Dakwah dan Otoritas Keagamaan di Era Media Sosial

Dakwah dan Otoritas Keagamaan di Era Media Sosial

- in Suara Kita
144
1
Dakwah dan Otoritas Keagamaan di Era Media Sosial

Kemunculan berbagai kanal media sosial yang marak selama satu dekade belakangan telah berpengaruh pada banyak hal dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali di ranah keagamaan. Salah satu fenomena menarik yang patut diperhatikan ialah kemunculan pada penceramah agama yang populer di kalangan warganet (netizen) dan memiliki jutaan pengikut di media sosial.

Kemunculan media sosial yang lantas menjadi medium baru untuk berdakwah ini lantas menimbulkan apa yang disebut oleh Greg Fealy dan Sally White (2008) sebagai pergeseran otoritas keagamaan (the shifting of religious authority). Di masa lalu, ketika media sosial belum muncul, otoritas keagamaan dipegang oleh individu atau lembaga keagamaan resmi.

Dalam konteks individu, sosok-sosok yang dianggap memiliki otoritas keagamaan itu kerap dinisbatkan pada sosok kiai, ulama, ustaz, ajengan dan sejenisnya. Status itu diberikan masyarakat lantaran seseorang memiliki ilmu agama yang tinggi dan mendalam, menguasai literatur keislaman klasik dalam Bahasa Arab, serta memiliki akhlak mulia.

Sedangkan dalam konteks lembaga, otoritas keagamaan umumnya dirujukkan pada organisasi Islam yang konsern pada persoalan agama dan keumatan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejenisnya. Sebelum kemunculan media sosial seperti saat ini, sosok dan lembaga itulah yang menjadi rujukan masyarakat dalam persoalan keberagamaan.

Kemunculan media sosial mengubah lanskap keberagamaan masyarakat Indonesia. Kini masyarakat mendapat asupan ilmu agama tidak hanya dari kiai, ustaz, ulama atau lembaga yang memang memiliki otoritas untuk menyampaikan ajaran Islam. Melalui media sosial, masyarakat bisa mengakses materi dakwah atau kajian keislaman.

Baca Juga : Hilangnya Dakwah dengan Akhlak Jadikan Disintegrasi

Fenomena ini terbilang lumrah dan merupakan keniscayaan. Namun, persoalan muncul ketika banyak penceramah agama di media sosial yang tidak memiliki pengetahuan keislaman yang mumpuni dan hanya bermodalkan popularitas dan jumlah pengikut yang fantastis.

Mereka dianggap memiliki otoritas dalam persoalan keagamaan bukan karena latar belakang pendidikan keislaman formal melainkan lebih karena faktor-faktor di luar itu. Tidak jarang, materi dakwah yang disampaikan pun kerapkali kontroversial dan menimbulkan polemik publik.

Hal itu disebabkan oleh penguasaan ilmu keislaman yang kurang lengkap dan keterbatasan pada referensi literatur keislaman klasik. Ironisnya, publik kerap kali tidak peduli dengan hal-hal krusial tersebut dan lebih mempertimbangkan faktor popularitas dan jumlah pengikut di media sosial. Menjadi wajar jika banyak penceramah agama yang populer di media sosial namun kurang mendalam ilmu agamanya kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Merebut (Kembali) Ruang Publik Virtual

Pergeseran otoritas keagamaan ini tentu patut direspon lebih lanjut. Kemunculan penceramah agama yang minim pengetahuan namun memiliki jutaan pengikut di media sosial adalah sebuah ancaman bagi agama itu sendiri. Hal itu tampak dalam praktik keberagamaan yang tampak belakangan ini. Umat Islam, utamanya kalangan kelas menengah perkotaan yang selama ini merupakan pasar utama para penceramah agama di medsos cenderung gemar memamerkan ekspresi keislaman yang simbolistik. Tidak jarang, citra Islam yang mereka tampilkan cenderung eksklusif dan tidak ramah pada perbedaan.

Fenomena ini jelas mengkhawatirkan. Di dalam Islam, memang ada perintah untuk menyampaikan ajaran Islam walau hanya satu ayat al Quran (ballighu ‘anni walau ayah). Namun, diktum “sampaikanlah meski pun hanya satu ayat” itu tidak lantas bisa dimaknai bahwa siapa pun boleh menjadi penceramah agama tanpa harus memiliki pengetahuan agama yang mendalam.

Kalimat itu harus dipahami bahwa secara kualitatif-komprehensif, aktivitas dakwah alias menyampaikan kebenaran Islam berimplikasi pada tanggung jawab moral, etika dan sosial. Seorang penceramah agama harus sadar bahwa pesan keagamaan yang ia sampaikan akan membentuk perilaku keagamaan pengikutnya.

Tanpa kesadaran tersebut, para ustaz atau penceramah agama yang hanya mengandalkan popularitas akan terjebak pada apa yang diistilahkan oleh sosiolog Pierre Bourdieu sebagai “simulacra”. Secara sederhana, simulacra dapat diartikan sebagai realitas tiruan yang sifatnya semu, duplikatif dan sementara. Dalam analogi simulacra ala Bourdieu tersebut, para ustaz atau penceramah agama yang populer tapi minim ilmu tidak lebih dari seorang penghibur (entertainer) yang kemunculannya lebih sebagai sebuah aksi pertunjukan alih-alih aksi pencerahan.

Meski demikian, kita tidak bisa serta merta menyalahkan publik di satu sisi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di sisi lain. Fenomena pergeseran otoritas keagamaan yang dilatari oleh kemunculan media sosial ini idealnya tidak hanya diratapi, namun direspon dengan pro-aktif. Keberadaan media sosial dengan segala jenis platform dan variannya adalah keniscayaan zaman yang mustahil kita lawan.

Adalah tugas pada ulama, kiai, cendekiawan muslim serta lembaga keagamaan resmi untuk kembali merebut ruang publik virtual tersebut dan mengisinya dengan retorika dan wacana keagamaan yang moderat-toleran dan tentunya didasari referensi keislaman yang sahih. Sudah saatnya para kiai dan ulama meramaikan khazanah dakwah di media sosial agar ranah tersebut tidak hanya dikuasai oleh pihak-pihak yang minim pengetahuan dan kerap menebar kontroversi.

Facebook Comments