Jika BNPT Bubar, Siapa yang Menghentikan Terorisme?

Jika BNPT Bubar, Siapa yang Menghentikan Terorisme?

- in Suara Kita
1144
0
Jika BNPT Bubar, Siapa yang Menghentikan Terorisme?

Baru-baru ini beredar petisi dari eks napiter terorisme di kanal change.org untuk pembubaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Mereka juga berkirim surat kepada kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan Komisi Hukum, mengungkapkan dasar petisi tersebut: (1) napi terorisme yang ditahan di rumah tahanan dan telah vonis seharusnya dipindah ke lapas, namun hal tersebut terhambat karena berkas penahanan, eksekusi, dan lainnya yang masih belum dilengkapi; (2) banyak masalah pengurusan remisi dan pembebasan bersyarat kepada napiter yang mengikuti program deradikalisasi; (3) tidak ada pemberdayaan dan perhatian khusus terhadap keluarga napiter yang berdampak terhadap program deradikalisasi; dan (4) minimnya program pemberdayaan para alumni napiter yang sudah bebas (Tempo, 18 September 2021).

Kritik terhadap BNPT selaku lembaga negara yang bertugas menanggulangi terorisme patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap eksistensi lembaga negara. Agar, evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program-program dapat dilakukan secara baik. Sehingga, menjadi bahan pertimbangan dalam menginisiasi dan melaksanakan program-program lain. Diharapkan, kedepannya selain program-program yang dicanangkan menjadi lebih matang, kontrol terhadap pelaksanaan untuk memastikan program berjalan dengan baik juga akan dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Namun, perlu dipahami bahwa terorisme dan radikalisme adalah ancaman nyata yang perlu diwaspadai oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini karena sampai hari ini kita masih belum terbebas dari ancaman tersebut. Narasi-narasi propaganda radikalisasi, adu domba, dan ujaran kebencian bernuansa SARA yang dapat memicu aksi teror masih marak tersebar di dunia maya. Bom bunuh diri, aksi balas dendam, dan teror-teror lainnya juga masih kerap terjadi di NKRI. Ini menunjukkan bahwa secara faktual, BNPT masih perlu eksis untuk melakukan deradikalisasi dan melawan propaganda radikal untuk mencegah aksi terorisme dan radikalisme kembali hadir dan mengganggu ketentraman dan kedamaian NKRI. Mengingat, visi BNPT adalah: “Mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional.”

Di Indonesia, aksi teror bom sebetulnya memang terkesan mati suri dalam kurun beberapa waktu. Tetapi, tanpa diduga aksi teror bom tiba-tiba muncul di berbagai tempat. Meski selama ini tidak sedikit terduga teroris sudah ditangkap aparat, tetapi dari waktu ke waktu selalu muncul pengganti-pengganti baru yang tak pernah putus.

Memasuki era digital seperti sekarang ini, penyebaran paham radikalisme dan terorisme mulai merambah media sosial dan internet. Sebab itu, amat sulit mengamputasi penyebaran radikalisme. Sejak akhir 1990-an dan awal 2000-an, sejumlah organisasi terorisme transnasional seperti Al Qaeda dan ISIS, dilaporkan telah memanfaatkan blog, laman, forum, dan media sosial (Facebook, Twitter, dan Youtube) sebagai ujung tombak “jihad media” penyebaran paham ideologi radikal-keagamaan. Hanya saja, yang terjadi bukannya masyarakat makin kritis menyikapi pengaruh radikalisme yang ditebar melalui media sosial dan internet. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Masyarakat mudah sekali terpecah-belah dan terpolarisasi oleh hoaks dan provokasi yang sengaja disebar di jagat digital.

Di Indonesia, kurang-lebih dua dekade terakhir memang gerakan radikalisme cenderung makin meluas dan dengan mudah diikuti perkembangannya oleh publik. Selain dari penerbitan-penerbitan berbasis Islam, juga dari akun-akun media sosial, portal online yang digunakan untuk mempropagandakan ideologi-ideologi radikal, ujaran kebencian, penegakan khilafah dan pendirian negara Islam. Terbukti, sejumlah organisasi Islam yang ditengarai berhaluan radikal seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan lain-lain dilaporkan tengah mengembangkan “jihad media sosial” di kalangan anak muda Muslim dengan memanfaatkan sejumlah platform media baru. Penyebaran seperti ini relatif lebih mudah karena tanpa harus bertemu secara fisik, paham radikalisme dapat dengan mudah menyusup lewat koneksi internet di kamar-kamar yang tertutup.

Lebih lanjut, setidaknya sejak tahun 2005, di Indonesia muncul fenomena yang oleh Greg Fealy disebut sebagai “conservative turn” dalam kehidupan keagamaan umat Islam Indonesia (Fealy, 2006). Merujuk Fealy, conservative turn adalah gejala meningkatnya interpretasi pemahaman keagamaan yang konservatif, puritan dan intoleran. Wajah umat Islam di Indonesia yang sebelumnya dikenal moderat, ramah, toleran dan terbuka, kini terkesan berubah menjadi konservatif, pemarah, tertutup dan intoleran (Fealy, 2006; Bruinessen, 2011).

Inilah di antara peran sentral BNPT di bidang pencegahan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak oleh rayuan radikalisme. Maka itu, salah satu upaya BNPT di bidang pencegahan adalah mengkounter narasi provokasi penegakan negara Islam, ujaran kebencian, dan lain-lain yang dapat memicu aksi terorisme serta mengganggu kedamaian NKRI melalui kanal digital jalandamai.org. Sekalipun, masih banyak pula program edukasi lainnya yang dilakukan BNPT. Ini penting dilakukan. Karena setiap nyawa yang melayang akibat aksi radikal dan teror bom adalah sangat berharga dan tidak dapat digantikan oleh apapun.

Namun demikian, jika aksi terorisme terlanjur terjadi, penindakan dan pembinaan pelaku teror juga menjadi tanggung jawab BNPT. Ini juga penting agar tidak terjadi tindakan teror dan aksi intoleransi lainnya.Terutama dalam konteks ideologi, BNPT akan mengupayakan tindakan deradikalisasi narapidana terorisme. Hanya saja, karena terorisme merupakan ancaman global, BNPT juga melakukan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Mengingat, memberantas terorisme tidak bisa dilakukan sendiri, butuh uluran tangan banyak orang.

Akhirnya, jika pelaksanaan tugas BNPT tersebut masih memiliki banyak kekurangan, maka kritik, sinergi, dan dorongan dari berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program-program BNPT dalam menanggulangi terorisme. Wallahu a’lam.

Facebook Comments