KKB Papua; Dari Separatisme ke Terorisme

KKB Papua; Dari Separatisme ke Terorisme

- in Suara Kita
704
0
KKB Papua; Dari Separatisme ke Terorisme

Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan keputusan final. Bung Karno pada tahun 1963 telah menyatakan bahwa Irian Barat telah masuk ke dalam wilayah Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Pernyataan ini mematahkan asumsi bahwa integrasi Papua ke NKRI dilatari oleh intimidasi.

Munculnya separatisme di Papua sebenarnya bermula dari politik adu-domba kolonial Belanda. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda tidak mengakui kedaulatan NKRI atas Papua. Hal ini dilatari oleh kepentingan ekonomi Belanda atas tanah Papua yang kaya sumber daya alam.

Belanda lalu membentuk Dewan Nasional Papua, yakni semacam pemerintahan boneka. Tujuannya mendelegitimasi kekuasaan NKRI. Dari sinilah gerakan separatisme itu bermula. Selanjutnya, gerakan separatisme pun bertumbuhan dengan beragam nama dan pimpinan. Isu yang mereka usung sama; ketidakadilan pemerintah pusat menjadikan rakyat Papua berhak menetukan nasib sendiri (self-determinition).

Isu ketidakadilan pemerintah pusat sebagaimana diusung KKB di Papua sebenarnya tidak lagi relevan di era Reformasi ini. Di era Reformasi, pemerintah telah memberlakukan desentralisasi kekuasaan melalui mekanisme otonomi daerah. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wilayah otonomi khusus yang diprioritaskan pemerintah pusat.  

Sebagai wilayah Otonomi Khusus, Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat alokasi dana tidak sedikit. Dana alokasi khusus itu sekiranya dipakai untuk membangun Papua dan mensejahterakan rakyatnya. Dengan begitu, ketertinggalan ekonomi dan sosial di Papua dapat diatasi. Dalam konteks pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode ini, pembangunan infrastruktur di Papua kian gencar. Dan, hasilnya mulai tampak di sana-sini.

Pelaksanaan Pekan Olaharaga Nasional (PON) ke-XX 2021 di Papua tempo hari (2-15 Oktober) membuktikan bahwa Papua tidak lagi menjadi provinsi yang tertinggal. Bahwa masih ada kekurangan di sana-sini itu merupakan hal yang wajar. Bukankah semua wilayah di Indonesia juga mengalami problem serupa?

Problem Terorisme Separatis di Papua

Namun, nyatanya separatisme tetap eksis di Papua. Bahkan, belakangan separatisme itu kian mengarah pada terorisme. KKB di Papua tidak hanya menyerang simbol negara seperti Polri dan TNI. KKB juga membantai warga sipil, bahkan tenaga kesehatan dan guru pun tidak luput dari kebrutalan mereka. Data Kementerian Politik Hukum dan Keamanan menyebutkan dalam tiga tahun terakhir, 93 warga sipil tewas akibat KKB. Termutakhir, KKB terlibat tindak kekerasan di Distrik Kiwirok Pegunungan Bintang, Papua.

Fakta-fakta itu membuktikan KKB bukan lagi gerakan separatisme yang mengusung isu ketidakadilan. KKB menjelma menjadi teroris yang menebar kekerasan demi menimbulkan kekacauan sosial. Seperti lazimnya aksi terorisme, target mereka pun tidak jelas; kadang menyasar aparat namun tidak jarang menarget warga sipil. Pola acak ini sepertinya sengaja dipakai untuk menciptakan instabilitas di Bumi Cenderawasih.  

Persoalan KKB sejatinya bukan hanya persoalan lokal Papua, namun juga isu nasional. Keberadaan KKB bukan tidak mungkin menginspirasi lahirnya gerakan serupa di wilayah lain. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta jaringan masyarakat sipil, mulai dari komunitas adat, tokoh agama, hingga pegiat isu hak asasi manusia serta warga pada umumnya untuk mengatasi persoalan ini.

Di satu sisi, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pendekatan keamanan (security approachment), karena hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek. Kita perlu mengembangkan pendekatan sosial-budaya (social-cultural approachment) mengatasi problem KKB di Papua.

Pentingnya Dialog dan Memperkuat Nasionalisme

Hal pertama, pemerintah pusat dan daerah wajib memastikan pembangunan fisik dan non-fisik (manusia dan budaya) di Papua berbasis pada inklusivisme dan transparan. Pemerintah wajib memastikan tidak ada pihak yang diabaikan (no one left behind) dalam pembangunan masif di Papua. Demikian pula, pemerintah wajib memastikan dana alokasi khusus yang jumlahnya puluhan triliun setiap tahun benar-benar sampai ke masyarakat Papua.

Hal kedua ialah membangun kultur dialog antar-berbagai elemen yang berkepentingan dalam isu Papua. Bagaimana pun juga kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Hal itu patut disadari, baik oleh pemerintah dalam hal ini militer maupun KKB sendiri. Penting dicatat bahwa KKB sendiri sebenarnya tidak merepresentasikan kehendak mayoritas rakyat Papua. Sejumlah jajak pendapat mendapati fakta bahwa KKB justru ditakuti oleh mayoritas warga Papua. Di saat yang sama, para pegiat isu HAM kiranya tidak malah mengkomodifikasi isu Papua yang justru memperkeruh suasana.

Terakhir ialah memperkokoh fondasi nasionalisme untuk mengatasi sentimen primordialisme yang mengarah pada separatisme dan terorisme. Lunturnya nasionalisme ialah pintu masuk bagi ideologi separatis-teroris untuk membangkitkan tidakan subversif seperti memberontak pada pemerintahan yang sah. Nasionalisme ialah benteng utama untuk membendung sedari awal segala pontensi gerakan yang mengarah pada ancaman keamanan dan keutuhan negara.

Facebook Comments