Kontestasi Politik 2024 dan Daur Ulang Politik Identitas yang Memecah Belah

Kontestasi Politik 2024 dan Daur Ulang Politik Identitas yang Memecah Belah

- in Suara Kita
218
0
Kontestasi Politik 2024 dan Daur Ulang Politik Identitas yang Memecah Belah

Suhu politik nasional menghangat dalam beberapa pekan terakhir. Musababnya ialah ramainya bursa calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Pemilu 2024 memang masih lama. Namun, geliat para elite yang mengincar kursi RI 1 tampaknya tidak bisa dibendung.

Sejumlah lembaga survei merilis tingkat popularitas dan elektabilitas sejumlah nama yang digadang masuk bursa capres 2024. Para kandidat pun melakukan semacam pemanasan dengan menggelar deklarasi dukungan relawan. Fenomena itu tentu bagian dari gairah demokrasi yang patut diapresiasi. Bagaimana pun, Pemilu dan Pilpres merupakan mekanisme sirkulasi elite dan pemimpin melalui sistem demokrasi.

Ironisnya, di tengah geliat politik jelang Pemilu 2024 ini ada peristiwa yang menarik perhatian publik. Yakni adanya pengibaran bendera yang identik dengan simbol Hizbut Tahrir Indonesia di tengah deklarasi pencapresan salah seorang kandidat capres, yaitu Anies Baswedan. Peristiwa ini tidak pelak telah memantik kekhawatiran bersama. Mengingat, HTI telah dianggap sebagai organisasi terlarang sejak akhir 2019. Peristiwa ini kiranya juga bisa dimaknai sebagai sebuah gejala awal dari praktik politik identitas yang sengaja didesain untuk konteks Pemilu 2024.

Praktik politik identitas memang bukan barang baru dalam panggung politik kita. Politik identitas telah menjadi semacam komoditas unggulan yang senantiasa didaur-ulang oleh pihak tertentu saban ada hajatan politik. Mulai dari Pilkada, Pileg, Pemilu hingga Pilpres, gejala politik identitas dipastikan selalu hadir dalam kancah perpolitikan kita. Secara definitif, politik identitas sebagaimana dijelaskan oleh Burhanudin Muhtadi ialah praktik politik yang mengeksploitasi sentimen identitas kesukuan, keagamaan, etnisitas, dan kebangsaan untuk tujuan meraih kekuasaan.

Lebih lanjut menurut Muhtadi, dalam konteks Indonesia politik identitas juga berkelindan dengan populisme agama, yakni penggunaan isu, jargon, dan simbol keagamaan untuk memobilisasi publik dengan tujuan mendapatkan keuntungan elektoral. Praktik politik identitas mulai menggejala di Indonesia pada momen Pilpres 2014, dan memuncak di Pilkada DKI Jakarta 2017 dan berlanjut hingga Pilpres 2019. Puncak politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ialah munculnya fenomena mobokrasi yang mewujud pada aksi demonstrasi berjilid-jilid yang kental dengan nuansa politisasi agama.

Politik identitas meninggalkan sejumlah residu antara lain, maraknya intoleransi antar-umat beragama. Penelitian Alvara Institute pada tahun 2020 lalu menemukan fakta bahwa angka intoleransi agama di Indonesia mengalami kenaikan signifikan sebagai konsekuensi logis dari maraknya politik identitas. Alvara menyebut, penggunaan simbol dan jargon keagamaan dalam politik praktis telah memperparah kesenjangan relasi antar-umat beragama di Indonesia.

Selain intoleransi agama, politik identitas juga meninggalkan residu berupa terciptanya polarisasi di tengah masyarakat. Polarisasi ialah kondisi ketika masyarakat terpecah ke dalam dua kelompok besar yang saling berseteru. Polariasi kerap diwarnai ketegangan sosial yang termanifestasikan ke dalam maraknya fitnah dan ujaran kebencian, terutama yang disebar di kanal-kanal media sosail. Pendek kata, politik identitas telah menjadi penyebab utama perpecahan masyarakat, baik di level elite hingga publik di akar rumput.

Pentingnya Pendidikan Politik bagi Publik

Peristiwa pengibaran bendera yang identik dengan simbol HTI di deklarasi pencapresan Anies Baswedan ini tidak bisa dianggap sepele. Terlebih, harus diakui bahwa Anies selama ini dikenal memiliki afiliasi dengan kelompok Islam kanan-konservatif. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kemenangannya di Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak akan tercapai tanpa dukungan kelompok-kelompok kanan, seperti FPI, GNPF, dan gerakan 212 yang identik dengan populisme agama.

Peristiwa ini menjadi semacam alarm warning bagi kita semua bahwa upaya mendaur-ulang praktik politik identitas (politisasi agama) itu masih ada. Kelompok konservatif-radikal memang dikenal lihai dalam menyusup dan memanfaatkan momentum. Demi tujuan ideologis-politisnya, mereka tidak segam menunggangi atau mendompleng kekuatan politik tertentu. Termasuk membonceng pada kandidat capres tertentu. Terutama capres yang gemar memainkan sentimen keagamaan dalam retorika politiknya.

Satu hal urgen dilakukan ialah mengintensifkan pendidikan politik bagi publik. Pendidikan politik ialah proses pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu isu pokok penting dalam pendidikan politik ialah membangun kesadaran publik ihwal pentingnya mempraktikkan mekanisme demokrasi berbasis pada kapabilitas dan integritas, bukan pada sentimen identitas.

Pendidikan politik akan melahirkan pemilih cerdas (smartvoter). Yakni pemilih yang memberikan hak suaranya pada partai atau kandidat pemimpin yang mumpuni dalam kinerja, cerdas dalam berwacana, dan memiliki komitmen dalam menjaga prinsip berbangsa dan bernegara. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya ialah kita wajib memiliki aturan hukum yang melarang praktik politik identitas. Harus ada payung hukum yang memungkinkan pelaku politik identitas diberikan sanksi. Mulai dari sanksi administratif seperti dicabut hak politiknya, hingga sanksi pidana berupa penjara.

Facebook Comments