Islam, Kekuasaan dan Tantangan Konflik Internal

Islam, Kekuasaan dan Tantangan Konflik Internal

- in Suara Kita
216
0
Islam, Kekuasaan dan Tantangan Konflik Internal

“Menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan.(Anda)”

Benar-benar menjemukan bagi saya pribadi dan mungkin banyak dari rakyat Indonesia sebelum dan sesudah hari H pemilu 17 April lalu. Hari dimana pertanyaan quo vadis bangsa Indonesia akan segera menemukan jawabnya.

Jauh sebelum waktu bergulir menuju tanggal itu, kita telah dibenturkan dengan beda pendapat oleh perseteruan antara cebong dan kampret. Isu-isu sensitif digoreng sedemikian rupa dengan maksud untuk menjatuhkan lawan politiknya. Menyebalkan ketika yang berdebat dan berisik adalah pendukung dari kedua calon yang kerap mempersoalkan hal-hal sepele kemudian dibesar-besarkan.

Agama di tahun politik kali ini masih menjadi isu menarik untuk dijadikan bekal meraih kekuasaan. Indonesia sebagai bangsa dengan prinsip ketuhanan tentu sukar untuk memisahkan antara agama dan kekuasaan. Terlebih Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia kerap memunculkan tokoh sentralnya (baik diseret atau sengaja menceburkan diri) ke dalam pusaran arus politik. Sebut saja di tahun 2004, muncul sosok KH. Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PBNU) yang berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Lalu juga KH. Solahudin Wahid (adik kandung Gus Dur) yang berpasangan dengan Wiranto. Dan tahun 2019 ini KH. Ma’ruf Amin berdampingan dengan Joko Widodo bermanuver politik memperebutkan kursi nomor 1 dan 2 di republik ini.

Deretan nama-nama kyai yang “turun gunung” tersebut harus dijadikan cermin bahwa Indonesia sebagai bangsa religius harus terus sejalan dengan prinsip agama. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kyai harus terjun langsung ke politik praktis? Apakah karena politikus saat ini dirasa berseberangan dengan nilai-nilai agama?

Baca juga : Ramadan: Mengendalikan Emosi, Membangun Rekonsiliasi

Sebagai refleksi saja, politikus yang telah terbukti melakukan kejahatan korupsi dan dijerat KPK banyak dari mereka yang memiliki background agama. Disini tidak perlu disebutkan nama-nama itu, sebab kita sudah mafhum bahwa mereka seolah tidak akan pernah merasa jera. Ironisnya, korupsi di Indonesia kerap dipraktikan sistemik dan seolah memiliki “nilai seni.” Mereka harus bermain cerdas, cantik, dan sebisa mungkin memburamkan mata rakyat agar tidak terlihat. Mirisnya lagi, korupsi yang disadari pelaku sebagai tindakan yang salah tetapi di sisi lain dianggap sebagai tindakan yang lumrah.

Dalam merengkuh kekuasaan, agama jelas menjadi senjata ampuh dan tokoh agamanya adalah peluru yang siap ditembakkan. Tokoh-tokoh agama biasanya akan lebih mudah dalam menggaet massa seiring dengan masih mengakarnya budaya taqlid di tengah masyarakat kita. Setidaknya dengan cara itu, politikus yang telah berhasil meyakinkan tokoh agama tidak perlu repot lagi meyakinkan massa.

Agama mayoritas (Islam) yang menguasai basis politik di Indonesia akhirnya menjadi saling serang, tuduh menuduh, pilihan politik dijadikan tolok ukur keimanan, hingga yang lebih miris ketika perpolitikan dihubungkan dengan surga dan neraka. Pada tahap ini gesekan kerap kali menyeruak seperti munculnya istilah Islamisasi, Kristenisasi dan sejenisnya. Sebagai contoh istilah Islamisasi mungkinkah itu tepat disematkan di negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di Indonesia?

Gerakan mobilisasi massa umat Islam menjadi perbincangan usang yang belum usai sejak 2016 lalu pasca kasus Basuki Tjahaja Purnama mencuat. Sejak saat itu aksi berjilid-jilid hingga melahirkan gerakan alumni 212 dipertontonkan terus menerus. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia adalah aktor penting dalam meredam gesekan antar umat beragama. Tantangan untuk membumikan hakikat agama rahmatan lil alamin menjadi semakin berat seiring dengan berbedanya pendapat banyak kalangan dalam mendefinisikan istilah itu.

Kelompok satu mengklaim diri mereka rahmatan lil alamin meski kerap memperlihatkan ketidakselarasan antara pakaian, ucapan apalagi perbuatan. Sementara ada pula kelompok yang adem ayem menjalankan ajaran agama Islam namun dikatakan sebagai kelompok penjilat. Kita tidak perlu heran dengan hal demikian, sebab perbedaan pendapat memang hal wajar di semua agama. Yang diperlukan adalah sikap saling menghargai dan menjadikan ukhuwah dengan tidak menyinggung hal-hal yang berpotensi merusak kerukunan.

***

Islam di Indonesia memiliki karakteristik berbeda dengan negara lain. Di Indonesia dua ormas Islam besar menjadi barometer dalam menjalankan ajaran Islam yang sudah mengalami proses sinkretisme dengan budaya Indonesia. Adalah Nahdhatul Ulama (NU) dengan ciri Islam tradisional dan Muhammadiyah dengan ciri Islam reformis. Tanpa menafikan ormas lain, kedua ormas tersebut menjadi representasi Islam di Indonesia.

Budaya di Indonesia sejak awal digunakan oleh para pendakwah untuk menyebarkan ajaran Islam seperti seni wayang, ziarah wali, memperingati wafatnya seseorang (7 hari, 40 hari, 100 hari), nyadran dan lain sebagainya. Pada mulanya, tradisi tersebut memang tidak diajarkan oleh Al Qur’an maupun Rasulullah SAW, tetapi yang diajarkan adalah bagaimana Islam itu dapat disebarkan dengan menyesuaikan tempatnya. Bukankah tradisi mengelilingi ka’bah sudah ada sejak sebelum Rasulullah menjadi Nabi hingga akhirnya dimodifikasi untuk meruntuhkan ajaran jahiliyah?

Konsep tradisionalisme yang masih bertahan dalam NU misalnya, merupakan bentuk benteng pertahanan Islam dalam menghadapi budaya baru di masyarakat, begitupun dengan Muhammadiyah yang reformis. Semua dilakukan dan dipertahankan semata untuk tetap menjaga keutuhan NKRI.

Tak ayal, Islam di Indonesia yang bersinggungan dengan budaya nusantara ini mendapat kecaman dari banyak pihak. Mereka mencoba merongrong tradisi itu dengan menawarkan purifikasi ajaran Islam. Gerakan semacam ini mencoba memurnikan Islam agar seirama tanpa berbeda dengan apa yang dikatakan Al-Qur’an dan Sunnah. Sehingga muncullah istilah kembali pada Al-Qur’an dan Sunnah.

Konflik internal semacam ini semakin pelik jika tidak segera disikapi dengan serius. Era keterbukaan informasi yang bebas ini menjamurkan banyak elemen yang dulunya tidak terekspos menjadi kerap meresahkan masyarakat. Sebut saja para pendakwah yang kerap memperlihatkan perilaku dan ucapan yang tidak semestinya. Lebih jauh lagi, konflik internal ini mengancam keutuhan NKRI yang itu artinya pemeluk agama lain bakal terkena dampaknya. Seharusnya, agama adalah pertahanan terbaik dalam menghadapi problematika kehidupan seperti godaan kekuasaan, iming-iming korupsi, hingga klaim tentang kebenaran. Dengan demikian, negara Indonesia yang beberapa waktu lagi akan melanjutkan perjalanan baru tidak semakin amburadul dengan kuatnya moral seluruh masyarakatnya.

Wallahu a’lam.

Facebook Comments