Kontroversi ANNAS dan Urgensi Melawan Reproduksi Sentimen Anti-Syiah

Kontroversi ANNAS dan Urgensi Melawan Reproduksi Sentimen Anti-Syiah

- in Narasi
231
0
Kontroversi ANNAS dan Urgensi Melawan Reproduksi Sentimen Anti-Syiah

Aliansi Nasional Anti Syiah alias ANNAS kembali menjadi perbincangan publik. Pasca dibubarkan pemerintah pada tahun 2020 lalu, ANNAS nyaris tiarap dan tidak pernah muncul ke permukaan. Namun, tiba-tiba organisasi ini kembali mencuat pasca meresmikan gedung dakwah di Bandung. Tidak tanggung-tanggung, peresmian itu dihadiri oleh Walikota Bandung. Seorang kepala daerah hadir di acara yang dihelat organisasi terlarang ialah contoh buruk yang tentu tidak patut ditiru.

ANNAS tentu tidak lagi asing di tengah masyarakat. Mereka dikenal aktif sebagai organisasi yang gencar mempropagandakan sentimen anti-Syiah di Indonesia. ANNAS pertama kali dideklarasikan di Indonesia pada tanggal 14 April 2014. Deklarasi ini juga digelar di Bandung dan mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat kala itu, yakni Ahmad Heryawan yang berasal dari PKS. ANNAS lantas dikenal sebagai organisasi paling getol menebarkan sentimen anti-Syiah di Indonesia.

Seturut catatan Setara Institute. Keberadaan ANNAS menyumbang andil pada maraknya tindakan persekusi dan kekerasan terhadap komunitas Syiah di Indonesia. Masifnya kampanye anti-Syiah baik secara luring maupun daring yang dimotori oleh ANNAS diakui meningkatkan sentimen kebencian umat terhadap kelompok Syiah. Berbagai tindakan kekerasan terhadap komunitas Syiah, misalnya yang terjadi di Sampang, Madura tidak lepas dari gencarnya kampanye anti-Syiah oleh ANNAS.

Sentimen Anti-Syiah dan Suburnya Ekstremisme Islam

Pada tahun 2020 pemerintah secara resmi membubarkan, membekukan, dan melarang organisasi ANNAS. Meski demikian, larangan dan pembubaran itu tidak serta-merta membuat organisasi ini musnah. Organisasi ini masih eksis hingga sekarang. Peresmian gedung dakwah ANNAS tempo hari membuktikan bahwa organisasi ini masih eksis. Bahkan, situs ANNAS di dunia maya masih bisa diakses sampai sekarang dan masih terus mengunggah artikel-artikel provokatif.

Keberadaan organisasi seperti ANNAS ini cukup mengkhawatirkan. Mereka memiliki cabang di setiap wilayah dan gencar mengampanyekan anti-Syiah. Data menunjukkan bahwa sentimen anti-Syiah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak 2014 hingga 2020. Padahal, sebelumnya sentimen anti-Syiah bisa dikatakan tidak pernah ada di Indonesia. Pelabelan negatif terhadap Syiah sebagai aliran sesat dan kafir dalam banyak hal telah menyokong berbagai gejolak sosial. Pasalnya, di lapangan masih banyak umat yang tidak paham apa itu Syiah; latar sejarahnya, faktor kemunculannya, dana pa yang membedakan dengan Sunni. Namun, banyak masyarakat yang kadung hanyut dalam arus pelabelan negatif bahwa Syiah adalah musuh Islam.

Jika dilihat dari peta geopolitik global, sentimen anti-Syiah berhubungan erat dengan persaingan antara Arab Saudi dan Iran dalam memperebutkan dominasinya di dunia Arab. Arab Saudi dengan paham wahabinya selama ini gencar mendanai kampanye anti-Syiah di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Maka, tidak mengherankan jika propaganda anti-Syiah di Indonesia dimotori oleh tokoh atau lembaga yang berafilisasi dengan gerakan Wahabi. Di saat yang sama, kita juga melihat bahwa Wahabi ialah sponsor utama gerakan-gerakan ekstremisme di tubuh Islam. Maraknya aksi teror yang kerap terjadi selama ini berakar pada pola pikir Wahabi yang ekstrem.

Langkah Tegas Memberangus ANNAS

Disinilah pentingnya kita melawan propaganda anti-Syiah karena pada dasarnya hal itu bisa mendorong suburnya paham radikal-ekstrem di dunia Islam. Ekstremisme adalah akar dari segala fenomena teror dan kekerasan yang merusak kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Maka, tidak ada jalan lain kecuali kita harus melawan propaganda anti-Syiah baik secara daring maupun luring. Lebih spesifik terkait kontroversi kebangkitan ANNAS pemerintah tidak boleh lagi kecolongan.

Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib melakukan pendataan dan pengawasan apakah ada organisasi ANNAS di wilayahnya. Jika ada, maka harus diambil langkah tegas. Aturan pembubaran dan pelarangan ANNAS sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Aturan itu idealnya menjadi landasan hukum untuk melarang setiap kegiatan ANNAS di daerah-daerah. Pemerintah daerah dan kepala daerahnya harus berani menutup ruang gerak ANNAS tanpa harus takut kehilangan popularitas atau dituduh anti-Islam. Karena pada dasarnya, ANNAS tidak mewakili pandangan seluruh umat Islam di Indonesia.

Organisasi keislaman besar seperti Muhammadiyah dan NU tidak pernah sekalipun memfatwa Syiah sebagai golongan sesat apalagi kafir. Muhammadiyah dan NU mengakui bahwa ada perbedaan cara penafsiran ajaran agama antara Sunni dan Syiah. Namun, perbedaan itu hanya ada di ranah furuiyyah ibadah, bukan pada ranah akidah dan syariah. Ke depan, hal urgen yang harus kita lakukan ialah memperkuat tali ukhuwah islamiyyah, yakni persaudaraan antar-sesama muslim. Meski berbeda aliran, mazhab, maupun organisasi, semua muslim pada dasarnya ialah saudara yang harus saling menghormati.

Facebook Comments