Konvoi Khilafatul Muslimin dan Pentingnya Regulasi Tindak Pidana Terorisme

Konvoi Khilafatul Muslimin dan Pentingnya Regulasi Tindak Pidana Terorisme

- in Suara Kita
251
2
Konvoi Khilafatul Muslimin dan Pentingnya Regulasi Tindak Pidana Terorisme

Beberapa hari lalu santer terdengar kabar beredarnya video konvoi kelompok khilafatul muslimin. Siapakah kelompok khilafatul muslimin? Sebenarnya apa motif mereka hingga rela turun ke jalan dengan mengampanyekan khilafah?

Beberapa tahun lalu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan oleh negara. Pembubarannya pun menuai pro kontra. Alasan kuat pembubaran HTI dikarenakan HTI merupakan organisasi yang mengusung semangat negara islam. Gerakannya pun berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Setelah HTI dibubarkan, beberapa kelompok yang mengusung negara islam atau khilafah Islamiyah ini bermetamorfosa menjadi berbagai nama. Sebuah tugas rumah baru di negeri yang bhineka, agar kelompok radikal terorisme bisa tertangani dengan baik.

Dengan atribut yang sama, mirip HTI, Khilafatul Muslimin ramai dan viral di media sosial minggu lalu di Jakarta Timur. Motifnya pun belum diketahui. Sedangkan berdasarkan keterangan dari Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Brigjen Polisi Ahmad Nurwakhid mengatakan Khilafatul Muslimin mengampanyekan tegaknya sistem khilafah sebagai solusi umat. 

Menurut Nurwakhid dilansir dari Tempo, Selasa lalu, mengatakan bahwa kampanye tersebut memiliki visi dan ideologi yang sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Bedanya, HTI merupakan gerakan trans-nasional yang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara.

Asal usul Khilafatul Muslimin erat kaitannya dengan dari Negara Islam Indonesia atau NII. Sebab, menurutnya sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini merupakan mantan NII. 

Pendiri dan pemimpin Khilafatul Muslimin adalah Abdul Qadir Hasan Baraja mantan anggota NII sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki bersama Abu Bakar Baasyir (ABB) dan lainnya.

Sekilas tentang Khilafatul Muslimin yang ramai beberapa hari lalu. Sedangkan beberapa minggu lalu juga terdapat kabar mahasiswa dari kampus Malang yang tertangkap Densus 88 karena diduga terlibat dalam gerakan radikalisme terorisme. Selain itu, tahun lalu juga ada berita tentang kotak amal yang diorganisir secara masif untuk membiayai aksi teror.

Radikalisme hingga terorisme masih berseliweran di negeri ini. Bagaimana penanganan yang tepat dan jitu pada kasus ini? Memang secara kemasyarakatan, warga negara terlibat penuh dalam upaya pencegahan radikal terorisme ini. Akan tetapi, jika tanpa regulasi yanag tepat, terorisme akan sulit ditanggulangi. Karena, gerakannya yang sering kali tidak terlihat.

Mengukur regulasi yang tepat, penting para ahli, pakar, dan penentu kebijakan mendiskusikan kembali makna radikalisme hingga terorisme. Sehingga, upaya pencegahan akan lebih muda dilakukan. Setelah pencegahan, upaya-upaya penanggulangan dan penindakan bisa berjalan adil.

Tahun 2018 pemerintah telah membuat UU Tindak Pidana Terorisme. Dari sinilah bisa dimulai mengimplementasikan penegakan tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan aksi yang nyata dan banyak merugikan orang lain dan negara, maka penanganan pada kasus ini haru secara tegas dan perlu ada penindakan.

UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme inilah yang menjadi Undang-undang. Dalam UU tersebut, terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

UU ini juga menyebutkan, kekerasan yang dimaksud adalah: “setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.” Sementara ancaman kekerasan dijelaskan sebagai: “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.”

Meski beberapa pihak mengatakan bahwa UU ini perlu ada review ulang, tapi menurut penulis ini merupakan awal yang baik dalak upaya penegakan tidak pidana terorisme. Meski secara detail definisi dan penanganan terhadap aksi teror termaktub dalam UU, tapi bagaimana pada tahapan lain, missal pencegahan. Adakah poin-poin yang menerangkan tentang tindak intoleransi atau radikal-terorisme.

Setelah UU ini ada empat tahun lalu, sosialisasi dari UU ini pun terbilang kurang maksimal. Seharusnya UU ini menjadi bahan sosialisasi dan diskusi di kampus-kampus, di sekolah, kelurahan, atau bahkan di jaringan keagamaan. Mengingat terorisme ini tersebar secara massif hingga ke pelosok daerah.

Sosialisai dari regulasi ini amatlah penting guna memberikan pemahaman lebih kepada semua orang. Sehingga upaya pencegahan, penanggulangan, dan penindkan tidak hanya dipikul oleh lembaga negara yang menangani ini saja, seperti BNPT, Polri, atau TNI.

Diskusi dan langkah strategis pecegahan paham radikal terorisme yang merusak ideologi bangsa, Pancasila, ini harus ditindak secara tegas. Keterlibatan semua pihak sangat penting. Seperti, Pak RT, Lurah, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat sangat membantu di level paling kecil.

Mengingat paham radikal terorisme ini tidak juga subur di desa atau kota, maka perlu kerja kolaboratif antar lembaga, sebut saja lembaga pendidikan, di mana beberapa kampus, sekolah, atau pesantren dalam tanda kutip – sedang menumbuhkembangkan paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa ini. Sehingga, sangatlah mungkin dari UU yang umum tadi dijabarkan pada peraturan turunan di desa, sekolah, kampus, atau lainnya.

Facebook Comments