KH Achmad Siddiq, Pancasila, dan Konsep “Amanu wa ‘Amilus Sholihat”

KH Achmad Siddiq, Pancasila, dan Konsep “Amanu wa ‘Amilus Sholihat”

- in Suara Kita
194
0

“Kyai, bagaimana hukumnya Pancasila di Indonesia.”

Pertanyaan ini disampaikan KH Achmad Siddiq, Rais Aam PBNU 1984-1991. Pertanyaan iniah yang mengawali lahirnya konsep hubungan Islam dan Pancasila dalam Munas Alim Ulama’ NU di Situbondo tahun 1983. Bagaimana jawaban KH Achmad Siddiq atas pertanyaan itu?

“NU menerima Pancasila berdasar pandangan syari’ah. Bukan semata-mata berdasar pandangan politik. Dan NU tetap berpegang pada ajaran aqidah dan syariat Islam. Ibarat makanan, Pancasila itu sudah kita makan selama 38 tahun, kok baru sekarang kita persoalkan halal dan haramnya.”

Jawaban KH Achmad Siddiq ini mencengangkan semua kalangan, apalagi umat Islam itu sendiri. Bahkan di kalangan warga NU sendiri, jawaban ini sungguh tak terkira. Apa maksud Kiai Achmad Siddiq?

Bagi Kiai Achmad Siddiq, Pancasila itu ideologi yang sudah mengakar kuat dalam tradisi Nusantara. Makanya, Pancasila itu adalah nilai yang sudah dipraktikkan dalam keseharian bangsa Indonesia. Kalau sudah dipraktikkan dan terbukti memberikan manfaat besar bagi bangsa Indonesia, kok malah ditanyakan halal haramnya? Dengan begitu, orang yang berpancasila akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia.

Baca juga : Konflik Papua dan Sikap Toleransi

Pancasila itu bukanlah agama. Pancasila itu ideologi yang berisi cita-cita, filsafat, program pejuangan, strategi, sasaran, dan lain sebagainya. Sehebat apapun sebuah ideologi, tetaplah tidak sampai pada derajat agama. Makanya, seorang pemeluk agama boleh saja berfilsafat, berideologi, berbudaya, berdasarkan negara dan sebagainya, asalkan ideologi dan sebagainya itu tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.

Sementara Islam, bagi Kiai Achmad, adalah wahyu Allah. Islam bukan hasil pemikiran manusia, bukan pula hasil pemikiran Muhammad SAW. Islam adalah wad’un ilahiyyun, ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, agama Islam tidak boleh disetingkatkan dengan ideologi. Mesti demikian, Islam tetap menerima ideologi yang sejalan dan tidak bertentangan dengan Islam.

Bagi Kiai Achmad, Pancasila itu sesuai dengan konsep “amanu wa amilus sholihat”. “Amanu” itu iman, dan “Amilus Sholihat” itu amal kebaikan. Kalimat sangat banyak hadir dalam al-Qur’an. Iman di sini sangat tegas dinyatakan dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah wujud amal kebaikan yang menjadi dasar berbangsa dan bernegara.

Kalau sudah sangat tepat dalam rumusan al-Qur’an, bagaimana mungkin kita masih menanyakan halal haramnya Pancasila?

Kiai Achmad mempunyai alasan kuat dalam menerima Pancasila sebagai falsafah bernegara.  Pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan agama. Kedua, sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Ketiga, bagi NU, Islam adalah aqidah dan syari’ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. Keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Pemikiran Kiai Achmad yang kemudian menjadi deklarasi itu, rupanya dilatari dua landasan, yaitu historis dan hukum. Secara historis umat Islam tidak pernah absen dalam menolak penjajahan dan menegakkan serta mengisi kemerdekaan. Sejak awal umat Islam berada di garda terdepan mengusir penjajah.

Sementara secara hukum, Allah SWT mewajibkan amar ma’ruf nay munkar bagi umat manusia. Kewajiban itu tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa adanya kekuatan dan imamah yang kuat dan mendukung. Atas dua landasan inilah maka mendukung negara Pancasila menjadi wajib hukumnya sebagai konsekuensi dari perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam di masa lalu.

Kiai Achmad menegaskan, konsekuensi lain dari penerimaan asas tunggal Pancasila adalah menerima wujud negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya merupakan upaya final seluruh bangsa terutama kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara. Dengan begitu, Kiai Achmad berhasil mendamaikan perdebatan antara agama dan negara.

Saat ini, banyak yang masih ”ragu” atau belum paham atau bahkan gagal paham dalam memaknai Islam dan Pancasila. Kalau mereka membaca ayat al-Qur’an tanpa referensi yang jelas dan berdasarkan kaidah keilmuan yang standar, sangat mungkin pemahamannya justru akan bertentangan dengan pemahaman Kiai Achmad.

Untuk itu, umat Islam dalam mengurai problem kebangsaan, jangan sampai menggunakan kaidah keilmuan agama yang salah arah. Karena para ulama’ Indonesia, Kiai Achmad dan lainnya, mengurai Islam dan Pancaila benar-benar dengan kejernihan batin dan kefasihan ilmu agama secara mendalam. Mereka mengkaji ilmu agama sejak kecil, dimulai dari berbagai pesantren di Nuantara kemudian dilanjutkan ke Timur Tengah. Karya-karya ilmiah mereka bukan saja diakui di Nuantara, bahkan menjadi referensi bagi kajian Islam di seluruh dunia.

 

Facebook Comments