Kasus Roy Suryo dan Pentingnya Hijrah dari Nalar Kebencian yang Memecah Belah

Kasus Roy Suryo dan Pentingnya Hijrah dari Nalar Kebencian yang Memecah Belah

- in Suara Kita
219
0
Kasus Roy Suryo dan Pentingnya Hijrah dari Nalar Kebencian yang Memecah Belah

Kasus penyebaran meme stupa yang diedit menyerupai Presiden Joko Widodo oleh Roy Suryo memasuki babak baru. Roy ditersangkakan atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kasus ini membuktikan bahwa situasi kebangsaan kita belum reda oleh beragam narasi perpecahan dan kebencian. Terutama di media sosial yang menjadi ruang publik baru tempat masyarakat mencurahkan opini dan pendapatnya. Menengok media sosial belakangan ini seperti melihat wajah sosial-politik kita yang penuh dengan sengkarut kebencian dan perpecahan.

Narasi kebencian, baik secara verbal, maupun visual tersebar bebas. Gawai canggih tampaknya tidak selalu mencerminkan penggunanya yang cerdas dan pintar dalam beropini. Ironisnya, fenomena kebencian dan perpecahan ini tidak hanya menggejala di kalangan awam, namun juga di kelompok elite.

Menjadi elite itu memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Apalagi di ranah medsos dimana segala unggahan elite berpotensi viral. Elite adalah sosok panutan, opinion maker yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi wacana publik, bahkan memobilisasi massa. Ironisnya, sebagian elite justru tidak menyadari hal tersebut.

Banyak elite justru menjadikan ketokohannya dan popularitasnya untuk menebar narasi yang merusak tatanan bangsa. Dalam konteks ini, relevan kiranya mengutip teori George Cherian tentang pelintiran kebencian (spin of hate). Pelintiran kebencian ialah istilah yang merujuk pada teknik politik bermata dua yang menggabungkan antara ujaran kebencian dengan rekayasa ketersinggungan dengan tujuan menyerang lawan politik.

Dalam amatan Cherian, pelintiran kebencian ini tidak hanya berbahaya dalam konteks demokrasi, namun juga dapat menimbulkan perpecahan. Masyarakat awam yang buta peta politik kerapkali termakan hasutan elite yang mengeksploitasi isu tertentu untuk menyerang lawan politiknya.

Perpecahan dan Kebencian ialah Ancaman Serius Bagi Negara Majemuk

Bagi negara majemuk, kebencian dan perpecahan ialah momok yang menakutan. Di satu sisi, kemajemukan bisa menjadi modal penting untuk membangun bangs ajika kita bisa mengelolanya dengan narasi positif. Sebaliknya, kebinekaan justru akan menjadi kutukan jika kita mendekatinya dengan narasi negatif. Disinilah pentingnya kita mengubah paradigma berpikir dan berhijrah dari cara pandang yang segregatif dan penuh kebencian menuju ke perspektif yang lebih santun, toleran, dan moderat dalam menanggapi setiap isu atau fenomena yang muncul ke permukaan.

Sebagai negara demokrasi, tentu setiap individu diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan pikirannya di muka umum. Namun, hal itu tidak lantas berarti bahwa kita bebas melakukan apa saja tanpa aturan. Demokrasi memiliki aturan main dan batasannya, yakni aturan hukum. Di dalam negara demokrasi, kebebasan individu dibatasi oleh aturan hukum. Maka, di alam demokrasi kebebasan mutlak itu pada dasarnya hanyalah utopia yang nisbi.

Di dunia media sosial misalnya yang berkarakter bebas dan terbuka, setiap individu memiliki hak untuk merespons isu atau fenomena tertentu. Namun, di saat yang sama kita juga dituntut untuk mampu bersikap rasional dan kritis dalam menyikapi isu atau fenomena tertentu. Rasionalitas dan kritisisme itu ditunjukkan dengan setidaknya tiga sikap.

Tiga Langkah Hijrah dari Nalar Kebencian

Pertama, sikap untuk menahan diri alias tidak terburu-buru dalam merespons sebuah isu atau fenomena. Hal ini bukan perkara mudah terlebih dalam konteks dunia medsos yang serba cepat dan instan. Di dunia medsos, sebuah isu atau fenomena bisa naik dan tenggalam dalam waktu sekejap. Maka, tidak mengherankan jika orang berlomba menjadi yang tercepat di media sosial. Saban kali ada isu atau fenomena tertentu, warganet pun berlomba menjadi yang paling cepat berkomentar atau sekadar membagikan. Hasrat pada kecepatan ini kerapkali membuat kita berpikir sembrono dan tidak bijak dalam merespons sebuah isu atau fenomena.

Kedua, sikap proporsional dalam menanggapi sebuah isu atau fenomena yang tengah menjadi perhatian publik. Setiap orang memang bebas berkomentar atas isu atau fenomena apa pun. Namun, hendaknya hal itu dilakukan sesuai kapasitas dan kredibilitas kita saja, serta tanpa berlebihan. Tokoh agama misalnya cukup aktif mengomentari isu keagamaan, dan tidak perlu terlalu jauh berkomentar soal politik yang boleh jadi tidak dikuasainya. Demikian pula, elite politik idealnya juga tidak perlu menanggapi isu-isu keagamaan yang tidak dikuasainya.

Ketiga, bersikap obyektif dalam artian adil dan bijaksana dalam merespons sebuah isu atau fenomena. Obyektif dalam hal ini bermakna tidak berat sebelah dalam menyikapi sebuah isu atau fenomena serta lebih mengedepankan akal sehat dalam menyikapi segala sesuatu. Sikap obyektif akan menghindarkan kita dari nalar fragmentatf dalam melihat dan memahami sebuah isu atau fenomena. Dengan bersikap obyektif, kita akan terhindar dari segala sentimen kecurigaan dan kebencian dalam menyikapi isu yang berkembang. Jadi, tidak setiap itu harus disikapi dengan nalar suka atau tidak suka.

Facebook Comments