Darurat NII : Kegagalan Memahami Pancasila dalam Relasi Agama dan Negara

Darurat NII : Kegagalan Memahami Pancasila dalam Relasi Agama dan Negara

- in Suara Kita
160
0
Darurat NII : Kegagalan Memahami Pancasila dalam Relasi Agama dan Negara

Ada tiga alasan kenapa gerakan semisal Negara Islam Indonesia (NII) terus bergerak meskipun secara senyap namun efektivitasnya begitu nyata. Terbukti dari data Polri yang mengungkap jaringan NII di Sumatera Barat yang jumlahnya 1.200 an orang, 400 anggota aktif dan 27 diantaranya adalah anak-anak.

Tiga alasan itu, pertama, persoalan ekonomi, yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat tingkat akar rumput akibat melebarnya kesenjangan ekonomi yang terus terjadi.

Kedua, intensifnya paham alternatif di luar Pancasila. Dugaan adanya ideologi yang lebih sempurna dan lebih final dari Pancasila mampu menarik sebagian kalangan muslim untuk mengkajinya lebih dalam. Meskipun hal itu berhembus karena kepentingan politis.

Ketiga sosialisasi pemahaman Pancasila dari masyarakat ke masyarakat kurang efektif. Termasuk kalangan muslim sendiri, padahal penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara telah dijelaskan secara purna oleh para ulama. Namun, tetap saja tidak diterima karena menduga tidak sesuai dengan syariat Islam.

Tiga alasan tersebut tidak perlu menjadi dalih untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang didasarkan pada syariat Islam secara murni. Fitrah keindonesiaan sebagai bangsa yang heterogen (warna warni) bukan homogen (satu warna) menuntut adanya suatu ideologi yang mampu mewadahi heterogenitas tersebut. Karena itu, alasan-alasan tersebut hanya kedok kepentingan politis belaka.

Pancasila dan UUD 45, disamping tidak bertentangan dengan syariat Islam, telah terbukti mampu memposisikan seluruh warga negara berkedudukan dan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama dari negara tanpa memandang latar belakang agama, suku dan warna kulit.

Persoalan serius yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa di awal kemerdekaan adalah tentang ideologi yang mewadahi fitrah kebangsaan. Tidak memihak satu golongan, sekalipun mayoritas. Kalangan Islam berpikir: “bagaimana penerapan syariat Islam tidak melibas-menafikan fitrah kebangsaan tersebut”? Terjadi konsensus umat Islam yang diwakili para ulama dan cendikiawan muslim untuk menerima Pancasila karena memang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam, sekaligus mampu mewadahi heterogenitas masyarakat Indonesia.

Mencari Solusi untuk Lebih Maju dari Sekedar Kontroversi

Karena Pancasila, negara dan Islam tidak ada masalah semestinya seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam sebagai mayoritas, adalah mencari solusi untuk lebih maju dari sekedar terus menerus melakukan upaya penerapan syariat Islam yang memicu perdebatan dan penentang, bukan hanya dari non muslim tapi juga dari kalangan umat Islam.

Kesepakatan Founding Father menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah sangat tepat. Fitrah keindonesiaan sebagai negara yang majemuk dapat diarahkan kepada kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat dalam naungan keridhaan Allah. Di bawah Pancasila Indonesia adalah darussalam, negara yang aman, damai dan harmonis. Dengan Pancasila Indonesia menjadi negeri yang “Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”.

NII Bukan Murni Islam Tapi Islamisme

Apa bedanya Islam dan Islamisme? Islam adalah keyakinan, sedangkan Islamisme adalah politik keagamaan. Dalam konteks NII dan kawan-kawannya, ide mereka untuk menjadikan negara ini tegak dengan hukum syariat Islam murni gerakan politik. Ide itu diturunkan dari tafsir politis atas Islam. Artinya, gerakan itu tidak murni didasarkan pada iman relegius Islam, tapi pada penerapan ideologis atas agama di ranah politik. Pendalilan agama hanya untuk memenuhi syahwat politik mereka, bukan untuk keluhuran agama Islam itu sendiri.

Kenyataannya memang demikian. NII dan kawan-kawannya mengklasifikasikan seluruh kalangan non muslim sebagai kuffar, atau orang-orang kafir yang harus dibunuh. Tafsir agama yang dipromosikan adalah bahwa tatanan politik yang sah harus atas kehendak Tuhan, bukan dari kedaulatan rakyat sebagaimana demokrasi. Ciri khas mereka adalah penolakan terhadap demokrasi dan penerapan syariat (syariahisasi) pada sikap dan tindakan.

Sikap seperti ini akan menjadi petaka bagi bangsa Indonesia dan umat Islam sendiri. Karena mereka akan mengikis nilai-nilai plural yang sudah mengakar di bangsa Indonesia. Dogma Islamisme itu akan melibas habis rajutan kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada akhirnya, jadilah Indonesia seperti beberapa negara Timteng yang telah poranda serta mengalami penderitaan yang memilukan.

Ingatlah! Negara dalam perspektif Islam adalah negara yang ideologinya menyandarkan diri kepada nilai-nilai yang terkandung dalam al Qur’an dan hadits. Dan, Pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam dua sumber primer hukum Islam tersebut sebagai ukuran nilai. Tegasnya, Pancasila didasarkan pada al Qur’an dan hadits. Tidak satupun dari kelima sukanya yang bertentangan dengan al Qur’an dan hadits.

Dalam Islam, sedikitnya ada ada sembilan prinsip penyelenggaraan negara; prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan HAM, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat.

Semua prinsip tersebut telah terakomodir dalam lima sila Pancasila. Karenanya, mendengungkan Negara Islam Indonesia merupakan ide mundur dan menginginkan Indonesia balik lagi ke titik nol. Seolah-olah Indonesia tidak pernah ada dan baru akan dideklarasikan. Selain itu, dan ini yang paling berbahaya, memicu ketegangan, konflik dan perang saudara. Akibatnya tentu saja kehancuran bangsa Indonesia.

Untuk apa mempermasalahkan legalitas syariat Islam kalau nilai-nilainya telah membumi. Bukankah universalitas ajaran Islam menyediakan pandangan etika dan moralitas untuk melandasi pilihan dan keputusan dalam tindakan hidup, termasuk dalam bidang sosial-politik dan bernegara?

Karenanya, NII dan ideologi semisal merupakan ancaman serius dan harus diseriusi untuk dipangkas. Negara wajib mengambil peran tegas dengan payung hukum yang berlaku untuk membasmi mereka. Sedangkan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, harus sadar bahwa semua itu bukan gerakan murni agama, tapi mendompleng agama untuk meraih sukses berkuasa. NII dan kawan-kawan tidak lain syahwat politik bertopeng agama.

Facebook Comments