Khilafah; Kekhilafan dan Proyek Gagal di Era Negara Bangsa

Khilafah; Kekhilafan dan Proyek Gagal di Era Negara Bangsa

- in Suara Kita
207
0
Khilafah; Kekhilafan dan Proyek Gagal di Era Negara Bangsa

Perlu dipahami dulu, khilafah tidak setarikan nafas dengan agama. Dalam sejarah politik Islam khilafah itu merupakan institusi politik, bukan agama. Para founding fathers kita paham akan hal ini. Karenanya, di awal-awal kemerdekaan Indonesia ide khilafah tidak diminati.

Para pendiri republik ini, terutama dari kalangan muslim, memiliki pandangan yang luas dalam memahami agama serta memiliki konsep kebangsaan yang baik. Keindonesiaan harus dibingkai dalam satu institusi politik yang mampu mewadahi kebhinekaan yang tidak bertentangan dengan agama. Agama adalah sebuah nilai dan institusi politik adalah kulit. Kalau kulit mampu mampu merepresentasikan nilai tersebut, maka tidak perlu diganti lagi dengan kulit baru yang isinya belum jelas.

Khilafah memang pernah ada dan pernah dibubarkan. Sejarah khilafah buyar pada tahun 1924 dengan dibubarkannya Khilafah Usmaniyah. Dua tahun setelah itu ide tentang khilafah coba dihidupkan kembali. Bertempat di Kairo dan Jedah, digelar kongres tentang khilafah, pesertanya juga ada dari Indonesia.

Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Mohammad Natsir yang mewakili Indonesia pada kongres tersebut. Keduanya sama-sama tidak tertarik dengan ide khilafah. Pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama dan wawasan kebangsaan yang baik, menjadikan mereka berdua sama sekali tidak tertarik terhadap sistem politik khilafah, apalagi untuk diterapkan di Indonesia yang multikultur.

Berarti, kalau saat ini ada kelompok yang ngebet ingin menggantikan sistem demokrasi dan ideologi Pancasila yang maslahatnya telah jelas dengan sistem khilafah yang tidak diminati oleh pendiri bangsa, sama halnya dengan keinginan untuk mendaur ulang sampah, padahal ada produk yang jelas-jelas baik kualitasnya. Jadi, sejak awal kemerdekaan Indonesia sistem khilafah memang bukan alternatif.

Betul kalau dikatakan “Khilafah adalah sebuah kekhilafan”. Karena kalau membayangkan khilafah sebagai bentuk atau sistem yang dipraktikkan oleh Nabi dan pada masa para Khulafaur Rasyidin adalah kesalahan memahami sejarah. Memang betul Nabi sebagai otoritas tunggal penentu masalah agama. Setiap permasalahan dalam agama selesai dengan sabda beliau. Tapi, ketika memimpin negara Madinah beliau tidak menjadikan al Qur’an dan hadits sebagai sumber hukum formal, namun membuat piagam Madinah yang memuat nilai-nilai ajaran sebagai ideologi negara Madinah untuk mengatur penduduk Madinah yang multikultural.

Demikian juga, setiap pergantian empat khalifah yang waktu itu disebut “Amirul Mukminin” karena istilah baku khalifah baru ada pada masa dinasti Abbasiyah, semuanya tidak menunjukkan pada satu sistem yang baku. Abu Bakar dipilih secara aklamasi; Umar dengan wasiat; Utsman diangkat melalui tim formatur; dan Ali dengan cara aklamasi.

Lalu, mana yang menggambarkan mereka menggunakan sistem khilafah? Tidak ada.

Problem dan Mudharat Cita mendirikan Khilafah di Indonesia

Apakah gerakan khilafah, apapun nama dan bentuknya, mengancam Pancasila dan NKRI? Jawaban dari pertanyaan ini tentu saja “ia”. Mari kita analisis.

Sistem khilafah tidak akan mengakomodir semua sub kultur yang ada di Indonesia, apalagi agama yang beragam. Disintegrasi bangsa terancam. Kebhinekaan sebagai kodrat penciptaan hanya bisa lestari dalam payung konstitusi yang mewadahi semua unsur. Ini yang pertama.

Kedua, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, aliran-aliran dalam Islam sulit dipersatukan dalam satu gagasan untuk bersatu dan mengakui satu institusi politik yang disebut khilafah. Karena pertanyaannya, siapa nanti yang menjadi khalifah? Kalau ada kelompok muslim yang tidak setuju justru merentankan terjadinya konflik dan pertumpahan darah. Sejarah kekhilafahan tidak sedikit yang mempertontonkan perebutan kekuasaan dengan pertumpahan darah.

Kalau demikian, Indonesia dengan sistem demokrasi dan ideologi Pancasila yang telah terbukti mampu menentramkan, mengharmoniskan dan mempersatukan seluruh rakyat, haruskah diganti dengan sistem lain yang justru tidak jelas maslahatnya. Apalagi sistem baru yang digadang-gadang statusnya dalam agama sama. Sama-sama sebagai sarana, bukan agama itu sendiri.

Karenanya, mencitakan khilafah di Indonesia adalah bentu kedustaan terhadap republik. Hidup di Indonesia, makan dan minum dari sumber alam Indonesia, tapi ingin merusaknya. Bagaimana tidak disebut pendusta, Pancasila, UUD 45 dan sistem demokrasi yang terbukti mampu mewujudkan kedamaian, keharmonisan dan kerukunan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, ingin digantikan dengan sistem lain karena dianggap berbasis nilai kepada agama Islam. Padahal, Pancasila sendiri lebih membuktikan berbasis kepada nilai agama Islam yang lebih kental.

Khilafah bukan bagian dari rukun iman, ia hanya pernah ada dalam sejarah politik Islam dan terbukti gagal karena banyaknya fakta-fakta kelam yang terjadi pada masa kekhilafahan. Khilafah juga tidak pernah diketemukan pada masa Nabi dan para sahabat, begitu pula dalam al Qur’an dan hadits. Tegasnya, khilafah itu produk politik, bukan produk agama. Jadi, jangan mau dibutakan oleh orang-orang yang hendak membodoh-bodohi untuk kepentingan politis dan upaya merobek-robek Keindonesiaan kita.

Facebook Comments