Melawan Ideologisasi Khilafah; Kriminalisasi Islam atau Supremasi Hukum?

Melawan Ideologisasi Khilafah; Kriminalisasi Islam atau Supremasi Hukum?

- in Suara Kita
201
0
Melawan Ideologisasi Khilafah; Kriminalisasi Islam atau Supremasi Hukum?

Salah satu kebiasaan manusia yang bersalah, namun tidak punya ruang manuver untuk berkelit ialah menyalahkan orang lain. Di dalam ilmu psikologi, hal itu diistilahkan sebagai self serving bias. Yakni gejala ketika individu melemparkan kesalahan pada pihak lain lantas menempatkan diri sebagai pihak yang menderita alias korban, padahal ia sendiri merupakan aktor utama di balik kesalahan yang diperbuatnya.

Gejala self serving bias umumnya menjadi penanda awal munculnya tindakan playing victim. Yaitu tindakan melimpahkan kesalahan kepada orang lain serta menempatkan diri sebagai pihak yang paling menderita. Padahal, dia sendiri merupakan penyebab dari munculnya persoalan.

Gejala self serving bias dan playing victim inilah yang belakangan tampak pada kelompok pengusung khilafah. Ketika gerombolan petinggi Khilafatul Muslimin ditangkap aparat dan seluruh infrastruktur organisasi tersebut dibekukan aparat, para pengasong khilafah merengek-rengek seolah-olah mereka ialah korban kezaliman pemerintah. Seperti biasa, narasi kriminalisasi ulama dan kriminalisasi Islam pun diamplifikasi sedemikian rupa oleh para simpatisan khilafah.

Kriminalisasi Islam; Narasi Menyesatkan yang Harus Dilawan

Narasi kriminalisasi Islam sebagaimana juga isu kriminalisasi ulama ialah hal yang menyesatkan. Narasi itu sengaja didesain sebagai strategi kelompok radikal dalam membela diri atas gerakannya yang bertentangan dengan falsafah kebangsaan. Kaum radikal pengasong khilafah itu serupa benalu yang menempel pada pohon. Mereka menumpang hidup di Indonesia, menikmati alamnya, mencari penghidupan di dalamnya, merasakan nikmatnya kebebasan. Namun, di saat yang sama mereka justru menggerogoti negara dan bangsa dari dalam.

Ketika kita hidup di sebuah negara, adalah sebuah keniscayaan jika kita mengikuti tata aturan negara tersebut. Artinya, kita harus taat pada regulasi yang berlaku, menjunjung tinggi konstitusi yang disepakati, bahkan harus menghormati tradisi. Sebaliknya, jika ada individu atau kelompok yang tidak mau taat pada hukum, melanggar konstitusi, dan menghina tradisi, maka sudah selayaknya pemerintah sebagai otoritas tertinggi negara melakukan tindakan. Tindakan itu tentu bukan kriminalisasi, melainkan upaya supremasi hukum.

Secara umum, supremasi hukum merupakan sebuah prinsip inti demokrasi yang mewujudkan ide, konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas. Inti dari supremasi hukum ialah upaya menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Supremasi hukum ini diperlukan untuk menjaga segala aspek kemasyarakatan termasuk pemerintahan harus berdasar pada hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 sebagai rujukan hukum tertinggi harus menjadi panglima supremasi hukum.

Supremasi Hukum, Kunci Mewujudkan Maqasyid Syariah Bernegara

Logika yang sama juga hendaknya kita pakai untuk melihat upaya pemerintah melawan ideologisasi khilafah. Memberangus ideologi khilafah tentu bukan praktik kriminalisasi ajaran Islam, melainkan langkah pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum dan konstitusi. Seperti kita tahu, secara konstitusional bangsa kita berdasar pada UUD 1945. Sumber tertinggi UUD 1945 tidak lain ialah Pancasila. Dan, Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat hal itu telah menjadi unsur pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bisa ditawar, apalagi digugat.

Segala upaya untuk mendegelegitimasi keabsahan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 dengan demikian dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap negara. Maka, sudah menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan untuk menghadapi ancaman itu dengan kekuatan hukum.

Supremasi hukum di negara modern-demokratis ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip maqasyid syariah dalam bernegara. Dalam prinsip maqasyid syariah, kehidupan bernegara harus menjamin terpenuhnya lima hak dasar kehidupan. Yakni hak hidup, hak beragama, hak kebebasan berpikir, hak berkeluarga dan berketurunan, serta hak atas kepemilikan harta-benda. Agar prinsip maqasyid syariah itu terwujud, maka negara harus ada dalam keadaan damai dan steril dari segala ancaman. Termasuk ancaman yang datang dari ideologisasi khilafah.

Meski demikian, supremasi hukum dalam memberangus ideologisasi khilafah tentu tidak boleh melanggar prinsip hak asasi manusia. Ini artinya, negara tidak boleh bersikap otoriter terhadap kehendak publik untuk mempelajari khilafah. Publik harus belajar tentang khilafah agar tahu kelemahan-kelemahannya dan mengetahui bahwa tidak ada kewajiban dalam Islam untuk menegakan khilafah. Di titik ini, kewajiban pemerintah ialah memastikan agar ideologi-ideologi selain Pancasila tidak bertransformasi menjadi gerakan apalagi senjata politik untuk melawan pemimpin yang sah. Pemerintah bersama masyarakat sipil harus mencegah konsep khilafah dieksploitasi oleh kelompok tertentu untuk memecah-belah bangsa dari dalam.

Facebook Comments