Efek Destruktif KKB dan Bagaimana Islam Menyikapi Separatisme?

Efek Destruktif KKB dan Bagaimana Islam Menyikapi Separatisme?

- in Suara Kita
1103
0
Efek Destruktif KKB dan Bagaimana Islam Menyikapi Separatisme?

Konon, anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang belakangan gemar bikin rusuh itu sebenarnya tidak lebih dari 150 orang. Namun, mereka sukar diberantas karena bersembunyi di pedalaman hutan Papua yang lebat dan nyaris tidak terjamah manusia. Mereka kerap menyerang secara tiba-tiba dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Penguasaan medan itulah yang membuat KKB sukar dibasmi.

Selama ini, sepak terjang KKB lebih banyak menimbulkan efek destruktif ketimbang konstruktif. Efek destruktif yang mudah dilihat di permukaan ialah terciptanya situasi yang tidak kondusif dan tidak stabil di sebagian wilayah Papua. Masyarakat di sejumlah distrik di Papua yang menjadi basis KKB hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Akibatnya, aktivitas masyarakat terganggu. Roda ekonomi tersendat. Warga takut keluar rumah dan anak-anak pun khawatir pergi ke sekolah.

Efek destruktif kedua ialah timbulnya sikap saling curiga di masyarakat yang rawan menimbulkan perpecahan. Akibat keberadaan KKB yang kerap bertindak brutal, masyarakat hidup dalam relasi sosial yang segregatif. Antar-kelompok masyarakat saling tidak percaya karena hasutan kelompok KKB.

Efek destruktif ketiga ialah lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik daerah maupun pusat. Hal ini terjadi karena tidak sedikit masyarakat Papua yang termakan propaganda KKB yang menuding pemerintah pusat bertindak tidak adil pada rakyat Papua. Ketidakpercayaan ini dalam jangka panjang akan berdampak pada lunturnya otoritas pemerintah sebagai pelaksana negara.

Ironisnya lagi, masih saja ada pihak-pihak yang justru mendukung gerakan KKB. Dalih yang kerap dipakai para simpatisan KKB ini ialah isu hak asasi manusia. Padahal, yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Alih-alih memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan, KKB justru kerap melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Separatisme dalam Perspektif Islam

Apabila ditinjau dari perspektif Islam, separatisme bisa dirujukkan pada istilah al-baghyu atau pemberontakan. Yakni sikap menentang atau melawan pemerintahan yang sah. Dalam yurisprudensi Islam, sebuah gerakan bisa dikategorikan al-baghyu jika memenuhi empat kriteria. Antara lain pertama, gerakan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang (bukan individu) dan dijalankan secara terstruktur, masif, dan terorganisasi.

Kedua, ditemukan bukti kuat bahwa para pemberontak (al bughat) memakai senjata dan cara kekerasan untuk melawan pemerintahan yang sah. Ketiga, gerakan pemberontakan itu mengganggu keamanan dan menimbulkan kerugian pada masyarakat umum. Keempat, gerakan tersebut bertujuan keluar dari pemerintahan yang sah (ulil amri) yang diakui oleh masyarakat.

Jika melihat kategorisasi di atas, maka KKB bisa dikategorikan sebagai pemberontakan (al baghyu) dan anggotanya bisa dikategorikan sebagai bughat. Hal ini jelas lantaran KKB merupakan gerakan yang terorganisasi, mereka punya milisi yang dipersenjatai, gemar melakukan kekerasan dan menimbulkan keresahan serta kerugian bagi warga sipil.

Menilik sejarah Islam, pemberontakan bukan fenomena yang asing dalam perjalanan Islam dari era klasik ke modern. Di masa khulafaurrasyidun misalnya, terjadi pemberontakan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Golongan Khawarij tidak puas atas perundingan antara Ali dan Muawiyyah dalam konteks perang Shiffin. Mereka lantas menuduh Ali kafir dan berusaha merebut kekuasaan.

Ditinjau dari hukum Islam, pemberontakan pada pemerintahan yang sah jelas dilarang agama. Dalam konteks pemberontakan Khawarij misalnya, khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha menyadarkan dan merangkul kembali para pemberontak tersebut dengan damai dan halus. Upaya itu berhasil menyadarkan sebagian anggota kelompok Khawarij. Sedangkan sebagian lagi tetap bersikukuh memberontak. Kepada kelompok yang tidak mau berdamai inilah Khalifah Ali bersikap tegas dengan memeranginya.

Apa yang dilakukan Khalifah Ali itu menunjukkan bahwa pemberontakan harus ditangani dengan pendekatan halus (soft approach) dan pendekatan keras (hard approach). Bagi yang bersedia berdamai, tentu harus diterima dengan tangan terbuka. Sebaliknya, bagi yang tetap membangkang maka harus dihadapi dengan ketegasan. Cara itu kiranya juga bisa dipakai pemerintah RI dalam menghadapi KKB.

Di satu sisi, pemerintah harus selalu membuka dan mengupayakan dialog untuk merangkul KKB agar kembali ke pangkuan NKRI. Upaya ini tentu harus melibatkan seluruh komponen rakyat Papua, mulai dari organisasi masyarakat adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya.

Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas pada anggota KKB yang menebar teror dan kekerasan di lapangan. Jangan beri ruang bagi KKB untuk menimbulkan kekacauan sosial. Aparat keamanan harus sigap memburu dan membongkar jaringan KKB hingga ke akarnya.

Facebook Comments