Jejaring NII dan Urgensi Payung Hukum Mencegah Ideologi Anti-NKRI

Jejaring NII dan Urgensi Payung Hukum Mencegah Ideologi Anti-NKRI

- in Suara Kita
185
0
Jejaring NII dan Urgensi Payung Hukum Mencegah Ideologi Anti-NKRI

Sebagai sebuah gerakan, Negara Islam Indonesia (NII) memang mengalami pasang-surut. Namun, secara ideologis organisasi tersebut masih tetap eksis hingga sekarang. Data menyebutkan bahwa jejaring gerakan NII sudah berkembang masif di seluruh Indonesia. Antara lain Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Bali hingga Sulawesi.

Termutkahir, Polri mengungkapkan bahwa di Sumatera Barat, ada 1. 125 orang terpapar ideologi NII, 400 di antaranya merupakan anggota aktif. Ironisnya, beberapa di antaranya ialah anak usia dini. Fenomena penyebaran jejaring NII yang kian masif di seluruh Indonesia ini tentu tidak bisa dipandang sepele.

NII tidak hanya organisasi mengusung ideologi anti-Pancasila dan anti-NKRI. Lebih dari itu, NII merupakan organisasi radikal-teroris tertua di negeri ini. Solahudin dalam bukunya NII Sampai JI; Salafy Jihadisme di Indonesia menyebutkan bahwa NII menyumbang andil pada regenerasi kelompok radikal-teroris di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggota jaringan terorisme yang memiliki afiliasi atau setidaknya terinspirasi dengan NII.

Latar Historis NII

Ditilik dari perspektif sejarah, NII dideklarasikan pertama kali oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo pada tahun 1949. Konteks politik yang melatari munculnya NII ialah kekecewaan Kartosoewiryo atas kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda dalam perjanjian Renville. Dalam perjanjian itu, pemerintah RI sepakat untuk melepaskan kekuasaan di wilayah Jawa Barat.

Merasa bahwa wilayah Jawa Barat mengalami vacuum of power (kekosongan kekuasaan), Kartosoewiryo mendeklarasikan NII. Dari sini jelas bahwa kelahiran NII kental dengan nuansa politik. Yakni memanfaatkan kekosongan pemerintahan untuk mengambil alih kekuasaan.

Di dalam deklarasi NII, disebutkan bahwa Republik Indonesia telah berakhir. Ini artinya, NII tidak mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Di era Orde Lama, NII mengerahkan milisinya di berbagai wilayah untuk melawan pemerintahan yang sah. Di era Reformasi, NII mengubah strateginya, yakni dengan menyusup ke sejumlah unit sosial, mulai dari lembaga pendidikan hingga instansi pemerintahan dan organisasi keagamaan.

Ironisnya, puluhan tahun NII eksis sebagai benalu yang menggerogoti eksistensi NKRI, kita belum memiliki aturan hukum yang jelas untuk mengatasi persoalan tersebut. Saat ini, persoalan terkait ancaman radikalisme dan terorisme hanya dinaungi oleh payung hukum yaitu Undang-Undang Terorisme yang diperbarui tahun 2018 lalu.

Urgensi Payung Hukum Memberantas Ideologi anti-NKRI

Di satu sisi, kita patut mengapresiasi keberadaan UU tersebut, lantaran selama ini menjadi piranti hukum untuk memberantas tindak pidana terorisme. Namun, di sisi lain harus diakui bahwa UU tersebut masih memiliki celah kelemahan. Salah satunya ialah masih terfokusnya upaya penanganan radikalisme dan terorisme di level hilir, yakni penindakan hukum di lapangan, mulai dari penangkapan hingga pemenjaraan pelaku kekerasan atau teror atas nama agama.

Sebaliknya, UU tersebut belum menyentuh aspek pencegahan dari sektor hulu. Padahal seperti kita tahu, aksi terorisme tidak pernah berdiri sendiri, melainkan dilatari oleh ideologi radikalisme-ekstremisme.

Ketiadaan payung hukum inilah yang menyebabkan aparat keamanan kesulitan menindak gerakan-gerakan radikal seperti NII dan sejenisnya. Alhasil, mereka (kaum radikal) mendapatkan kebebasan di ruang publik untuk menyebarkan ideologinya, merekrut anggota baru, dan membangun jejaring secara solid. Parahnya lagi, para agen NII itu juga membajak agama demi kepentingan pragmatis mereka.

Di titik inilah pentingnya kita memiliki sebuah regulasi atau payung hukum terkait penyebaran ideologi dan gerakan anti-Pancasila dan anti-NKRI. Kita memerlukan sebuah undang-undang yang menjamin aparat keamanan bisa menindak para penyebar ideologi radikalisme-ekstremisme meski pun mereka belum melakukan tindak kekerasan atau teror.  Payung hukum ini penting untuk memutus mata rantai penyebaran ideologi anti-Pancasila yang belakangan ini kian masif di ruang publik kita.

Ihwal regulasi atau payung hukum untuk mengatasi persoalan terkait penyebaran paham dan gerakan anti-NKRI ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) semata. Diperlukan peran aktif masyarakat sipil (civil society), mulai dari akademisi, intelektual, aktivis sosial-kemanusiaan, hingga para tokoh agama. Peran civil society dalam hal ini ialah menyumbang diskursus, wacana, teori, dan data terkiat peta penyebaran ideologi anti-NKRI di lapangan.

Arkian, kebutuhan untuk menyusun semacam undang-undang yang memberikan kewenangan pada aparat keamanan untuk menindak para penyebar ideologi anti-Pancasila sangatlah mendesak dan tidak bisa ditunda. Keberadaan NII dan gerakan sejenis tidak diragukan telah menjadi semacam “pabrik” yang melahirkan calon-calon teroris. Mengamputasi embrio teroris di level hulu ini tentu sama urgensinya dengan memberantas para teroris di level hilir.

Facebook Comments