Kedaulatan Desa dan Urbanisasi Radikalisme

Kedaulatan Desa dan Urbanisasi Radikalisme

- in Suara Kita
1392
0
Kedaulatan Desa dan Urbanisasi Radikalisme

Pada dasarnya desa, dengan segala warisan kebudayaannya, menyediakan berbagai mekanisme untuk menghalau dan bahkan menderadikalisasi radikalisme ketika ia sudah masuk ke dalamnya. Di sebuah dusun yang terletak di antara provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, Sodong, pernah mengalami upaya “islamisasi” dan terbukti masjid mereka pernah diduduki oleh HTI (Berpijak di Akar Budaya yang Sama, Heru Harjo Hutomo, https://jalmandamai.org). Para pelaku “islamisasi” itu menggunakan berbagai macam cara untuk masuk dan menguasai kehidupan dusun Sodong yang sejak lama hidup dalam bingkai perbedaan agama dan keyakinan.

Pada kesan pertama, mereka seolah sekedar beranjangsana dan seolah ingin mengetahui jauh lebih dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan di sana. Pelahan namun pasti, mereka pun mencoba berdebat dengan para pemuka agama di sana dan entah ukurannya apa tiba-tiba warga dusun itu dikatakan kalah dalam perdebatan. Sehingga para warga dusun mesti mematuhi aturan-aturan tak tertulis para pelaku “islamisasi” yang terbukti adalah HTI yang sempat menguasai masjid di sana.

Karena barangkali melihat dan merasakan kiprah para pelaku “islamisasi” itu seperti sudah menyalahi berbagai norma sosial dan undang-undang yang ada, para warga di sana pun lantas mengusirnya dan kembali menduduki masjid itu. Sedangkan “orang dalam,” yang diuntungkan atas upaya pemberangusan akar budaya dusun Sodong, ramai-ramai diisolir secara sosial hingga ia secara sadar diri terintegrasi ke dalam masyarakat Sodong yang sudah sejak lama menerapkan toleransi antar umat beragama, Buddha dan Islam, dalam bingkai kearifan lokalnya.

Apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat dusun Sodong, desa Gelangkulon, kecamatan Sampung, Ponorogo, seolah mengantisipasi keberadaan UU Desa yang memang memuat dua azas utama: rekognisi dan subsidiaritas. Azas rekognisi berkaitan dengan pengakuan dan jaminan hukum pada warisan-warisan kebudayaan masa silam yang menjadi kekhasan sebuah desa. Tapi, di masa sekarang, di sepotong zaman dimana batas-batas seakan mencair karena kehadiran dunia digital dengan segala fenomena disrupsinya, urbanisasi pun seperti menjadi fenomena yang tak dapat dihindari. Celakanya, sesuai dengan hasil survei dan kajian BNPT pada 2020, urbanisasi itu ternyata tak semata melanda kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Tapi ia juga menerpa bidang keagamaan yang ujungnya memantik terjadinya fenomena urbanisasi radikalisme.

Dengan berkaca pada kasus dari dusun yang terletak di pinggiran kabupaten Ponorogo itu, penerapan UU Desa secara konsisten dan konsekuen seolah menjadi kiat tersendiri untuk menanggulangi permasalahan radikalisme dan terorisme. Ketika faktor utamanya adalah urbanisasi, maka keberadaan UU Desa, yang tentu saja berfungsi untuk menjaga kedaulatan desa dengan segala karakteristiknya, adalah sebuah dasar untuk menyikapi berbagai aspirasi keislaman seperti “Desa Islam” atau bahkan “Negara Islam.”

Demam “keislaman,” dengan berbagai mekanisme perendahan mereka pada sesuatu yang berbeda, memang masih menjadi “pandemi” sampai detik ini. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi UU Desa masihlah jauh dari harapan. Saya kira faktor utamanya sama sekali tak terletak pada masyarakat atau para warga desa, tapi pada para pemangku kebijakannya yang entah kenapa seolah lebih memilih “kota” daripada “desa.” Padahal ironisnya, diingkari sedemikian rupa pun, mereka sendiri tetaplah wong ndesa yang jelas tampak ngaya ketika mencoba berlagak kota.

Facebook Comments