Kontekstualisasi Makna Hijrah dalam Bingkai NKRI

Kontekstualisasi Makna Hijrah dalam Bingkai NKRI

- in Suara Kita
543
1
Kontekstualisasi Makna Hijrah dalam Bingkai NKRI

Bagi umat Islam, hijrah yang dilakukan Rasulullah Saw dan para sahabat dari kota Mekkah ke Kota Madinah memiliki makna yang mendalam. Peristiwa hijrah bukan saja sebagai penanda tahun awal penganggalan dalam perhitungan kalender Hijriah, tetapi sebagai tonggak awal mula kebangkitan ajaran dan sekaligus penganut agama Islam

Peristiwa hijrah—mulai dari latarbelakang tekanan secara psikologis sampai pada kekerasan fisik yang dialami umat Islam di Mekkah, kemudian hijrah ke Madinah dengan kerelaan berpisah dari sanak saudara serta meninggalkan harta benda, kemudian di Madinah membangun ikatan persaudaraan (anshor dan muhajirin), dilanjutkan dengan pembentukan negara Madinah dengan perumusan piagam madinah sebagai landasan (konstitusi) negara yang mengikat semua agama dan golongan, sampai akhirnya di Madinah Islam berkembang secara luas—memiliki makna berupa semangat pengorbanan dan perjuangan tanpa putus asa serta sikap optimisme akan masa depan yang lebih baik yang terpancar dari jiwa Rasulullah Saw dan para sahabat.

Dalam kontkes ini, pristiwa hijrah sarat akan makna terstruktur, baik makna teologis maupun makna sosial-humanis, yang dapat kita dikontekstualisasikan dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Oleh sebab itu, mengkonteksualisasikan makna hijrah sebagai sebuah bentuk ajaran Islam dalam realitas kehidupan saat ini diperlukan sebuah pendekatan, meminjam istilah Kuntowijoyo, strukturalisme transendental. Karena saat ini ada jarak georafis, historis, dan kontruksi sosial masyarakat Indonesia yang berbeda dengan pristiwa hijrah lima belas abad yang lalu.

Untuk mengkontekstualisasikan makna hijrah, perlulah kiranya kita menggali dan memahami makna episteme hijrah untuk kita aplikasikan dalam konteks kehidupan beragama dan berbangsa saat ini. Paling tidak, terdapat dua makna dasar—tentunya tidak menutup bentuk pemaknaan lain—dari pristiwa hijrah untuk kita kontekstualisasikan dalam kehidupan bernegara.

Pertama, ikatan persaudaraan. Di Madinah, Rasulullah Saw dan para sahabat (kaum muhajirin) disambut dengan ramah dan baik oleh penduduk setempat (kaum anshar). Singkat cerita, antara kaum anshor dan kaum muhajirin telah terjalin ikatan persaudaraan tanpa mempersalahkan klan kesukuan, ras, dan bahkan agama.

Baca Juga : Spirit Hijrah Nabi dan Pemindahan Ibu Kota

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai kelompok-kelompok yang bisa dikatergorikan kepada kelompok etnis, agama, organisasi, serta kelompok-kelompok sosial lainnya, maka sudah selayaknyalah kita menjujung tinggi semangat persaudaraan tampa mempermasalakan dan memperdebatkan lagi perbedaan SARA yang terbentuk di masyarakat.

Terlebih lagi saat ini banyak kita melihat diantara masyarakat Indonesia yang merantau (migrasi) meninggalkan kampung halaman ke berbagai darerah dengan berbagai keperluan, seperti studi, pekerjaan, perdaganan dan lainnya. Sebagai contoh, orang Sumatera merantau ke Jawa, kalimantan, Papua, atau bahkan sebaliknya Papua merantau ke Sumatera, Jawa atau Kalimantan. Dengan fakta sosial yang demikian, sudah selayaknya kita membuka diri, menerima dan menjunjung harkat-martabat manusia tanpa ada deskriminasi primordial, rasisme, atau bahkan kekerasan fisik terhadap mereka yang perantauan. Karena pada dasarnya kita diikat oleh persadaraan sebangsa dan setanah air.

Kedua, dari peritiwa hijrah juga kita bisa mengambil makna tentang spirit hidup bernegara dalam sebuah konstitusi yang disepakati bersama. Dari pristiwa hijrah yang menumbuhkan ikatan persaudaraan pada akhirnya terbentuk sebuah negara bernama Madinah dengan Piagam Madinah sebagai landasan konstitusi negara yang disepakati bersama. Piagam Madinah bukan saja mengakomodir dan melindungi kepentingan umat Islam semata, tetapi seluruh masyarakat Madinah tanpa membedakan agama, ras, ataupun golongan kesukuan.

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (4 Pilar Kebangsaan) beserta kebijakan-kebijakan turunannya merupakan landasan konstitusi negara yang telah dirumuskan dan disepakati oleh seluruh elemen bangsa sejak kemerdekaan hingga hari ini. Landasan konstitusi tersebut bukan saja mengakomodir dan melindungi kepentingan satu golongan tertentu, namun diperuntukkan untuk setiap elemen bangsa secara setara dan berkeadilan tanpa memandang mayoritas-minoritas.

Rumusan 4 Pilar kebangsaan beserta turunnyanya pada hakikatnya didasarkan oleh semangat nilai-nilai agama, kemanusian, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Perumusan nilai-nilai konstitusi sebagai landasan negara Indonesa tidak saja melibatkan negarawan-negarawan yang ahli dalam urusan tata negara, tetapi juga melibatkan para agamawan, terkhususnya para ulama (Islam). Oleh sebab itu, tidak sepatutnya kita sebagai anak bangsa mengatakan konstitusi negara sebagai sistem thaghut. Sebaliknya, konstitusi negara seharusnya kita rawat, jaga dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam pristiwa hijrah perlu kita hayati dan pahami (internalisasi) agar dapat kita kontekstualisasikan (eksternalisasi) dalan kehidupat berbangsa dan berngera. Tujuannya tidak lain, agar negeri ini menjadi negeri yang baldah thoyyibahtun wa rabbun ghafur (negeri yang subur dan makmur, adil dan aman).

Facebook Comments