Dari Media Sosial untuk Rekonsiliasi Kebangsaan

Dari Media Sosial untuk Rekonsiliasi Kebangsaan

- in Suara Kita
164
4

Majelis Hakim Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (27/6). Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin dipastikan akan memimpin Indonesia periode 2019–2024. Pelantikan direncanakan Oktober 2019. Putusan final pada putusan MK itu artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan arti putusan mengikat dalam Putusan MK itu, yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Putusan MK itu menjadi rujukan konstitusional bagi para pihak yang bersengketa dalam pilpres dan bagi segenap komponen bangsa. Kita berharap semua pihak menghormati putusan MK tersebut.

Lahirnya keputusan MK tersebut, selayaknya menjadikan segala macam riuh akibat perbedaan yang berlangsung di dunia nyata dan media sosial mereda. Pihak satu harus mulai berdamai dengan pihak lainnya. Lupakan perbedaan pilihan politik yang mewarnai kontestasi pemilihan umum 2019. Sudah saatnya warga negara Indonesia kembali bersatu merajut harmoni kebinekaan yang menjadi fitrah kebangsaan kita. Lupakan baju kefanatikan kita terhadap salah satu kandidat 01 maupun 02, pakailah baju kebesaran bernama Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Baca juga : (Lunturnya) Islam Pemaaf

Sikap fanatik berlebihan dan tidak menerima kekalahan ialah awal dari malapetaka dalam setiap pemilu dihelat. Sikap tidak menerima kekalahan dapat memunculkan sikap benci yang dapat membuat seseorang berani melakukan tindakan yang mengancam kedamaian dan keutuhan masyarakat. Jorge Luis Borges, pengarang terkemuka Argentina, menulis dalam “A Pedagogy of Hatred” bahwa “unjuk kebencian itu lebih tak senonoh ketimbang perilaku eksibisionisme” dan menandaskan bahwa “mengajarkan kebencian adalah kejahatan”.

Meski berbeda pilihan politik, kita tetaplah satu bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang melebur satu dalam banyak perbedaan. Karena itu, dalam menyikapi apa pun hasil Pemilu agar terus terpanggil merawat persatuan.

Pemilu merupakan agenda demokrasi yang meleburkan tujuan bersama dalam satu upaya membangun masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan kolektif dan kesejahteraan yang memanusiakan. Oleh karenanya, pemaknaan Pemilu sebagai alat pemersatu sudah sepantasnya melekat pada pemikiran masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengkulturasi perilaku–perilaku yang demokratis, perilaku–perilaku perekat kebangsaan, serta perilaku yang toleran. Pemilu ibarat jembatan yang akan kita lalui bersama untuk kesejahteraan bersama.

Jangan kita kotori makna suci Pemilu tersebut dengan sentimen berlebihan dan kebencian atas satu pilihan politik sehingga memicu konflik sosial yang mengancam persatuan. Pemilu merupakan amanah suci demokrasi yang mengharapkan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang tetap satu, tidak terpecah-belah.

Perlu diingat, kalah dan menang dalam Pemilu adalah suatu hal yang biasa. Merupakan bagian dari dinamika demokrasi harus diterima dan dijalani ikhlas. Namun, persatuan dan kesatuan, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara harus tetap dijaga. Kekalahan dalam Pemilu bukanlah akhir dari dunia, namun merupakan bagian dari hasil usaha yang maksimal untuk mengabdi pada bangsa dan negara untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Karenanya, kita harus diterima dengan dengan lapang dada.

Promosikan Rekonsiliasi di Media Sosial

Oleh karena pentingnya semangat persatuan dan kesatuan pasca penetapan Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 oleh KPU pada 30 Juni 2019, maka rekonsiliasi bukan hanya harus riuh dilakukan di dunia nyata, namun juga di dunia maya. Hal ini mengingat, kondisi media sosial bahkan menjadi lebih riuh sejak menjelang perhelatan Pemilu serentak 2019 hingga keputusan hasil persidangan MK dikeluarkan beberapa waktu yang lalu. Karenanya, rekonsiliasi harus dimulai dari media sosial.

Beberapa hal yang dapat dilakukan ialah: pertama, hindari produksi konten opini yang berisi ujaran kebencian dan hoaks yang berhubungan dengan Pemilu. Kita pahami, semenjak tahun politik bergulir, nyaris semua pengguna media sosial mendadak menjadi orang yang paling paham politik. Mereka menjadi semakin vokal di media sosial dengan saling serang komentar-komentar negatif. Bahkan, tak jarang pula hoaks sengaja diproduksi untuk menjatuhkan lawan politik. Karenanya, mempromosikan rekonsiliasi harus dimulai dengan menghindarkan diri dari ujaran kebencian di media sosial.

Kedua, membuat dan menyebarkan konten-konten damai yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk saling memaafkan atas ujaran kebencian yang disebar selama perhelatan pesta demokrasi dan menerima apa pun hasil Pemilu. Hal ini penting agar dunia maya kembali riuh dengan narasi-narasi sejuk dan rekonsiliasi pun dapat berjalan optimal.

Friksi-friksi yang timbul karena Pemilu memang harus diakhiri dengan rekonsiliasi. Melakukan rekonsiliasi berarti harus mengakhiri sebaran di media sosial yang berpotensi memicu konflik yang tidak produktif. Melakukan rekonsiliasi berarti menerima keputusan hasil Pemilu dengan tetap menjalankan perannya sebagai rakyat. Ingat bahwa menerima hasil Pemilu tidak berarti menerima segala macam kebijakan tanpa menjalankan fungsi “demos” dalam bingkai masyarakat demokrasi. Justru ketika pemimpin terpilih, disitulah rakyat harus menjalankan fungsinya sebagai masyarakat sipil. Ia harus mengawasi jalannya negara agar kebijakan tidak salah kaprah. Dan, untuk itu, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk melakukan kritik-kritik kepada penguasa dengan mengedepankan etika.

Akhirnya, mari kita jadikan media sosial sebagai penggerak rekonsiliasi kebangsaan pascapemilu dan penggerak motor pemerintahan yang pro-rakyat. Wallahu a’lam.

Facebook Comments