuk melawan negara dan mengoyak ketentraman publik. Namun demikian, adanya penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh oknum tertentu kemudian menjadi alasan pembenaran untuk melakukan pemblokiran atau penutupan secara sepihak. Jangan sampai Pemerintah menggunakan logika jika ada tikus di lumbung padi, maka yang diberangus justru lumbung padinya. Alih-alih akan mematikan tikus, yang terjadi lumbung padi pasti hancur dan si tikus akan mencari tempat baru, ini artinya tidak solutif.

Langkah pencegahan dan penanganan (represif) yang dilakukan oleh Pemerintah sampai sejauh ini perlu kita apresiasi sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi masyarakat dari aksi-aksi radikal yang dilakukan oleh kelompok teroris. Adapun terkait masifnya penggunaan media sosial sebagai sarana indoktrinasi paham radikal yang dilakukan oleh kelompok teroris Pemerintah alangkah baik nya bekerja sama dengan para netizen dan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan upaya pencegahan bersama. Perlu narasi yang komprehensif guna menangkal bekembangnya paham radikal negatif, ini artinya Pemerintah harus lebih cepat dan sigap dalam memberikan edukasi atau literasi mengenai bahaya paham radikal yang disusupkan melalui media sosial dan sarana komunikasi online.

Menangkal konten radikal melalui dunia maya buka menjadi domain dari Pemerintah ansich, justru keterlibatan publik menjadi kunci agar pemahaman yang salah dan mengarah pada aksi kekerasan tidak menyebar. Publik sudah saatnya mengkampanyekan jargon cerdas dalam bermedia sehingga mampu menyaring informasi terlebih dahulu sebelum men-share.

 

Facebook Comments