Hijrah Menuju Imajinasi Konstruktif

Hijrah Menuju Imajinasi Konstruktif

- in Suara Kita
703
1
Hijrah Menuju Imajinasi Konstruktif

Hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Yastrib (Madinah) merupakan lembaran baru bagi perkembangan dakwah Islam kala itu. Keberhasilan Nabi mereformasi tatanan sosial masyarakat Yastrib menjadi lebih moderat, toleran dan egaliter adalah capaian prestisius yang patut diteladani oleh umat penerusnya. Tidak terkecuali umat muslim Indonesia di era kiwari ini.

Momentum Hijrah Nabi tentunya tepat direfleksikan dalam konteks Indonesia kekinian yang penuh dengan gejolak sosial, politik dan ekonomi. Seperti kita rasakan selama ini, meski sudah 74 tahun kita merdeka dan 20 tahun lebih menjalani era Reformasi, pada kenyataannya kondisi kebangsaan dan kenegaraan kita tidak bisa dikatakan baik-baik saja.

Secara ekonomi, kita masih terjebak pada status negara berpenghasilan menengah (middle income country) dengan pertumbuhan ekonomi yang terkunci di angka 5 persen. Dua problem utama ekonomi, yakni kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Di saat yang sama, sumber daya alam dan aset ekonomi negara justru lebih banyak dikuasai oleh segelintir elite ekonomi oligarkis.

Kemiskinan dan kesenjangan sosial jelas berdampak langsung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Faktor inilah yang menyebabkan kita selalu kalah bersaing dalam konteks global. Alih-alih menjadi pemain utama dalam percaturan global, kita lebih sering menjadi obyek penderita bagi hegemoni dan dominasi negara-negara maju. Padahal, kita dikaruniai oleh Tuhan kekayaan alam dan budaya yang tak terbilang jumlahnya.

Dari sisi politik, kondisi kita tidak juga lebih baik. Dua puluh tahun Reformasi berjalan, demokrasi terbuka yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita kebangsaan justru mengalami banyak penyimpangan. Demokrasi yang digadang sebagai sitem politik ideal terjebak dalam politik identitas, politik dinasti dan praktik politik kotor lainnya. Alhasil, demokrasi gagal mengantarkan bangsa ini menjadi welfare state dan sebaliknya justru menyisakan beragam residu persoalan.

Baca Juga : Berhijrahlah dari Perilaku Buruk yang Merusak Persaudaraan

Dampak paling terasa dari menurunnya kualitas demokrasi itu ialah tampilnya para politisi pemburu kuasa berkarakter Machiavellian yang menguasai panggung politik kita. Maka menjadi tidak mengherankan jika panggung politik nasional belakangan ini gaduh oleh debat nirmutu, dan gagal melahirkan gagasan dan wacana visioner. Pada saat yang sama, publik pun terpolarisasi akibat adu domba politik para elite.

Di tengah sengkarut politik itu, kita juga harus menghadapi berbagai problematika sosial-keagamaan yang kian hari kian mengancam eksistensi kita sebagai bangsa dan negara. Perilaku keberagamaan dalam banyak hal telah mengarah pada sikap intoleran bahkan radikal. Agama yang seharusnya mampu menjadi elemen pemersatu bangsa justru berevolusi menjadi variabel yang mengusik relasi sosial.

Tidak hanya sentimen keagamaan yang meningkat, sentimen kesukuan pun mulai menebal seiring dengan renggangnya hubungan sosial. Kita seolah lupa bahwa esensi bangsa ini adalah keanekaragaman suku, ras etnis dan agama. Bangunan kebhinekaan yang susah payah diformulasikan oleh para pendiri bangsa itu perlahan kian rapuh, tergerus oleh egoisme pribadi dan kelompok.

Menggali Spirit Hijrah

Di tengah situasi yang serba tidak menguntungkan ini, menggali kembali spirit hijrah Nabi guna direfleksikan ke dalam konteks Indonesia kiwari adalah sebuah keharusan. Bertahun-tahun sudah kita sebagai bangsa hidup dalam alam imajinasi destruktif. Yakni imajinasi yang sifatnya lebih cenderung merusak tatanan sosial. Kita sibuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kelompok, bahkan sampai menerobos batas-batas etika. Ironisnya, kita justru lupa memperjuangkan kepentingan bangsa yang lebih subtansial.

Para politisi berjuang mati-matian sampai menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Setelah berkuasa, mereka lupa apa makna dan tujuan kekuasaan itu sesungguhnya. Sebaliknya, mereka justru memakai kekuasaan itu untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Kaum agamawan pun kerap kali terjebak dalam perilaku yang sama. Di tangan sebagian agamawan, ajaran agama justru dijadikan sebagai alat untuk mendeskreditkan dan mendiskriminasi kelompok lain.

Oleh karena itu, tahun baru Hijriah kali ini kiranya bisa menjadi momentum bagi bangsa ini untuk membangun imajinasi konstruktif. Sebagai kebalikan dari imajinasi destruktif, imajinasi konstruktif lebih cenderung mengajak manusia untuk berpikir positif dan optimis. Inilah momen yang tepat untuk kita sebagai bangsa melakukan hijrah ekonomi, politik dan sosial.

Di bidang ekonomi, kita perlu melaukan semacam reorientasi sistem ekonomi dari yang sebelumnya cenderung mengarah ke liberalisme-kapitalisme menjadi sistem ekonomi yang berbasis pada keadilan dan pemerataan. Sistem ekonomi pasar bebas yang selama ini diadaptasi Indonesia harus diakui gagal mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni mewujudkan kesejahteraan. Sebaliknya, sistem ekonomi liberal justru memperlebar jurang kesenjangan ekonomi. Ketidakadilan merajalela di tengah segelintir elite yang tengah berpesta pora.

Para pendiri bangsa telah mewariskan sistem ekonomi Pancasila yang berasaskan pada semangat gotong royong. Pepatah lama mengatakan “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Adagium itulah yang seharusnya menjadi ruh kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Hijrah sistem ekonomi ini penting untuk menjamin terpenuhinya sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Di bidang politik, kita juga perlu hijrah dari corak politik yang semata berorientasi pada kekuasaan menuju politik yang berbasis nilai-nilai kebangsaan. Kita perlu kembali pada definisi awal politik seperti dikemukakan Aristoteles, yakni “seni mengatur kehidupan”. Corak politik kekuasaan ala Machiavellian yang melahirkan praktik politik kotor seperti politik uang, politik identitas dan sejenisnya mutlak harus diakhiri.

Kita harus mulai mengembangkan model politik kebangsaan, yakni politik yang didasari oleh spirit visioner membangun bangsa. Dalam politik kebangsaan, menjadi pemenang dan memegang tampuk kekuasaan bukanlah tujuan utama. Politik kebangsaan lebih menitikberatkan pada strategi mengakomodasi berbagai kepentingan agar tidak timbul gesekan dan konflik berarti.

Begitu pula pula di bidang sosial-keagamaan. Kita perlu hijrah dari model hubungan sosial-keagamaan yang penuh curiga dan prasangka ke relasi sosial yang penuh welas asih dan saling menghormati. Kita perlu merajut kembali kohesi sosial yang sempat terkoyak oleh menguatnya sentimen perbedaan politik dan agama yang terjadi belakangan ini.

Semua kelompok masyarakat, terlepas dari latar belakang suku, agama, ras dan etnis harus mau melucuti egoisme pribadi dan kelompoknya untuk meleburkan diri ke dalam ikatan kebangsaan yang universal. Jika kita berhasil membangun imajinasi konstruktif tersebut, besar kemungkinan negara ini akan menyerupai kota Madinah. Kota berperadaban tinggi yang dibangun di atas prinsip kedamaian, keadilan dan kesetaraan. Semoga.

Facebook Comments