Lima Kriteria Khatib atau Penceramah yang Layak Naik ke Mimbar

Jika dicermati, pernyataan Ketua BNPT Komjen. Pol. Boy Rafli Amar sama sekali tidak bertendensi menyebarkan sentimen Islamofobia. Ia, pada dasarnya hanya menhimbau agar umat Islam waspada terhadap propaganda narasi intoleransi dan radikalisme di tempat ibadah (masjid). Ia sama sekali tidak menyebut bahwa masjid itu radikal, sebagaimana dituduhkan sebagian kalangan. Dan, kita tentu sepakat bahwa tidak ada masjid atau mimbar agama yang radikal. Masjid, sebagaimana sekolah, pesantren, kantor pemerintah, dan sejenisnya ialah bangunan fisik tak bernyawa yang bersifat pasif. Sebuah institusi sosial-keagamaan bisa menjadi radikal karena faktor eksternal, yaitu orang-orang di dalamnya. Dalam konteks masjid, infiltrasi radikalisme disebabkan oleh khotib atau penceramah berkarakter konservatif yang menguasai mimbar dan menebar pesan-pesan kebencian serta permusuhan.

Maka, mencegah masjid atau mimbar agama diinfiltrasi paham radikal-intoleran mustahil dilakukan tanpa menyeleksi khotib dan penceramah yang naik ke mimbar. Tanpa seleksi ketat, maka mimbar agama akan rawan dibajak oleh kelompok radikal dengan narasi kebencian dan kekerasan yang dikemas dalam nuansa keagamaan. Secara umum, ada empat kriteria khotib atau penceramah yang layak naik ke mimbar khotbah atau ceramah agama.

Pertama, harus memiliki pengetahuan tentang keislaman yang mendalam, komprehensif, dan otoritatif. Mendalam dalam artian mengetahui ajaran Islam tidak hanya dari sisi permukaan seperti fiqih, ibadah, bahasa, dan ekspresi luaran saja (eksoterik). Namun, juga menguasi aspek mendalam (esoterik) dari Islam, mulai dari ranah tasawuf, kalam, hingga filsafat. Komprehensif dalam artian memahami Islam secara holistik tidak hanya dari sisi spiritual, namun juga sisi sosial, politik, dan kebudayaan.

Sedangkan otoriatif artinya keilmuan yang ia dapat berasal dari sumber yang jelas. Di dalam tradisi Islam, keilmuan harus memiliki sanad yang bersambung pada Rasulullah. Ketersambungan sanad keilmuan ini penting untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap terjaga kesuciannya sampai akhir zaman.

Kedua, selain memiliki pengetahuan keislaman yang mendalam, khotib atau penceramah juga harus memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Komitmen kebangsaan ini ditandai dengan sikap nasionalisme atawa cinta tanah air yang kuat. Hal ini terrepresentasikan ke dalam model dakwah atau ceramahnya yang santun, sejuk, dan toleran pada perbedaan. Khotib atau penceramah harus bisa menyelaraskan antara dimensi keislaman dengan aspek keindonesiaan, bukan justru membenturkannya.

Khotib atau penceramah yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat akan mampu menjadikan mimbar agama sebagai ruang pemersatu umat dan bangsa. Dari mimbar agama itulah pesan-pesan kebangsaan tentang pentingnya menjaga perdamaian dan persatuan akan digaungkan ke tengah umat.

Ketiga, khotib atau penceramah harus memiliki karakter yang baik. Hal ini tercermin dari segala ucapan dan tindakan yang sesuai dengan aturan hukum positif serta tidak melanggar norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Aspek karakter ini penting mengingat dalam Islam, fungsi khotib atau penceramah bukanlah sekadar sebagai penyampai pesan (massanger) saja). Lebih dari itu, khotib atau penceramah harus mejadi role-model alias contoh ideal bagi umat.

Maka, khotib atau penceramah harus sinkron antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jangan sampai, khotib atau penceramah hanya lihai dalam berakrobat secara verbal, pintar menukil Alquran dan hadist, namun miskin dan lemah dalam akhlak.

Keempat, penting juga bagi khotib dan penceramah untuk bersikap adaptif pada kearifan lokal. Dalam artian tidak membenturkan antara ajaran Islam dengan kebudayaan asli Nusantara. Sikap adaptif pada kebudayaan lokal ini penting agar khotib atau penceramah tidak terjebak pada nalar dikotomis yang mempertentangkan antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal.

Di sini, para khotib dan penceramah dituntut inovasi dan kreativitasnya untuk mencari titik temu antara aspek lokalitas dengan dimensi keislaman. Khotib atau penceramah hendaknya tidak serampangan melabeli kebudayaan lokal Nusantara sebagai bid’ah, sesat, kafir, dan sejenisnya.

Kelima, khotib atau penceramah idealnya bersikap non-partisan alias tidak berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu entah itu partai atau pun elite tertentu. Non-partisan bukan dalam artian bahwa khotib atau penceramah harus anti-politik. Namun, lebih diartikan bahwa khotib dan penceramah idealnya bersikap netral dalam politik praktis. Selain itu, khotib atau penceramah hendaknya juga tidak menjadi anggota atau bagian dari organisasi maupun gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sikap netral alias non-partisan dan bukan bagian dari ormas anti-Pancasila merupakan prasyarat penting bagi khotib atau penceramah yang ingin naik mimbar. Jika tidak, maka besar kemungkinan ia akan membawa kepentingan politik dan ideologinya ke dalam ceramah atau khotbah yang disampaikannya.

This post was last modified on 29 Juni 2022 3:55 PM

Siti Nurul Hidayah: