“Khilafah Solusi Umat”, Sebuah Kalimat Propaganda yang Bahaya

“Khilafah Solusi Umat”, Sebuah Kalimat Propaganda yang Bahaya

- in Suara Kita
191
0
“Khilafah Solusi Umat”, Sebuah Kalimat Propaganda yang Bahaya

Beberapa tahun terakhir, kalimat “Khilafah Solusi Umat” begitu menggema di masyarakat. Pernyataan tersebut sering dikoar-koarkan oleh orang-orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kendati organisasi itu secara legal-formal sudah dilarang oleh pemerintah, namun gembong-gembongnya masih bebas berkeliaran. Negara tidak bisa secara langsung memberi sanksi terhadap orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Sebab, jika dikenakan sanksi maka negara akan mendapat banyak framing buruk seperti dianggap telah menindas umat Islam, tidak menerapkan Hak Asasi Manusia, tidak menjalankan demokrasi, dan semacamnya.

Padahal, jika tidak ditindak tegas, maka mereka bakal tetap bergerak merekrut anggota baru lewat jaringan bawah tanah sehingga akan mewujud bom waktu yang pada suatu saat akan meledak. Jika sudah seperti itu, maka perang saudara akan tumpah, yakni antara pembela khilafah dengan kelompok yang tetap ingin mempertahankan NKRI.

Biasanya, simpatisan HTI sering menyasar masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Mereka akan menyebutkan beragam problem kemiskinan masyarakat, partai politik yang sering korupsi, atau tidak becusnya pemerintah dalam mengatur negara. Alhasil, masyarakat akan semakin kecewa dengan negara dan mendatangkan sikap kebencian.

Masyarakat akan menyimpulkan alasan bahwa mereka menjadi miskin karena gagalnya negara. Gagalnya Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Setelah mereka bersikap seperti itu, pelan-pelan simpatisan HTI akan menawarkan ideologi yang dibawanya.

Mereka dengan tegas akan berkata, “Khilafah atau negara Islam adalah solusi dari semua problem umat”. “Jika negara ini menggunakan dasar Al-quran dan Hadis, maka tidak akan ada ketimpangan. Tidak akan ada korupsi. Semua akan sejahtera!!!”. “Khilafah adalah solusi umat!!!”

Dan parahnya lagi, orang yang didakwahi dengan klausul seperti itu buru-buru percaya karena ada embel-embel agamanya. Padahal, dalam konteks tersebut Islam hanya dijadikan ‘jualan’ dan pemikat semata.

Lalu, bagaimana membendung gerakan HTI seperti di atas? Sebenarnya cukup simpel. Yakni dengan memberikan penjelasan yang rigid kepada masyarakat bahwa klausul-klausul simpatisan HTI tersebut mengandung kesalahan besar. Apa yang mereka katakan adalah bohong semata.

Setidaknya, propaganda kotor itu mengandung empat logical fallacy (kesalahan berpikir). Pertama, jika khilafah atau negara Islam adalah solusi dari problem umat, mengapa negara-negara yang menggunakan dasar Islam di belahan Timur Tengah malah mengalami kekacauan? Sebaliknya, negara-negara yang tidak menggunakan dasar Islam malah jarang ada kekacauan.

Sejatinya, embel-embel kata “Islam” yang dilekatkan dalam sebuah lembaga tidak langsung membuat orang-orang yang berkecimpung di dalamnya lantas berperilaku seperti yang Islam ajarkan. Persoalannya bukan pada mengganti lembaganya, melainkan pada perbaikan akhlak orang-orangnya. Jika kecewa dengan Indonesia yang banyak korupsi, maka solusinya adalah dengan memperbaiki karakter para pejabatnya, bukan menggantinya dengan khilafah.

Kedua, jika yang diromatisasi oleh simpatisan HTI adalah kejayaan Islam di era Dinasti Umayah atau Dinasti Abbasiah, maka mereka harus menelaah lebih tajam. Di era itu, malahan banyak pertumpahan darah karena perebutan kekuasaan antar sesama umat Islam. Hanya beda mazhab saja sudah mendapat ancaman pembunuhan. Apakah dengan berdirinya khilafah di Indonesia, akan menjamin bersatunya umat Islam yang sudah kadung terbagi dalam banyak kelompok ini? Penulis kira, justru kian memperparah keadaan.

Ketiga, jika dirujukkan ke masa keemasan Islam pasca Nabi Muhammad SAW wafat, yakni Khulafaur Rasyidin, maka sistem pemilihan empat khalifah itu beda-beda. Abu Bakar dipilih dengan cara musyawarah, Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah karena ditunjuk oleh Abu Bakar, Usman bin Affan terpilih sebagai khalifah setelah melalui Ahlul Halli wal Aqdi (majlis perwakilan semacam MPR), dan Ali bin Abi Thalib dipilih karena musyawarah.

Jika menganggap Indonesia tidak sesuai dengan Islam karena menggunakan sistem pemilihan demokrasi, lalu, bagaimana menyikapi proses pemilihannya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib? Mereka berdua dipilih secara musyawarah atau demokrasi. Oleh sebab itu, Islam sama sekali tidak mengatur sistem yang harus digunakan dalam pemerintahan. Islam hanya mensyaratkan bahwa yang penting umat Muslim diberi kebebasan dalam menjalankan agamanya. Sementara itu, Indonesia melindungi dan menjamin keamanan serta kebebasan setiap masyarakatnya dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

Keempat, jika menyangkut permasalahan ekonomi, apakah dengan menggunakan sistem khilafah akan membuat semua rakyat Indonesia menjadi kaya? Jelas tidak. Jika ada orang miskin, maka solusinya adalah dengan diberi akses pendidikan yang baik sehingga dapat inovatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, dengan gerakan saling tolong antar sesama, maka beban orang lain yang kekurangan uang bisa ditanggulangi. Orang miskin itu butuh pekerjaan dan pertolongan, bukan butuh khilafah.

Dengan menyatakan kalimat “Khilafah solusi umat” seakan-akan bahwa negara ini bertabrakan dengan nilai-nilai yang dimiliki Islam. Padahal, sebenarnya para founding fathers Indonesia hanya mengemas apa yang Islam ajarkan dengan bahasa-bahasa yang bersifat umum yang lalu dapat diterima oleh semua pemeluk agama.            

Misalnya nampak jelas dalam sila pertama yang dulunya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dirubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Itu semata karena keluhuran budi para pendiri bangsa yang menginginkan agar Indonesia tetap bersatu dan tidak ada pertikaian antar anak bangsa hanya gegara beda agama.

Facebook Comments