Islam, Kemerdekaan dan Keadilan

Islam, Kemerdekaan dan Keadilan

- in Suara Kita
128
1
Islam, Kemerdekaan dan Keadilan

Riuh rendah perayaan hari kemerdekaan Indonesia mulai terasa di seluruh penjuru negeri. Gapura berhiaskan berbagai macam ornamen didirikan. Bendera merah putih dikibarkan. Berbagai perlombaan digelar. Seluruh energi bangsa bersiap menyongsong hari terpenting dalam sejarah Republik Indonesia.

Namun, di  balik gegap gempita perayaan tersebut, kita patut menyisakan ruang untuk sekadar merefleksikan  makna kemerdekaan. Sudahkah kita benar-benar merdeka? Atau jangan-jangan kemerdekaan yang kita nikmati selama ini semu belaka?

Jika kita merujuk pada ajaran Islam, kemerdekaan manusia adalah keniscayaan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Deklarasi keimanan seorang muslim yang berbunyi “la ilaha illallah” pada dasarnya adalah semacam pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang merdeka dan memiliki kehendak bebas (free will).

La ila ha illallah, secara harfiah dimaknai sebagai pengakuan bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Penegasian tuhan yang lain untuk semata mengakui keesaan Allah adalah simbol kemerdekaan hakiki manusia. Di dalam Islam, penghambaan hanya dimungkinkan terjadi antara manusia dengan Tuhannya. Islam tidak menoleransi adanya penghambaan sesama manusia.

Ajaran Kemerdekaan Islam

Di masa awal kemunculannya di Jazirah Arab, Islam sanat gigih memerangi ketidakadilan sosial. Islam merombak tatatan ekonomi, sosial maupun politik masyarakat Arab pra-Islam (jahiliyyah) yang penuh ketidakadilan. Di bidang ekonomi-perdagangan, Islam melawan praktik monopoli dan sistem riba yang menindas masyarakat kecil.

Baca Juga : Merdeka dari Radikalisme, Menuju Indonesia Damai

Di bidang sosial, Islam melakukan reformasi besar-besaran dengan memperkenalkan konsep hak asasi manusia dan mengangkat derajat perempuan. Sementara di bidang politik, kemunculan Islam mengakhiri dominasi oligarki politik masyarakat Arab pra-Islam.

Jauh sebelum Nabi Muhammad, para nabi pendahulunya pun juga dihadapkan pada tugas yang hampir sama, yakni menegakkan keadilan dan kemerdekaan. Nabi Musa AS, untuk menyebut salah satunya, diutus untuk membebaskan bangsa Israil dari Fir’aun yang otoriter.

Perjuagan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dalam melawan penindasan dan menegakkan keadilan menjadi bukti bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan. Kemerdekaan tidak akan datang tanpa upaya. Bahkan, Allah SWT telah berfirman bahwa Ia tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu berupaya mengubah nasibnya sendiri.

Ajaran Islam tentang kemerdekaan yang harus diraih perjuangan itu agaknya relevan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita meraih kemerdekaan dengan berjuang melawan penjajah. Ini berbeda misalnya dengan Malaysia yang merdeka karena hadiah dari pemerintah Inggris.

Spririt Kemerdekaan Islam untuk Indonesia

Sejarah revolusi Indonesia berisi perjuangan yang melibatkan pergulatan ide, pengorbanan harta, bahkan nyawa. Jika dibaca dalam perspektif Islam, kemerdekaan Indonesia saat ini berada pada fase tahrir (kemerdekaan) dan fath (kebebasan). Kita memiliki kesempatan untuk menentukan nasib tanpa intervensi bangsa lain. Fase tahrir dan fath ini memiliki konsekuensi yang tidak enteng. Kemerdekaan bukan tujuan akhir perjuangan. Ia hanyalah alat mencapai tujuan utama, yakni mewujudkan keadilan.

Di dalam Islam, keadilan adalah isu krusial. Di al Quran, sangat mudah ditemui seruan berbuat adil. Madjid Khadduri, pemikir Islam asal Pakistan bahkan menyebut Islam sebagai agama keadilan. Dalam bukunya berjudul The Islamic Conception of Justice, Khadduri menyebut bahwa konsep keadilan Islam tidak tunggal.

Keadilan dalam Islam meliputi banyak aspek mulai dari teologis, filosofis, politis, ekonomis, sosiologis, sampai ekologis. Konsep keadilan Islam bersifat komprehensif. Seseorang belum berhak mengklaim diri beriman dan bertauhid jika ia belum mampu bersikap adil pada Allah, dirinya, orang lain dan sesama makhluk hidup. Bahkan, salah satu Asmaul Husna (99 nama Allah) adalah al ‘Adl yang bermakna Sang Maha Adil.

Perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 ini idealnya menjadi momentum untuk merefleksikan tujuan berdirinya negeri ini. Sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, salah satu tujuan berdirinya Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan berdasar prinsip keadilan sosial. Menilik kondisi saat ini, harus diakui bahwa tujuan kemerdekaan seperti termaktub dalam pembukaan konstitusi itu masih jauh panggang dari api, alias belum seluruhnya terwujudkan.

Di bidang politik, kita boleh jadi berbangga hati bahwa penerapan demokrasi kita terbilang yang paling baik di dunia. Dalam catatan Freedom House, kualitas demokrasi Indonesia pada tahun 2017 naik ke angka 72, 11 persen atau naik 2 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh tiga aspek, yakni skor kebebasan sipil yang naik 2, 30 poin (dari 76, 45 persen menjadi 78, 75 persen) dan skor lembaga demokrasi yang naik 10, 44 persen (dari 62, 05 persen menjadi 72, 49 persen).

Freedom House secara khusus menyebut Indonesia sebagai negara dengan peningkatan kualitas demokrasi tercepat di dunia. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, Indonesia berhasil melakukan konsolidasi demokrasi. Satu capaian yang sulit ditandingi oleh negara-negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.

Sayangnya, apa yang terjadi di sektor ekonomi agaknya berbanding terbalik dengan sektor politik. Di ranah ekonomi, Indonesia masih dibayangi oleh tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2018 mencapai 25 juta jiwa. Jumlah itu memang mengalami penurunan, namun tetap saja angka kemiskinan Indonesia masih tinggi dibanding negara-negara berkembang lainnya.

Selain kemiskinan, Indonesia juga dibayangi oleh tingginya angka pengangguran. Data BPS tahun 2018 menyebut terjadi kenaikan pengangguran di kalangan berpendidikan tinggi. Di kelompok lulusan diploma I, II dan III, jumlah pengangguran tercatat naik sebesar 8, 5 persen dari dua tahun sebelumnya. Pada Februari 2017 jumlah pengangguran di kelompok lulusan diploma I sampai III mencapai 6, 4 persen. Per Februari tahun ini, jumlah itu melonjak menjadi 6, 9 persen.

Sementara di kelompok sarjana, jumlah pengangguran naik secara signifikan mencapai 25 persen dibanding dua tahun lalu. Pada Februari 2017, jumlah angka pengangguran sarjana mencapai 5 persen. Angka itu meningkat pada Februari tahun 2019 ini menjadi 6, 2 persen.

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran itu berkelindan pula dengan tingginya angka kesenjangan ekonomi. Dalam catatan United Nation and Development Program (UNDP), Indonesia berada di peringkat ke 23 dari 62 negara dengan angka kesenjangan ekonomi tertinggi di dunia. Dalam analisa UNDP, tingginya angka kesenjangan ekonomi itu disebabkan oleh tidak meratanya hasil pembangunan. UNDP mencatat selama satu dekade terakhir, pembangunan di Indonesia hanya dinikmati oleh tidak lebih dari 20 persen penduduk.

Tiga isu besar, yakni kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial itulah yang seharusnya menjadi isu prioritas untuk segera dicarikan solusinya. Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini pun idealnya mampu menyumbang andil dalam menyelesaikan tiga problem sosial tersebut.

Islam harus mampu tampil sebagai problem solver, alih-alih trouble maker. Untuk itu, umat Islam Indonesia perlu menyinergikan kekuatan untuk menjalin kerjasama. Perbedaan mazhab, aliran, organisasi dan sejenisnya yang selama ini kerap menjadi halangan untuk melakukan kerjasama agaknya harus segera diabaikan demi terwujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Facebook Comments