Indonesia Bukan Republik Thagut

Indonesia Bukan Republik Thagut

- in Suara Kita
352
0
Indonesia Bukan Republik Thagut

Dalam sebuah grup Whatsapp, seorang teman mengirim sebuah artikel yang tidak jelas siapa penulisanya. Artikel yang memang tidak panjang itu memuat sejarah kemajuan dinasti Ottoman. Sepintas lalu tidak ada masalah dengan artikel itu, namun setelah dibaca tuntas ada beberapa paragraf yang seakan-akan memojokkan negara yang menurutnya tidak berazaskan Islam. Bahkan dalam artikel itu ada klaim “hanya konsep negara khilafah yang bisa mengakomodasi syariat Islam secara kaffah, oleh karenanya, khilafah harus tegak, sebab tanpanya kita semua menanggung dosa atas belum tegaknya syariat di muka bumi” . Tidak beberapa lama setelah artikel itu digulirkan, setengah dari member grup itu memberikan komentar bernada mendukung, sebagian mempertanyakan untuk memperdalam dan beberapa orang menolak dengan nada ragu-ragu.

Sebenarnya sudah bisa ditebak apa yang menjadi keberatan artikel di atas terhadap konsep negara bangsa. Setidaknya, dalam hal ini dasar negara dan kebijakan pemerintah dianggap tidak halal dan tidak berterima sesuai doktrin teologis yang ia yakini. Negara yang tidak memberlakukan syariat Islam secara kaffah atau negara yang tidak dijalankan berdasarkan dalil atau tidak berdasarkan praktik yang tertulis dalam sejarah Islam masa lalu dianggap sebagai negara thagut, paling tidak disebut sebagai negara kafir yang wajib untuk disyahadatkan.

Lucunya, justru orang-orang yang selalu menggugat dasar negaranya dengan memperhadapkan syariat dan pancasila adalah orang-orang yang biasanya banyak menuntut peran negara dalam konteks penyejahteraan. Di samping itu, mereka juga tidak menganggap haram dan tidak malu menerima bantuan dan subsidi negara. Pendek kata, orang-orang yang berhaluan dan sependapat dengan narasi artikel di atas, keberatan dengan pancasila dan sistem demokrasi yang sudah menjadi ijtihad para bapak pendiri negara ini dan merasa tidak berdosa bila ada kebijakan pemerintah yang sipatnya menguntungkan mereka.

Menggugat dasar negara dengan memebenturkan syariat Islam sebenarnya sejarah yang sudah selesai. Artinya, pergulatan pemikiran dalam menetapkan dasar negara sudah melewati proses diskusi yang alot dan tahapan-tahapan pengkajian yang menguras pikiran di masa lalu. Pergulatan yang melibatkan para tokoh pendiri bangsa yang terdiri dari kaum nasionalis dan religius, di antaranya, ada tokoh yang mewakili ormas besar yang berjasa dalam memerdekakan bangsa ini, yaitu, NU dan Muhammadiyah, sebagai representatif umat Islam Indonesia telah berijtihad, sepakat dan menemukan titik temu, bahwa dasar negara kita adalah pancasila, bukan Daulah Islamiyah.

Baca Juga : Pancasila Sebagai Syariah Tertinggi NKRI

 Oleh karenanya, NU maupun Muhammadiyah menyebut negeri ini sebagai darusslam, negara yang menjamin hak hidup, hak beragama bagi setiap pemeluknya. Sekalipun negara Indonesia tidak disebut sebagai negara Islam, namun karakter sebuah negara seperti yang digariskan oleh Islam, sebenarnya sudah tergambar dengan jelas. Karena pancasila sebagai dasar negara tidak satu pun ditemukan dari butir-butirnya yang membentur ajaran Islam yang prinsipil. Malah, antara pancasila dan syariat saling menguatkan meskipun entitasnya berbeda.

Pancasila Sebuah Ijtihad Berdimensi Islam

Bassam Tibi, seorang pemikir muslim kontemporer, mengkritik pola pikir gerakan fundamentalisme Islam yang selalu membenturkan negara bangsa dengan syariat. Bagi gerakan ini, model negara Islam yang tertuang dalam kitab-kitab klasik adalah satu-satunya kebenaran dari manifestasi ajaran Islam (ortodoksi). Bukan hanya itu kata Bassam Tibi, gerakan fundamentalisme Islam membakukan ajaran fiqh sebagai syariat. Padahal menurutnya, syariat bukanlah fiqh, pun sebaliknya, fiqh bukanlah syariat. Akan tetapi, fiqh adalah pemahaman manusia terhadap syariat yang tidak bersifat baku dan fiqh tidak terlepas dari kondisi yang mengitarinya. Dengan demikian menurutnya, fiqh itu dinamis, dan harus diubah serta tidak eksklusif. Dalam bahasa fiqhnya, disebut, alfiqhu taduru ma’a ‘illatihi.

Menurut Tibi setiap negara berhak berijtihad untuk menentukan bentuk negaranya. Tidak ada paksaan harus mengikuti bentuk tertentu. Juga bentuk sebuah negara di satu tempat tidak bisa membatalkan bentuk negara di temapat lain (al-ijtihadu la yunqodu bil ijtihad). Lebih jelasnya, sebuah bangsa punya otoritas untuk mengkonstruk model negaranya sesuai kebutuhan dengan mempertimbangan kondisi, wilayah dan lokalitas. Dalam tataran ini, Tibi memposisikan Islam sebagai nilai yang terbuka dan dapat berintegrasi dengan budaya dan realitas masyarakat dalam suatu bangsa. Hasil dari integrasi ini menurutnya adalah sebuah ijtihad yang tetap berdimensi keislaman.

Pancasila yang terdiri dari, ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah hasil ijtihad para pendiri bangsa yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai Islam. Bahkan sangat Islami sekali. Pancasila juga dapat diaktualisasikan dengan apa yang dicita-citakan oleh Islam, yaitu, baldatun toyyibatun warobbun ghofur, negara yang indah yang mendapat rahmat dan ampunan dari Allah S.W.T.

Di samping itu, pancasila juga mengandung jiwa dan cita-cita yang luhur. Menjadikan ketuhanan Yang Maha Esa di atas semua sila, semata-mata hanya untuk menekankan bahwa negara yang berdasarkan pancasila ini adalah negara yang berketuhanan, bukan negara tanpa Tuhan. Menghargai kemanusiaan dan berkeadilan untuk memajukan dan menjadikan bangsa yang berkeadaban.

Merangkum semua penjelasan di atas, tidak ada alasan syar’i untuk mengatakan bangsa ini sebagai negara thogut. Negara Indonesia sudah sangat Islami, meskipun tidak menjadikan terminologi syariat sebagai peristilahan yang dipakai dalam sistem dan biroksasinya. Karena tujuan utama berdirinya negara adalah maslahat umat dan tegaknya keadilan.

Facebook Comments