Jangan Paksaan Atribut Agama di Sekolah

Jangan Paksaan Atribut Agama di Sekolah

- in Suara Kita
199
0
Jangan Paksaan Atribut Agama di Sekolah

Kita semua prihatin dengan adanya kabar seorang siswi di SMA Negeri I Banguntapan, Kabupaten Bantul mengalami depresi karena dipaksa mengenakan hijab oleh guru BK. Setelah pemaksaan, siswi ini menangis 1 jam di toilet hingga lemas, bahkan sampai mengurung diri depresi di dalam kamarnya.

Ada perbedaan antara sekolah formal agama dengan sekolah negeri umum. Jika di sekolah formal agama, pihak sekolah bisa menerapkan aturan sesuai dengan aturan agama yang berlaku. Bagi sekolah agama Islam misalnya, mewajibkan siswi memakai jilbab dan siswa mengenakan kopiah/peci adalah hal yang wajar. Dan semua ini mesti diketahui sejak awal, sebelum anak tercatat sebagai siswa/i di sekolah tersebut.

Aturan pengenaan atribut agama justru menjadi penting di lembaga pendidikan formal agama lantaran salah satu pokok pendidikan yang ada adalah penanaman sekaligus pembiasaan nilai-nilai agama. Justru apabila sekolah formal agama membebaskan siswa/i tidak mengenakan atribut agama akan menjadi permasalahan tersendiri. Sebagai misal, siswi di sekolah formal agama Islam tidak memakai jilbab justru menjadi persoalan tersendiri. Lantaran, jika ini yang terjadi, maka kegagalan penanaman dan pembiasaan melaksanakan nilai-nilai agama di sekolah formal agama.

Aturan ini tentu tidak bisa disamakan dengan sekolah formal umum apalagi negeri sebagaimana di SMA Negeri I Banguntapan. Di sekolah formal umum seperti ini tidak diperkenankan membuat aturan yang mewajibkan setiap siswa/i mengenakan atribut agama tertentu. Kebaikan di sekolah formal agama tidak selamanya menjadi kebaikan sekolah formal umum. Karena, kebaikan di sekolah formal agama bisa jadi melanggar hak asasi manusia (HAM) manakala diterapkan di sekolah formal umum.

Pengenaan jilban bagi siswi adalah salah satu contoh aturan yang bisa menjadi positif di sekolah formal agama namun pelanggaran HAM di sekolah formal umum. Menjadi pelanggaran HAM lantaran sekolah formal umum bukan diperuntukkan bagi siswa/i dari satu agama tertentu. Fokus sekolah formal umum adalah ilmu pengetahuan umum, bukan pada ilmu pengetahuan agama.

Bermula dari sini, maka peristiwa yang dialami oleh salah seorang siswi di SMA Negeri I Banguntapan perlu menjadi pelajaran berharga bersama. Pihak sekolah formal umum di manapun berada mesti bisa memilah antara aturan yang wajib diterapkan dan anjuran-anjuran. Aturan wajib mesti dilaksanakan oleh seluruh siswa/i. Sementara, anjuran tidak diperkenankan ada pemaksaan.

Peristiwa yang ada di SMA Negeri I Banguntapan dimungkinkan adalah adanya pandangan dari sekolah (baca: guru BK) bahwa pengenaan jilbab adalah kebaikan. Sehingga, pihak sekolah mengupayakan penanaman nilai baik ini kepada para siswi. Namun demikian, pihak sekolah alpa akan status sekolah formal umum yang menjadi tempat mereka mengabdi. Sehingga, penanaman nilai-nilai kebaikan ini justru menjadi pelanggaran HAM.

Kenyataan ini mungkin saja banyak dilakukan di sekolah-sekolah yang berlatar belakang SDM dari mayoritas pemeluk agama tertentu. Sebagaimana di Bantul, Yogyakarta, tentu selian SDM, lingkungan juga berada di tengah-tengah kalangan muslim. Sehingga pemikiran akan nilai-nilai keagamaan muslim mudah mengemuka di benak para SDM pendidikan. Dan bukan tidak mungkin mana kala pemahaman ini bisa menjadi pemicu kealpaan akan instansi pendidikan yang mereka jalankan.

Kealpaan semacam ini sering terjadi, bahkan sebelum di Bantul juga sudah ada. Belum lama juga ada pemaksaan pengenaan jilbab kepada siswi di sekolah negeri di Jakarta. Bahkan, para orang tua sampai melaporkan keberatan anak perempuannya ‘diwajibkan’ mengenakan jilbab kepada salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta. Dan anggota DPRD DKI ini pun menerangkan bahwa  ada dua sekolah negeri di Jakarta Barat yang memaksa siswi untuk berhijab, yakni sebuah SD negeri di Tambora dan SMP negeri di kawasan Kebon Jeruk.

Pelarangan HAM juga terjadi tidak hanya pemaksaan mengenakan jilbab bagi siswi namun juga pelarangan. Sebagaimana yang sudah pernah terjadi pada tahun 2014 terdapat sekolah formal umum yang melarang siswinya mengenakan jilbab. Anita Wardhana, siswi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Denpasar, Bali dilarang menggunakan jilbab saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Anita menolak dengan larangan tersebut dan pihak sekolah pun memberi pilihan kepada siswi kelas XI itu, lepas jilbab atau pindah sekolah. (merdeka.com).

Tahun 2021, Liputan6.com juga mengabarkan bahwa ada pelarangan mengenakan hijab yang menimpa siswa Sekolah Dasar Seth Boyden di Maplewood, New Jersey, Amerika Serikat. Sebuah keluarga di sana mengeluh terhadap aksi seorang guru yang melepas hijab putrinya di depan kelas. Bahkan, guru melepas jilbab dengan paksa di depan semua teman sekelasnya.

Paksaan untuk melepas ataupun mengenakan jilbab di sekolah formal umum adalah pelanggaran HAM. Hal ini mesti dipahami dan diperhatikan oleh seluruh SDM sekolah formal umum. Jilbab hanyalah salah satu contoh atribut agama, banyak sekali atribut lain yang juga bisa menjadi pemicu para SDM sekolah formal umum melakukan pelanggaran HAM. Untuk itu, seluruh SDM sekolah mesti berhati-hati dalam menjalankan amanah yang diembankan kepada dirinya. Juga kepada seluruh masyarakat harus bersama-sama mengawal terpenuhinya HAM di sekolah.Wallahu a’lam.

Facebook Comments