Fenomena Pelintiran Kebencian dan Ancamannya Terhadap Harmoni Umat Beragama

Fenomena Pelintiran Kebencian dan Ancamannya Terhadap Harmoni Umat Beragama

- in Suara Kita
896
18
Fenomena Pelintiran Kebencian dan Ancamannya Terhadap Harmoni Umat Beragama

Jelang perayaan momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) ruang publik kita diriuhkan oleh polemik seputar pembatalan kebijakan PPKM level 3. Dalam sebuah live video di kanal YouTube Ahmad Khozinudin bertajuk “Luhut Batalkan PPKM, Nataru Jadi Happy”, seorang bernama Ahmad Khozinudin yang mengklaim sebagai pengamat hukum, menuduh pemerintah bersikap diskriminatif terhadap umat Islam.

Ia membandingkan kebijakan pelarangan Reuni 212 dengan pembatalan PPKM 3 di masa perayaan Nataru. Baginya, pembatalan PPKM 3 di masa Nataru ialah bukti bahwa pemerintah menomorsatukan pemeluk agama Nasrani dan menomorduakan umat Islam. Jika menilik ke belakang selama dua tahun masa pandemi ini, narasi serupa sebenarnya bukan fenomena baru.

Sejak awal pandemi, suara-suara sumir terhadap kebijakan pemerintah sebenarnya sudah sering muncul. Narasi yang paling sering muncul ialah bahwa pemerintah bertindak diskriminatif pada umat Islam dalam penanganan pandemi. Kebijakan PSBB di awal pandemi dan PPKM Darurat kerap dipelintirkan oleh sebagian kalangan ke dalam narasi anti-Islam, Islamofobia, dan sejenisnya.

Kini, narasi serupa muncul pasca pemerintah membatalkan pemberlakuan PPKM level 3 di masa Nataru. Bisa dipastikan narasi yang demikian tidak lebih dari hoaks yang bertujuan untuk mengadudomba antar-pemeluk agama dan mengobarkan kebencian umat Islam terhadap pemerintah. Fenomena ini tidak lain merupakan apa yang diistilahkan oleh Cherian George sebagai “pelintiran kebencian” (hate spin). Yakni strategi hasutan dan provokasi untuk membangkitkan kebencian satu kelompok terhadap pihak lain dengan mengeksploitasi isu tertentu.

Memahami Isu Pembatalan PPKM Nataru

Untuk menangkal narasi pelintiran kebencian terhadap pembatalan PPKM level 3 di masa Nataru, kita idealnya memiliki pemahaman yang utuh atas isu tersebut. Setidaknya ada tiga hal penting yang harus kita pahami dalam hal ini. Pertama, pembatalan, PPKM level 3 di masa Nataru bukan berdasar sentimen keagamaan, namun lebih karena pertimbangan kondisi pandemi yang kian membaik. Saat ini, Indonesia bisa dibilang telah berhasil keluar dari krisis pandemi Covid 19 yang dibuktikan dengan turunnya angka kasus harian di bawah 400 selama dan capaian vaksinasi di Jawa-Bali hingga 76 persen.

Kedua, membandingkan antara kegiatan Reuni 212 dan perayaan Nataru ialah sebuah hal yang absurd dan irasional. Perbandingan antara Reuni 212 dan Nataru sama sekali tidak “apple to apple”. Reuni 212 seperti kita tahu bukanlah agenda nasional yang subtansial. Bahkan, dalam banyak hal Reuni 212 ini lebih mengusung sentimen politik identitas yang rawan memecah-belah bangsa. Di luar masa pandemi pun, Reuni 212 ini merupakan kegiatan yang lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Sedangkan Natal merupakan Hari Raya umat Nasrani dan juga hari libur nasional.

Ketiga, narasi pemerintah diskriminatif terhadap umat Islam merupakan komoditas politik yang sebenarnya sudah usang dan basi. Narasi itu selalu didaur-ulang oleh kalangan tertentu untuk mendelegitimasi otoritas pemerintahan yang sah. Cara-cara ini khas gerakan kelompok radikal yang berusaha merebut kekuasaan dengan memakai segala cara. Mulai dari adu-domba sesama umat, hingga memprovokasi umat untuk melawan pemimpinnya. Narasi itu tidak lebih dari tipu-muslihat belaka. Buktinya sampai hari ini umat Islam tetap dijamin hak dan kebebasan beragamanya.

Mencegah Pelintiran Kebencian

Adalah kewajiban bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah terjadinya pelintiran kebencian di balik setiap kebijakan pemerintah. Tersebab, pelintiran kebencian yang dilakukan oleh kelompok tertentu rawan menimbulkan mispersepsi di kalangan masyarakat luas. Jika kita mau berpikir obyektif, tidak ada satu indikasi pun pemerintah bertindak diskriminatif pada umat Islam.

Semua kepentingan umat Islam, baik secara keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan budaya selama terakomodasi oleh kebijakan pemerintah. Hal serupa juga dilakukan pemerintah terhadap pemeluk agama lain. Hal itu tentu dilakukan bukan atas dasar pencitraan politik atau kepentingan sesaat lainnya. Namun, hal itu dilakukan semata karena negara menjalankan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa NKRI harus melindungi hak dan kebebasan beragama warganya.

Di titik inilah pentingnya kita melawan setiap hoaks dan menangkal setiap narasi yang cenderung salah-kaprah. Pembatalan PPKM level 3 di masa Nataru jelas bukan mendiskriminasi umat Islam. Penting dicatat bahwa Nataru tidak hanya berisi acara keagamaan yang dilakukan olah kaum Nasrani saja. Umat Islam pun banyak memanfaatkan momentum Nataru untuk berkegiatan, mulai dari mudik ke kampung halaman, berwisata, dan sebagainya. Pembatalan PPKM di masa Nataru dengan demikian tidak bisa dimaknai sebagai diskriminasi umat Islam.

Facebook Comments