Kolaborasi Pentahelix; Menyatukan Potensi Nasional untuk Melawan Ekstremisme Kekerasan

Kolaborasi Pentahelix; Menyatukan Potensi Nasional untuk Melawan Ekstremisme Kekerasan

- in Suara Kita
261
0
Kolaborasi Pentahelix; Menyatukan Potensi Nasional untuk Melawan Ekstremisme Kekerasan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sektor penanggulangan dan pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme menggulirkan program baru. Yaitu kebijakan pentahelix dalam menanggulangi terorisme. Kebijakan pentahelix dipahami sebagai pelibatan dan kolaborasi multi-pihak dalam memberantas terorisme dari hulu ke hilir. Pihak yang terlibat dalam kebijakan pentahelix ini ialah akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, media, dan masyarakat.

Kebijakan pentahelix ini penting karena setidaknya tiga alasan. Pertama, terorisme merupakan fenomena yang kompleks dan dilatari oleh multifaktor. Maka dari itu, strategi penanaggulanngannya pun harus mengedepankan berbagai pendekatan dan melibatkan beragam unsur atau pihak.

Kedua, terorisme tidak lahir secara instan, melainkan terjadi melalui proses radikalisasi yang lama dan bertahap. Di era sekarang proses orang terradikalisasi dan terpapar ideologi ekstremisme kebanyakan justru melalui media digital (internet dan medsos). Maka, strategi penanggulangan terorisme mau tidak mau harus merambah dunia digital.

Ketiga, ideologi ekstremisme kekerasan dalam beragam bentuknya kini telah menyebar ke seluruh lini kehidupan dan semua unit sosial. Hari ini nyaris tidak ada lembaga atau kelompok yang steril dari paparan virus radikalisme. Maka dari itu, kewaspadaan bersama segenap elemen bangsa wajib dibangun untuk menghalau penetrasi radikalisme-terorisme.

Kolaborasi pentahelix, yaitu antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan potensi nasional dalam melawan terorisme. Ekstremisme kekerasan dan terorisme tidak diragukan merupakan isu ancaman nasional. Ada pertahanan dan ketahanan negara yang dipertaruhkan di tengah merebaknya fenomena terorisme tersebut. Maka dari itu, terorisme harus dilawan oleh seluruh kekuatan bangsa.

Dari sisi pemerintah, peran utamanya ialah pada penyusunan regulasi atau undang-undang. Pemerintah misalnya telah mengesahkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Terorisme dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Meski demikian, regulasi itu belum cukup untuk mengamputasi akar penyebab terorisme. Tugas pemerintah kini ialah menyusun regulasi untuk melarang seluruh ideologi yang bertentangan dengan NKRI dan potensial melahirkan ekstremisme kekerasan. Misalnya saja ideologi khilafahisme, daulahisme, dan sejenisnya.

Dari sisi akademisi, peran utama yang bisa disumbangkan ialah dalam hal edukasi. Akademisi memiliki tanggung jawab  untuk mengedukasi publik ihwal bahaya terorisme dan bagaimana mencegahnya. Hal penting yang wajib dilakukan oleh para akademisi ialah membentengi institusi pendidikan dari ancaman ideologi kekerasan. Seperti kita lihat belakangan ini, lembaga pendidikan menjadi obyek sasaran penetrasi gerakan radikal-teroris.

Para pelaku usaha atau bisnis juga kiranya berperan dalam penanggulangan terorisme. Peran itu termanifestasikan ke dalam langkah konkret memustus arus pendanaan terorisme dengan tidak memberikan donasi ke lembaga-lembaga yang terafiliasi gerakan radikal. Seperti diungkap Densus 88 beberapa waktu lalu, salah satu sumber pendanaan terorisme berasal dari badan usaha resmi. Selain itu, para pelaku usaha juga bisa berperan dalam kontra-terorisme dan deradikalisasi dengan jalan menyediakan lapangan kerja untuk kelompok-kelompok yang rentan terpapar ideologi radikal.

Dari sisi media, peran penanggulangan terorisme bisa diwujudkan ke dalam upaya melawan narasi kebencian dan provokasi yang membanjiri ruang publik digital kita. Data BNPT menyebut, pada tahun 2021 terdapat 409 konten media sosial terkait informasi serangan terorisme, 147 konten bermuatan anti-NKRI, 86 konten anti-Pancasila, 2 konten ideologi takfiri, 40 konten pendanaan terorisme, dan 13 konten kegiatan pelatihan terorisme.

Di sini, media massa dan para pegiat media sosial atau katakanlah influencer bisa berperan melawan segala informasi dan narasi yang menjurus pada intoleransi, anti-NKRI dan radikalisasi. Ini artinya, kita harus merebut kembali ruang publik digital kita dan mengisinya dengan konten-konten yang positif dan konstruktif.

Kekuatan yang dimiliki setiap sektor yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan masyarakat ini harus disatukan untuk mewujudkan potensi nasional dalam menanggulang terorisme. Secara definitif, potensi sosial ialah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara, utamanya dalam menghadapi beragam ancaman.

Menyatukan seluruh potensi nasional ini menjadi sangat urgen mengingat wabah radikalisme dan ekstremisme kekerasan sudah menyusup ke seluruh lini kehidupan dan unit sosial. Dengan menyatukan seluruh potensi kekuatan dan pelibatan multipihak, kita bersiap memerangi terorisme hingga ke akarnya.

Facebook Comments