Kemerdekaan, Rekonsiliasi dan Imajinasi Kolektif

Kemerdekaan, Rekonsiliasi dan Imajinasi Kolektif

- in Suara Kita
110
2
Kemerdekaan, Rekonsiliasi dan Imajinasi Kolektif

Perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini berbarengan dengan momentum pasca Pemilihan Presiden 2019 yang meninggalkan sejumlah residu persoalan. Seperti kita lihat bersama, Pilpres 2019 adalah kontestasi terpanas yang pernah terjadi sepajang sejarah Indonesia pasca Reformasi. Pilpres 2019 boleh dibilang adalah puncak dari akumulasi praktik politik kotor yang dimulai sejak Pilpres 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jakarta tahun 2017 lalu.

Sejak Pilpres 2014, perjalanan demokrasi Indonesia menunjukkan perkembangan ke arah yang mengkhawatirkan. Kontestasi politik berebut kursi nomor satu di republik ini tidak lagi didominasi oleh pertarungan program, gagasan, ideologi atau platform politik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, panggung politik nasional kita diwarnai oleh eksploitasi politik identitas, pelintiran kebencian dan semburan berita bohong (hoax) yang demikian masif.

Reproduksi politik identitas, pelintiran kebencian dan sebaran berita palsu itu tidak hanya dilakukan oleh para simpatisan masing-masing calon presiden di akar rumput. Tidak jarang, para elite yang seharusnya tampil sebagai figur ideal bagi publik pun berlaku serupa. Nyaris saban hari, media massa dan media sosial kita riuh oleh debat kusir nirmutu yang berisi caci maki, cemooh dan hujatan. Boleh dibilang, ini merupakan titik nadir perjalanan politik Indonesia di era Reformasi.

Praktik politik kotor itu berdampak buruk bagi konsolidasi demokrasi yang susah payah kita bangun sejak dua dekade terakhir. Perbedaan pilihan politik yang dibalut sentimen identitas kesukuan, ras maupun keagamaan kian menyuburkan praktik intoleransi. Perbedaan politik antas menjadi alat untuk mendiskriminasi kelompok liyan. Klimaks dari segala sengkarut itu ialah terpolarisasinya publik ke dalam dua kelompok besar.

Masing-masing kelompok merasa jemawa dan mengklaim diri sebagai paling benar. Satu kelompok mengklaim diri sebagai representasi kalangan nasionalis pembela NKRI, sementara kelompok lain mendaku diri sebagai pembela Islam. Ruang publik yang idealnya diwarnai oleh diskursus berbasis rasionalitas dan argumen pun dibanjiri oleh ujaran kebencian. Perlahan namun pasti, kohesi sosial yang terbangun sejak lama pun mengalami keretakan. Pilpres yang seharusnya dirayakan sebagai momen pesta demokrasi lima tahunan berubah seperti ajang peperangan.

Dampak paling mengerikan dari polarisasi politik itu ialah tergerusnya imajinasi kolektif bangsa. Seluruh energi dan pikiran bangsa tersedot habis untuk memikirkan kontestasi politik praktis. Alhasil, kita lupa membangun gagasan-gagasan besar bagi masa depan bangsa. Hilangnya imajinasi kolektif bangsa itu merupakan musibah terbesar yang amat disayangkan.

Baca Juga : Menafsikan Kemerdekaan Indonesia

Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh sosiolog asal Perancis Ernest Renant, imajinasi kolektif merupakan prasyarat vital untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Tanpa imajinasi kolektif, sebuah bangsa akan mengalami semacam disorientasi alias kehilangan jati diri, karakter sekaligus arah tujuannya. Pendek kata, hilangnya imajinasi kolektif sebuah bangsa adalah gejala bangsa tersebut tengah menuju senjakalanya.

Kita tentu tidak ingin bangsa yang besar dan memiliki kekayaan alam dan budaya yang berlimpah ini berakhir begitu saja hanya karena pertarungan politik praktis. Oleh karena itulah, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan untuk memulihkan kohesi sosial yang merenggang akibat polarisasi politik.

Reorientasi Kebangsaan

Perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini kiranya menjadi momen tepat bagi masyarakat untuk merenungkan kembali arah dan tujuan kita sebagai bangsa dan negara. Kontestasi Pilpres 2019 telah usai. Pemenangnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jika tidak ada aral, tanggal 20 Oktober 2019 mendatang, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik.

Peta politik pun kembali mencair seperti semula. Para elite politik yang sebelumnya berseteru mulai mengendurkan urat syaraf. Beberapa bahkan bertemu untuk menandai berakhirnya konflik politik akibat persaingan berebut kursi presiden dan wakil presiden. Di level elite, persaingan sengit Pilpres 2019 agaknya sudah berlalu.

Sayangnya, di level akar rumput, polarisasi politik tidak lantas berakhir ketika Pilpres 2019 usai. Sebagian masyarakat masih belum bisa menerima pasangan capres dan cawapres yang didukungnya kalah.

Narasi kecurangan yang sedari awal dihembuskan pun tidak lantas mereda meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan terkait sengketa Pilpres. Bahkan, ada suara-suara sumir dari kelompok tertentu untuk menolak hasil Pilpres 2019. Salah satu yang menyuarakan ide penolakan hasil Pilpres 2019 itu ialah forum Ijtima Ulama IV. Suara-suara sumbang berisi ajakan untuk menolak hasil Pilpres tentu harus kita abaikan.

Pilpres 2019 telah usai. Ini saatnya kita melakukan rekonsiliasi nasinoal, terutama di level masyarakat akar rumput. Saatnya kita kembali membangun imajinasi kolektif yang sempat tergerus oleh merebaknya fanatisme politik. Perjalanan bangsa ini masih membentang jauh ke depan. Bermacam tantangan pun menghadang.

Ke depan, kita masih akan menghadapi revolusi teknologi digital yang tentu akan mengubah semua aspek kehidupan manusia. Diakui atau tidak dan disadari atau tidak, era disrupsi itu ada di depan mata kita. Tinggal bagaimana kita mau meresponnya. Bangsa yang sigap merespon perubahan, bisa dipastikan mereka akan berselancar di atas gelombang perubahan tersebut.

Sebaliknya, bangsa yang gagap menghadapi perubahan, besar kemungkinan mereka akan tenggelam disapu gelombang. Jika kita terus-menerus menyibukkan diri dalam pertikaian yang dilatari politik praktis, niscaya kita akan jadi jenis bangsa yang tenggelam oleh arus perubahan.

Maka dari itu, berbarengan dengan momentum hari kemerdekaan RI yang ke-74 ini marilah kita letakkan egoisme inidividu dan kelompok. Kita lucuti sentimen politik identitas berbasis keagamaan, kesukuan dan ras selama ini menjadi biang polarisasi. Mari kita bangun kembali identitas kebangsaan kita yang sempat luntur karena perbedaan politik. Mari kita satukan mimpi-mimpi kita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, damai dan adil.

Dalam konteks ini, agaknya kita harus menengok kembali sejarah berdirinya negeri ini. Sejarah mencatat, negeri ini dirumuskan dan didirikan oleh sosok-sosok yang berbeda latar belakang, baik agama, suku, bahkan ideologi. Indonesia lahir dari hasil perjuangan dan pergulatan banyak pihak.

Para pendiri bangsa (founding fathers) juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Namun, mereka bersedia duduk satu meja, menanggalkan arogansinya untuk bersama-sama mewujukan kemerdekaan Indonesia. Di balik kemerdekaan Indonesia ada banyak kelompok yang berperan, mulai dari kelompok islamis, nasionalis-sekuler, bahkan komunis-sosialis. Kelompok dengan perbedaan haluan politik itu mampu menepikan perbedaan lantaran disatukan oleh imajinasi yang sama, yakni kemerdekaan Indonesia.

Fragmen sejarah itu agaknya relevan untuk kita ulang dalam momen pasca Pilpres 2019 ini. Semua elemen bangsa sepatutnya berkomitmen untuk tidak ada lagi polarisasi politik. Semua perbedaan akibat Pilpres 2019 seharusnya dikubur dalam-dalam dan dibiarkan membusuk sebagai artefak sejarah.

Cerita tentang “cebong” dan “kampret” sudah sepatutnya tutup buku. Perseteruan pendukung 01 dan 02 sudah seharusnya dianggap sebagai masa lalu. Ini saatnya kita move on dari Pilpres 2019, untuk menyongsong perjalanan bangsa ke depan yang pasti tidak mudah.

Facebook Comments