Khilafatul Muslimin dan Belajar dari Ketegasan DIY Tolak Idoelogi Selain Pancasila

Khilafatul Muslimin dan Belajar dari Ketegasan DIY Tolak Idoelogi Selain Pancasila

- in Suara Kita
191
0
Khilafatul Muslimin dan Belajar dari Ketegasan DIY Tolak Idoelogi Selain Pancasila

Khilafatul Muslimin yang belakangan mengemuka di Indonesia memiliki kesamaan tujuan dengan HTI Majelis Mujahidin Indonesia, dan NII. Namun demikian, jika HTI dan NII masih sebatas mewacanakan dan mendakwahkan khilafah, namun Khilafatul Muslimin yang menganggap khilafah sudah eksis. Bagi Khilafatul Muslimin, wacana penegakan khilafah yang ada hanya sebatas wacana. Sehingga, mereka merasa tidak perlu menunggu kesepakatan seluruh umat Islam untuk menegakkan khilafah secara bersamaan. Kelompok ini pun langsung meneegakkan khilafah.

Jika memang demikian yang terjadi, maka bukan tidak mustahil manakala jagat media dihebohkan dengan rekaman konvoi motor kelompok Khilafatul Muslimin akhir-akhir ini. Lebih-lebih, selain adanya instruksi dari atasan, konvoi ini diyakini oleh anggotanya sebagai syiar yang bernilai ibadah.

Pun khilafah diyakini oleh anggota kelompok Khilafatul Muslimin sebagai satu-satunya ideologi yang paling tepat namun oleh banyak tokoh agama tidak. Mayoritas ulama Nusantara berpandangan bahwa NKRI sudah final dengan ideologi Pancasila. Bahkan, dengan adanya konvoi Khilafatul Muslimin, dua ormas Islam terbesar (NU dan Muhammadiyah) memiliki pandangan yang sama, yakni tidak membenarkannya. Bahkan, NU menilai bahwa kelompok ini hanya akan memecah belah. Sementara, Muhammadiyah berpesan agar masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata yanga ada dalam konvoi berikut selebaran yang ada.

Bermula dari sinilah, tidak perlu ragu lagi bahwa seluruh warga negara Indonesia mesti bersama-sama menolak ideologi yang berseberangan dengan Pancasila ini. Ijtihad para ulama NU dan Muhammadiyah insyaallah sudah benar menurut pandangan Tuhan. Jika kesepakatan keduanya saja sudah tidak benar, ulama yang seperti apa lagi yang benar?

Dalam praktiknya, kita mesti berperan sesuai dengan posisi masing-masing. Sebagai pemegang kekuasaan, para pemimpin mesti bisa menggunakan kekuasaan untuk melawan ideologi ini. Sebagai masyarakat yang memliki kemampuan untuk bertindak, bisa bertindak sesuai dengan kebisaannya. Bagi yang awam, jangan sampai mudah termakan provokasi yang menyesatkan.

Kebersamaan yang dilakukan oleh warga dan DPRD DIY dalam memerangi ideologi non-Pancasila yang mulai mengemukan merupakan langkah yang perlu mendapatkan apresiasi dan perlu dicontoh.

Alkisah, pada tanggal 27 April terdapat aksi yang dulakukan oleh Masyarakat dari Aliansi Muslim Jogja Bergerak di halaman DPRD DIY. Aksi  ini menyuarakan aspirasi dan menawarkan jawaban atas persoalan yang dialami Indonesia dengan mengubah ideologi menjadi Syariat Islam. Aksi ini pun membuat sebagian warga Yogyakarta tidak nyaman. Aksi ini dinilai mengkhianati Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Pun demikian, kita patut berbangga kepada DPRD DIY dimana anggota DPRD DIY, Stevanus C Handoko dengan jiwa kesatria mengatakan bahwa DPRD DIY sepakat bahwa kalau ada hal diluar ideologi negara tidak bisa diterima. Ia mengaku bahwa DPRD DIY kecolongan dengan adanya aksi beberapa waktu lalu, dan akan meminta setwan untuk lebih selektif dalam menerima elemen masyarakat yang menggelar aksi.

Kebanggakan semakin komplit manakala gayung bersambut saat ada kelompok masyarakat memiliki menyodorkan memiliki gagasan positif. Sebagai respons atas petisi kelompok pro khilafah tanggal 27 April, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Selamatkan (FORSA) NKRI menyodorkan surat janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ideologi Pancasila kepada DPRD DIY. DPRD DIY pun menyambut baik. Dan hasilnya, dari total anggota DPRD yang ada 45 orang menandatangani dan hanya 10 orang tidak menandatangani.

Upaya lain DPRD DIY dalam menjaga ideologi Pancasila adalah pada tanggal 14 Februari 2022 telah mengesahkan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bahkan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mewajibkan kantor-kantor pemerintahan dan tempat umum untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh warga yang mendengar lagi ini pun wajib berdiri tegak dan bernyanyi bersama. Upaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah menguatkan jiwa Pancasila bagi seluruh warga dan menolak ideologi lain.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di DIY ini merupakan contoh kecil akan upaya memupuk jiwa Pancasila dan menghadang ideologi lain. Dan upaya ini bisa menjadi teladan daerah lain yang masih belum aktif dalam memerangi aksi kampanye ideologi non-Pancasila. Dan dengan kebersamaan, kemudahan dan kemenangan pun akan mudah tercapai.Wallahu a’lam.

Facebook Comments