Kasus UAS dan Mengapa Kita Harus Mensterilkan Ruang Publik dari Ekstremisme?

Kasus UAS dan Mengapa Kita Harus Mensterilkan Ruang Publik dari Ekstremisme?

- in Suara Kita
243
0
Kasus UAS dan Mengapa Kita Harus Mensterilkan Ruang Publik dari Ekstremisme?

Kontroversi ditolaknya Ustaz Abdul Somad alias UAS masuk ke negara Singapura kiranya dapat dibaca dari beragam perspektif. Singapura sendiri sudah menegaskan bahwa alasan mereka menolak UAS ialah karena rekam jejak ceramahnya yang pro-kekerasan, pro-konflik, dan intoleran. Ringkas kata, UAS dianggap sebagai representasi penceramah agama berhaluan ekstrem.

Dalam perspektif hubungan internasional, hal ini kiranya bisa dibaca sebagai semacam indikasi bahwa ekstremisme merupakan ancaman global hari ini. Bahkan, Singapura yang dikenal sebagai negara sekuler pun merasa perlu ikut memerangi ekstremisme. Salah satunya ialah dengan tidak memberikan ruang gerak sekecil apa pun bagi para penyebar ideologi keagamaan ekstrem. Menutup pintu masuk rapat-rapat bagi para pengusung ekstremisme ialah salah satu bentuk konkretnya.

Sedangkan dalam perspektif sosial-keagamana, penolakan UAS masuk ke Singapura membutkikan bahwa nalar keberagamaan yang intoleran, radikal, dan pro-kekerasan sangat tidak relevan atau cocok dengan kehidupan modern yang mencita-citakan relasi yang inklusif. Singapura dikenal sebagai negara yang pluralis, kosmopolitan, dan inklusif. Penduduknya terdiri atas berbagai ras, agama, dan warna kulit. Namun, mereka memiliki konstitusi yang menjamin kesetaraan hak warganegara. Maka, tidak mengherankan jika pemerintah Singapura sangat alergi pada sosok-sosok penyebar ekstremisme.

Mengapa Singapura Over-Protektif pada Ekstremisme?

Kita tentu mengapresiasi sikap tegas Singapura yang tidak mau sama sekali berkompromi dengan ekstremisme. Singapura selama ini kerap kita sebut sebagai negara kecil, yang luas wilayahnya hanya lebih luas sedikit dengan provinsi DKI Jakarta. Jumlah penduduk Singapura juga tidak lebih dari 10 juta jiwa. Bandingkan dengan luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduknya. Namun, di sisi lain Singapura memiliki Pendapatan Domestik Bruto alias PDB sebesar 65. 233 Dolar Amerika Serikat per-tahunnya. Jumlah itu menempatkan Singapura sebagai negara terkaya di kawasan Asia Tenggara.

Bagaimana negara sekecil Singapura dengan kekayaan alam yang nyaris tidak ada itu bisa menjadi negara kaya? Jawabannya ialah sumber kekayaan Singapura berasal dari ratusan lembaga keuangan yang ada di negara tersebut dan mengelola dana investasi dari sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Industri keuangan yang menjadi sektor utama negara Singapura itu ditopang dengan stabilitas ekonomi dan pertahanan-keamanan yang kuat. Sekali saja muncul isu kekerasan, apalagi kerusuhan di negara Singapura, maka para investor akan menarik dananya dan Singapura akan kehilangan sumber penghasilan.

Itulah alasan mengapa Singapura menjadi sangat protektif terutama menyangkut ideologi radikalisme dan ekstremisme. Mencegah infiltrasi ideologi radikal-ekstrem bukan semata menjaga keamanan dan pertahanan negara, namun dalam titik tertentu juga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Paradigma inilah yang seharusnya kita tiru dan praktikkan dalam konteks Indonesia. Selama ini harus diakui kita kadung permisif pada penyebaran ideologi radikal-ekstrem. Demokrasi dan kebebasan dimaknai secara kebablasan yang berakibat pada suburnya ideologi berbasis kebencian dan kekerasan.

Pentingnya Payung Hukum Mengatasi Ekstremisme

Fenomena intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang marak belakangan ini di Indonesia tidak pelak telah memperburuk citra kita di mata Internasional. Akibatnya, Indonesia kerap dicap sebagai neraga tidak aman untuk tujuan wisata atau investasi. Maka, tidak mengherankan jika wisatawan atau investor kerap ragu datang ke Indonesia dan lebih memilih negara-lain seperti Thailand atau Singapura. Ironisnya, selama ini kita tidak memiliki semacam kesadaran bahwa isu ekstremisme dan radikalisme ini erat kaitannya dengan isu pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan kita membangun ekonomi akan sangat ditentukan oleh keseriusan kita membasmi ideologi dan gerakan ekstrem yang menjadi dalang dari segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Belajar dari Singapura, kita seharusnya tidak boleh permisif pada para penceramah agama atau siapa pun yang menyebarkan ideologi ekstremisme. Sebaliknya, kita harus menutup ruang gerak ekstremisme di ruang publik kita. Sayangnya memang, kita belum memiliki regulasi khusus yang mengatur ihwal penyebaran ekstremisme dan radikalisme. Problem terkait radikalisme dan ekstremisme selama ini diselesaikan melalui UU Anti-Terorisme yang harus diakui lebih banyak condong pada aspek penindakan ketimbang pencegahan.

Padahal, akar dari kekerasan dan teror atas nama agama ialah ideologi radikal-ekstrem yang anti-kebangsaan dan anti-kebinekaan. Maka, memberantas teror dan kekerasan atas nama agama mustahil dilakukan tanpa membasmi radikalisme-ekstremisme hingga ke akarnya. Di titik ini, pemerintah dan masyarakat sipil hendaknya harus memikirkan secara serius untuk menyusun sebuah regulasi khusus mencegah penyebaran ideologi ekstremisme di ruang publik. Artinya, harus ada payung hukum yang memungkinkan aparat mengkriminalisasi siapa pun yang menyebarkan ajaran ekstremisme di ruang publik.

Facebook Comments