Hindari Politisasi Agama, Rawan Perpecahan!!!

Hindari Politisasi Agama, Rawan Perpecahan!!!

- in Suara Kita
217
0
Hindari Politisasi Agama, Rawan Perpecahan!!!

Sungguh, hingga saat ini, perdebatan mengenai agama dan negara belum juga usai. Kendati negara kita sudah final secara legal-formal menggunakan Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara, namun masih banyak masyarakat yang menganggap dua hal pokok itu sebagai formalitas dan buah bibir belaka.

Buktinya, setiap mendekati masa-masa pemilu, bejibun politikus berkampanye menggunakan ayat-ayat Tuhan. Mereka tanpa malu menyatir ‘perkataan suci Tuhan’ hanya demi meraup suara yang banyak. Sudah begitu, masyarakat pun tanpa pikir panjang langsung meminati dan mempercayai apa yang dikatakan politikus tersebut. Padahal, kebanyakan dari mereka hanya membual.

Agama memang menjadi alat politik yang murah dan praktis. Sebab, ia memiliki daya pikat emosional yang mendalam. Dalam bahasa sederhana, keimanan yang dibangun oleh agama membentuk keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang gaib dan yang maha kuasa. Jika hal ini disentuh, maka akan membangkitkan rasa emosional yang mendalam. Apalagi, agama juga mengajarkan bahwa di dunia ini tidak ada yang berharga selain mengabdikan diri kepada Tuhan dan Agama-Nya.

Alhasil, ketika seorang politikus menggunakan tameng agama dalam pemilu, maka masyarakat tak lagi fokus pada program kerja dan karakter perilakunya, melainkan fokus pada kampanye agama yang dibawanya. Tentu ini akan mencederai demokrasi. Demokrasi yang seharusnya menjadi ajang pencarian pemimpin dengan kualitas terbaik, malah menjadi kontestasi ‘jualan agama’.

Selain itu, pemimpin yang terpilih dari hasil jualan agama tidak menjamin bakal amanah dalam melaksanakan program kerjanya. Wong dia aja terpilih karena agama yang dikoar-koarkan, bukan karena visi-misi yang jelas.

Namun tidak sedikit juga yang mendukung politisasi agama. Mereka yang berpandangan seperti ini karena merasa bahwa penggunaan isu agama merupakan bagian dari penyaluran ekspresi politik warga negara sehingga dibenarkan dalam kaca mata demokrasi.

Di satu sisi, pernyataan tersebut memang benar. Tetapi di saat yang sama, mereka telah membangkitkan bibit-bibit perpecahan di lingkup berbangsa-bernegara. Semua pasangan calon tentunya memiliki pendukung masing-masing dari kalangan umat. Hal tersebut jelas akan menimbulkan kubu-kubu baru yang diantara mereka ini dengan pasti mengklaim bahwa kelompoknya paling benar, sementara itu kelompok lain salah.

Jika sudah saling hina seperti itu, maka peluang terjadinya perpecahan dan peperangan antar umat beragama sangat terbuka lebar. Terlebih mereka tidak akan terima jika agama dan Tuhannya dihina oleh orang lain.

Menolak politisasi agama, bukan berarti benci dengan agama. Justru hal tersebut menjadi bentuk pemuliaan terhadap agama. Agama harus dijadikan sebagai pedoman hidup dan berperilaku, bukan sebaliknya. Agama wajib menjadi dasar sikap semua pejabat negara, bukan malah dijadikan alat meraup suara lalu mencampakkannya ketika sudah mendapat jabatan.

Jika agama semata-mata dijadikan alat politik, maka bakal terjadi pengabaian terhadap nilai-nilai suci dan luhurnya. Agama lalu tidak lagi dianggap sakral malahan dituduh menjadi pemantik awal atas terjadinya ego sektoral, perpecahan, peperangan, dan perbuatan buruk semacamnya.

Sebagai contoh, agama melarang dengan tegas transaksi suap menyuap, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan rakyat. Tapi karena agama hanya dijadikan alat politik, tindakan-tindakan buruk ini pun tidak sedikit yang melakukannya. Agama hanya sebatas lips service, hanya sebatas jargon politik yang tidak mewujud dalam tingkah laku politik sehari-hari.

Maka, sekali lagi, menolak politisasi agama adalah wujud dari upaya memuliakan agama. Kita mencegah kemungkinan publik tidak percaya lagi pada agama lantaran terlampau sering menjadi penghias bibir para koruptor. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum koruptor yang melegitimasi tindakannya dengan dalil-dalil agama.

Kita tidak menolak agama dalam berpolitik. Yang kita tolak adalah setiap upaya politisasi (mengotori) kesucian agama yang akan membahayakan bagi keberagaman dan keutuhan kebangsaan kita.

Kita harusnya sadar bahwa negara ini didirikan juga karena semangat keberagamaan. Para founding fathers karena begitu hati-hatinya, maka menaruh “ketuhanan” di sila pertama yang merupakan ejawantah penghormatan terhadap tinggi dan mulianya agama.

Mereka juga tahu bahwa agama tidak bisa dipaksakan dan bersifat individu. Oleh sebab itu, agar bangsa Indonesia tetap religius dan bersatu tanpa pandang agama, maka didirikanlah Negara Republik Negara Indonesia (NKRI) yang notabenenya bukan negara berdasar hukum agama, tetapi tetap menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam menjalankan kepercayaan masing-masing yang diimani.

Facebook Comments