Manjawab Kedangkalan Ilmu Kelompok Ekstrem yang Mengkafirkan Negara

Manjawab Kedangkalan Ilmu Kelompok Ekstrem yang Mengkafirkan Negara

- in Keagamaan
222
0
Manjawab Kedangkalan Ilmu Kelompok Ekstrem yang Mengkafirkan Negara

Sering muncul ke publik narasi Indonesia negara kafir dan thagut karena tidak berdasar pada hukum Islam secara formal. Lebih-lebih menjelang Pemilu, narasi dan perdebatan tentang konsep negara atau pemerintahan dalam Islam mengemuka dengan sangat dahsyat.

Kelompok radikal terorisme atau juga para pengasong khilafah kerap melontarkan narasi propaganda ini secara konsisten. Ada yang mengkafirkan dengan melalui Tindakan kekerasan. Ada pula yang hanya dengan gagasan yang dibungkus dakwah di majelis pengajian. Ada pula yang melalui pengkaderan di lingkungan Pendidikan. Intinya mereka sama mendudukkan Indonesia negar kafir karena tidak berdasarkan Islam.

Pertanyaannya, apakah ada konsep negara atau pemerintahan dalam Islam yang secara jelas disebut oleh al Qur’an maupun hadits?

Konsep dan Bentuk Negara dalam Islam

Tidak ada konsep yang jelas dalam al Qur’an dan hadits tentang bentuk negara seperti apa. Yang ada hanya prinsip dasar tentang negara atau pemerintahan seperti: al syura (musyawarah), al ‘adalah (keadilan), al musawah (persamaan) dan al hurriyyah (kebebasan).

Ketiadaan konsep bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam al Qur’an dan hadist dibuktikan oleh negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah tidak disebut dawlah Islamiyah. Pemerintahan negara Madinah diselenggarakan berdasarkan ‘Konstitusi Madinah’, undang-undang yang mengatur dan berlaku bagi seluruh warga Madinah yang majemuk secara agama dan ras.

Karena ketiadaan dalil yang disebutkan secara tersurat dan terperinci, maka kehadiran negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan (ghayah), melainkan sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai tujuan.Karenanya, seperti apa bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ideal, seutuhnya bergantung kepada kecerdasan ijtihad manusia dengan tetap mengacu pada dalil-dalil universal ajaran agama dan prinsip maqashidus syari’ah.

Seorang pemimpin negara dalam pandangan Islam memiliki dua tugas pokok; menjaga agama (hirasah al din) dan mengatur dunia (siyasah al din). Karena itu, apapun nama dan bentuk negara atau sistem pemerintahan yang dipilih, selama berperan menjalankan dua tugas tersebut berhak dan layak disebut sebagai “negara Islam”.

Siyasah atau politik yang dimaksud disini bukanlah politik yang menghalalkan segala cara, melainkan politik Islam (siyasah syar’iyyah) yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Definisi siyasah syar’iyyah dijelaskan oleh Muhammad bin Abu Bakr Ayyub dalam al Thuruq al Hukumiyyah fi al Siyasah al Syar’iyyah. Politik dalam Islam adalah apa yang senyatanya membawa manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan dalam al Qur’an dan hadits.

Negara Indonesia dalam pandangan Ulama

Berdasarkan pemahaman tentang konsep bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut Islam di atas, negara Indonesia, dengan Pancasila sebagai ideologi negara, selalu dinyatakan bukan Negara Islam (Daulah Islamiyyah), namun pada saat yang sama juga disebut sebagai daerah Islam (Darul Islam).

 Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dalam Bughyah al Mustarsyidin menjelaskan definisi Darul Islam. Setiap tempat atau wilayah yang didiami umat Islam dan mereka mampu mempertahankan diri dari pengaruh dan dominasi kafir harbi (musuh) pada masa tertentu dengan sendirinya menjadi Darul Islam yang berlaku padanya ketentuan-ketentuan hukum saat itu, meskipun (suatu saat) mereka tak lagi mampu mempertahankan diri akibat kekuatan dan dominasi kaum kafir yang mengusir dan tidak memperkenankan mereka masuk kembali. Dengan demikian, penyebutan wilayah itu sebagai darul harbi (negara perang) hanya formalitas, bukan status yang sebenarnya. Maka, Bumi Betawi dan sebagian besar Tanah Jawa disebut Darul Islam karena terlebih dahulu dikuasai kaum muslimin.

Pengertian yang sama disampaikan Sulaiman bin Umar dalam Hasyiyah al Jumal. Menurutnya, setiap daerah atau wilayah yang warganya mampu mempertahankan diri dari musuh-musuhnya dapat dikategorikan sebagai Darul Islam. Muhammad bin Abu al Abbas al Ramli Nihayah al Muhtaj ila Syarhi al Minhaj menulis, Darul Islam adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di genggaman umat Islam, sekalipun Ahlu Dzimmah dan Ahlu ‘Ahd berdiam juga di daerah itu.

Sampai di sini sudah ada titik jelas perbedaan Darul Islam dan Dawlah Islamiyyah. Darul Islam orientasinya adalah wilayah, sedangkan Dawlah Islamiyah, selain harus memiliki wilayah, juga harus berbadan hukum, memiliki kedaulatan dan aset dan kekayaan yang terpisah dari aset dan kekayaan masyarakatnya.

Dijelaskan oleh Wahbah al Zuhaili dalam Al Fiqh al Islami wa Adillatuh, karakteristik Daulah Islamiyyah mengidealkan konsep ketundukan warganya dalam urusan dunia dan agama hanya kepada Prinsip-prinsip Islam. Sistem pemerintahannya dalam urusan duniawi juga dibangun atas dasar kemaslahatan rakyat, keadilan, permusyawaratan, persamaan, akhlak mulia, dan tidak adanya diskriminasi.

Dengan demikian, negara Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tentang negara atau pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Islam. Salah kaprah apabila menyebut Indonesia negara kafir atau thagut.

Pancasila memang merupakan dasar negara, bukan syariat. Tetapi, Pancasila menjadikan nilai-nilai yang ada dalam al Qur’an dan hadits sebagai ukuran nilai. Sila demi sila dalam Pancasila merupakan cerminan dari prinsip-prinsip dasar Islam tentang konsep negara atau sistem pemerintahan.

Tentang hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, apakah layak disebut syariat Islam atau tidak? Jamaludin ‘Athiyyah dalam Tajdid al Fiqh al Islami menjelaskan, ulama berbeda pendapat tentang qonun wadh’i (hukum positif) yang secara kebetulan selaras dengan hukum syar’i (hukum syariat). Sebagian mengatakan tidak bisa disebut hukum syar’i, karena hukum syar’i memiliki landasan dan metode perumusan yang berbeda dengan qunun wadh’i. Ualam yang lain mengatakan qunun wadh’i yang selaras dengan hukum syar’i dengan sendirinya menjadi bagian dari hukum syar’i.

Facebook Comments