KKB Papua; Antara Kultur Kekerasan dan Ancaman Kedaulatan

KKB Papua; Antara Kultur Kekerasan dan Ancaman Kedaulatan

- in Suara Kita
730
0
KKB Papua; Antara Kultur Kekerasan dan Ancaman Kedaulatan

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukan sekadar gerombolan penjahat biasa. Kejahatan yang mereka lakukan tergolong kejahatan kemanusiaan luar biasa yang tidak hanya mengganggu keamanan namun juga mengancam tatanan sosial politik lokal dan nasional. KKB selama ini tampil sebagai organisasi yang menjalankan misi ganda; yakni menebar teror dan kekerasan sembari menggoyang kedaulatan negara. Maka, sudah tepat kiranya melabeli KKB di Papua sebagai organisasi terorisme.

Keberadaan KKB di Papua selama ini telah melanggengkn apa yang disebut oleh John Galtung sebagai culture of violence (kultur kekerasan). Yakni budaya menjadikan kekerasan sebagai bahasa untuk mengekspresikan gagasan atau opini serta mewujudkan dominasi atas kelompok lain. Kultur kekerasan, menurut Galtung biasanya lahir dari kebuntuan proses komunikasi antar-pihak yang berselisih.  

Kultur kekerasan merupakan patologi (penyakit) sosial yang berbahaya. Terutama di tengah masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia. Bahasa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya kultur kekerasan akan melahirkan lingkaran setan penderitaan yang sukar diputus. Pada akhirnya, korban dari kultur kekerasan itu ialah warga sipil tak berdosa yang terjebak dalam pusaran konflik.

Musuh Kedaulatan Negara

Tidak hanya melanggengkan kultur kekerasan, KKB di Papua tidak diragukan juga menghadirkan ancaman bagi kedaulatan. Sebagai sebuah negara-bangsa (nation-state), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki setidaknya dua kedaulatan, yakni kedaulatan politik dan kedaulatan teritorial. Kedaulatan politik bermakna bahwa Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang sah, diakui oleh dunia internasional dan memiliki struktur yang solid. Kedaulatan politik merupakan prasyarat tegaknya sebuah institusi kenegaraan.

Sedangkan kedaulatan teritorial dimaknai sebagai kekuasaan atas wilayah berupa daratan, lautan, dan udara (angkasa) yang memiliki batas-batas yang jelas. Kedaulatan teritorial ini menandai bahwa Indonesia merupakan negara yang benar-benar eksis, bukan sekadar imajinasi semata. Baik kedaulatan politis maupun teritorial, keduanya tidak boleh diganggu gugat, baik oleh kekuatan internal apalagi eksternal.

Maka, segala gerakan yang mengganggu kedaulatan dalam konteks politik dan teritorial bisa dikategorikan sebagai musuh bersama. Dalam konteks ini, keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua bisa dikategorikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan politis dan teritorial Indonesia dan layak dijadikan sebagai musuh bersama (common enemy). Terlebih ketika KKB menunjukkan kecenderungan menebar teror dan kekerasan, tidak hanya ke aparat namun juga ke masyarakat.

Empat Strategi Atasi Separatisme

Setidaknya ada empat strategi untuk mengatasi persoalan terkait kelompok teroris-separatis KKB di Papua. Pertama, strategi keamanan dan militer yakni dengan mengerahkan segenap kekuatan TNI dan Polri untuk meredam eskalasi kekerasan. TNI dan Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban harus melokalisir arena kekerasan KKB agar tidak meluas. Dalam hal menjaga kedaulatan politik dan teritorial dari ancaman musuh (termasuk separatisme), negara diberikan kewenangan koersif (memaksa).

Kedua, upaya memproteksi masyarakat dari infiltrasi gerakan separatisme. KKB seperti diketahui gencar mencari simpatisan dan pengikut di kalangan anak muda. Disinilah pentingnya memperkokoh spirit nasionalisme dan patriotisme, utamanya di kalangan kaum muda. Tujuannya ialah agar ideologi dan gerakan separatisme-terorisme ala KKB ini tidak mendapatkan ruang untuk hidup dan berkembang biak di wilayah NKRI.

Ketiga, mewujudkan pembangunan inklusif dengan melakukan pemberdayaan sosial. Paradigma pembangunan harus diorientasikan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Di titik ini, pemerintah wajib memastikan tidak ada satu kelompok pun yang ditinggalkan oleh laju pembangunan. Semua kelompok harus dilibatkan atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Demikian pula, semua kelompok dan lapisan masyarakat kiranya bisa menikmati hasil pembangunan.

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya ialah terus-menerus meyakinkan dunia internasional bahwa Papua ialah wilayah NKRI. Harus diakui, keberadaan KKB selama ini juga menjadi komoditas politik sejumlah negara untuk mendelegitimasi kedaulatan sah NKRI atas tanah Papua. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Kedaulatan politik dan teritorial NKRI atas Papua tidak akan pernah bisa ditukar dengan apa pun.

Facebook Comments