Empat Strategi Memberantas Terorisme dan Radikalisme di Kalangan ASN/BUMN

Empat Strategi Memberantas Terorisme dan Radikalisme di Kalangan ASN/BUMN

- in Suara Kita
1189
0
Empat Strategi Memberantas Terorisme dan Radikalisme di Kalangan ASN/BUMN

Tertangkapnya empat terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat dan Petamburan, Jakarta Barat pada Jum’at (10/9/2021) oleh Densus 88 adalah bukti bahwa masih ada teroris yang menyusupi pegawai BUMN atau ASN. Empat teroris yang berinisial MEK, S, SH, dan T alias AR yang terafiliasi jaringan Jamaah Islamiyah (JI) tersebut bahwa kita harus selalu waspada. Virus terorisme tak pandang bulu menjangkiti siapa saja, termasuk ASN sekalipun yang notabene secara tingkat ekonomi berkecukupan.

Kasus tersebut menjawab pertanyaan mungkinkah para ASN terpapar terorisme atau radikalisme. Dan tentunya bukan karena faktor mereka menjadi seorang radikal karena ekonomi mereka rendah. Secara normal bukanlah orang-orang dengan penghasilan rendah di mana setiap bulan mereka kesulitan untuk makan. Pun dengan pendidikan, berdasarkan laporan statistik dari BKN pada Desember 2020 (BKN, 2021), mayoritas pegawai pemerintahan adalah lulusan perguruan tinggi (Diagram 1), sehingga faktor pendidikan tidak bisa masuk dalam kriteria.

Lalu apa yang memotivasi mereka untuk menjadi radikal? Ini sangat problematis. Namun, Anan Bahrul Khoir (2021) mencoba menggunakan analisa dari Alissa Wahid tentang hubungan agama dan terorisme. Menurutnya, para pelaku teroris melakukan aksi-aksi teror, kekerasan, atau kejahatan berdasarkan pemahaman mereka atas agama mereka atau dengan kata lain mereka sedang menjalankan agama versi mereka. Lebih lanjut, Alissa mengatakan bahwa kelompok-kelompok agama yang sarat dengan tafsiran-tafsiran “keras” atau “kekerasan” terhadap para outsiders rentan terhadap terorisme, sehingga ia berkesimpulan bahwa ajaran agama dalam beberapa kasus mempengaruhi para pengikutnya untuk bergabung menjadi bagian dari kelompok teroris (DetikNews, 2021).

Untuk mengantisipasi terjangkitnya virus terorisme di tubuh ASN/BUMN pemerintah perlu memperhatikan sebagaimana rekomendasi dari Anan Bahrul Khoir (2021) dengan empat strategi, pertama, pemerintah perlu melakukan pengawasan pada pengajian-pengajian atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan di lingkungan pemerintah. Hal ini mengacu pada sejarah pergerakan Hizbut Tahrir di Indonesia yang memanfaatkan “dakwah kampus” (Rahmad, 2006: 34). Di lingkungan pemerintahan, “dakwah kampus” ini bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk, seperti pengajian pegawai, pengajian siang hari, pengajian remaja, atau lain-lain. Pemerintah dapat mengawasi hal tersebut dengan memerintahkan para pegawai untuk mendaftarkan dirinya dan/atau perkumpulan keagamaan yang diikutinya tersebut. Fokus dari kebijakan ini adalah pertemuan-pertemuan keagamaan pada jam kerja di instansi masing-masing.

Kedua, Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Lembaga Negara memerlukan beberapa perbaikan dan/atau penyempurnaan pada beberapa bagian. Misalnya, peraturan ini belum memuat definisi radikalisme, radikalis, radikal, tindakan/perbuatan radikal. Ini membuat peraturan ini menjadi lebih khusus atau spesifik dan tidak terlalu luas cakupannya. Tidak ada definisi tunggal untuk banyak istilah “sensitif” di dunia, seperti istilah terorisme. Oleh karena itu, pemerintah tidak keliru untuk menetapkan definisi istilah-istilah tersebut setelah melalui mekanisme tertentu, misalnya melakukan FGD bersama para para ahli/pakar/peneliti di berbagai bidang, seperti terorisme, radikalisme, keamanan nasional, agama, dan sebagainya.

Keempat, peraturan ini juga belum memuat mekanisme atau tata cara penindaklanjutan laporan aduan ASN/Pegawai BUMN yang diduga terpapar radikalisme atau melakukan “tindakan-tindakan radikal” atau terorisme. Ini berguna untuk menghilangkan asumsi orang-orang bahwa peraturan ini memuat aturan-aturan “karet” yang dibuat untuk menangkap warga Indonesia yang “kritis” terhadap pemerintah. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang apa itu kritis, bagaimana mengkritisi pemerintah, cara dan sikap dalam mengkritik pemerintah, apa perbedaan mengkritik dengan menghina, menjatuhkan, mencela, mengolok-olok, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi tentang apa itu kebebasan berpendapat, bagaimana menyampaikan pendapat yang santun dan etis. Karena inilah hakikat menyuarakan aspirasi di negara demokrasi.

Selain empat strategi tersebut yang tak kalah penting adalah mengawasi segala bentuk narasi ataupun konten di media sosial melalui Kominfo bersinergi dengan aparat dan seluruh lapisan masyarakat. Mengingat akhir-akhir ini banyak konten di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp yang meresahkan dan menebar provokasi. ASN ataupun pegawai BUMN yang diduga melakukan demikian harus tegas dicopot jabatannya selain dibui. Harapannya dengan itu semua, kalangan ASN/pegawai BUMN steril dari virus terorisme.

Facebook Comments