Membangun Kewaspadaan Nasional dalam Melawan Gerakan Anti-Pancasila

Membangun Kewaspadaan Nasional dalam Melawan Gerakan Anti-Pancasila

- in Suara Kita
188
0
Membangun Kewaspadaan Nasional dalam Melawan Gerakan Anti-Pancasila

Seiring perkembangan zaman, tantangan terhadap Pancasila kian beragam. Di era 1960-an, Pancasila terancam oleh gerakan kiri (komunisme). Namun, Pancasila bisa membuktikan kesaktiannya.

Di era sekarang, tantangan terhadap Pancasila datang dari ideologi keagamaan transnasional. Ciri khas ideologi tersebut ialah anti-kebangsaan, anti-kemajemukan, dan berhasrat mengganti NKRI dan Pancasila dengan khilafah Islamiyyah.

Penetrasi ideologi keislaman transnasional kian santer pasca Reformasi 1998. Di awal era Reformasi, ruang publik kita dibanjiri oleh organisasi transnasional. Mulai dari Jamaah Islamiyyah, Majelis Mujahidin, Ikhwanul Muslimin, sampai Hizbut Tahrir.

Kini, nyaris semua organisasi keislaman bercorak transnasional-radikal telah dilarang oleh pemerintah. Namun demikian, sejumlah eksponennya masih bergerak di bawah tanah. Terlebih di era digita, kampanye ideologi transnasional bisa dengan mudah diseminasikan di dunia maya, Sekali lagi, Pancasila diuji kesaktiannya.

Kesaktian Pancasila itu tergantung bagaimana kita mau bersinergi dan berkolaborasi dalam melawan ideologi atau gerakan yang mengancam Pancasila. Kita harus membangun kesadaran bersama bahwa perang melawan ideologi atau gerakan keislaman transnasional bukan semata tugas pemerintah. Perang melawan ideologi transnasional ialah perang semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Disinilah pentingnya membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional dalam melawan ideologi transnasional. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional dimaknai sebagai sebuah sikap waspada dan siaga seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah (dari pusat hingga daerah), seluruh institusi, lembaga, dan badan pemerintahan, serta eksponen masyarakat sipil dalam menghalau segala anasir yang mengancam keutuhan dan keamanan negara.

Jika diamati, penyebaran ideologi transnasional yang anti-Pancasila cenderung kompleks. Tersebab, aktornya tidak tunggal, namun melibatkan sejumlah elemen. Mulai dari organisasi keagamaan, tokoh agama dan masyarakat, politisi, bahkan kalangan selebritas dan pegiat media sosial atau influencer.

Urgensi Pendekatan Multidimensi Menghalau Musuh Pancasila

Maka dari itu, strategi penanggulangannya pun harus melibatkan pendekatan multidimensi. Pendekatan pertama ialah pendekatan berbasis regulasi atau hukum. Artinya, harus ada tata perundangan yang secara tegas melarang penyebaran ideologi selain Pancasila, termasuk ideologi keagamaan transnasional. Disini peran pemerintah dan lembaga legislatif sangat signifikan dalam mewujudkan regulasi pelarangan ideologi radikal anti-Pancasila dan NKRI.

Kedua, pendekatan berbasis edukasi dalam konteks sosial-budaya. Edukasi dalam artian seluruh komponen bangsa, mulai dari kalangan elite agamawan, intelektual dan sejenisnya hingga masyarakat di level akar rumput, idealnya memiliki kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melawan paham atau gerakan yang berpotensi mendelegitimasi Pancasila.

Kelompok elite, baik itu intelektual maupun agamawan jelas memiliki tanggung jawab moral-etik untuk membangun kesadaran melawan gerakan radikal. Kaum intelektual bisa menyumbang ide, gagasan, sekaligus data ilmiah yang bisa dijadikan dasar atau pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pencegahan ideologi radikal. Di saat yang sama, kaum elite agamawan kiranya bisa menjadi pembiming umat dalam membangun paradigma keberagamaan yang inklusif dan moderat.

Ironisnya, tidak sedikit kalangan elite intelektual yang justru meng-endorse ideologi transnasional. Misalnya, banyak dosen di perguruan tinggi terlibat gerakan radikal. Di saat yang sama, tidak sedikti pula elite agamawan (baca; ulama atau ustad) yang juga menjadi penyokong gerakan radikal. Mereka membajak mimbar dakwah untuk mempropagandakan intoleransi dan radikalisme.

Keterlibatan elite intelektual dan agamawan dalam gerakan radikal ini memberikan andil besar pada kian populernya ideologi transnasional. Umat beraggapan bahwa ideologi transnasional seperti khilafahisme, daulahisme, dan sejenisnya merupakan ideologi yang ilmiah karena disokong oleh intelektual dan tokoh agama.

Ketiga, pendekatan berbasis sinergi dan kolaborasi lintas-sektor. Artinya, penanggulangan ideologi dan gerakan radikal-transnasional tidak boleh bersifat parsial alia terpisah-pisah, namun bersifat komprehensif. Di lapangan, penguatan regulasi tentu tidak akan memberikan perubahan berarti tanpa adanya edukasi di kalangan umat. Dengan kata lain, penegakan hukum bagi pelaku penyebaran paham anti-Pancasila tentu harus dibarengi dengan upaya mencerdaskan dan mencerahkan publik dengan narasi kebangsaan yang kuat.

Jika belajar dari dekade 1960-an, salah satu faktor keberhasilan kita menghalau musuh Pancasila ialah sinergi dan kolaborasi lintas-sektor. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, terutama diwakili oleh TNI kala itu dengan masyarakat sipil terutama ormas dan lembaga keislaman di akar rumput, merupakan kunci menumpas ideologi komunisme hingga ke akarnya. Pola sinergi dan kolaborasi itulah yang idealnya kita adaptasikan dalam konteks sekarang. Arkian, membangun kewaspadaan nasional dalam melawan ideologi transnasional ialah prasyarat mutlak dalam menjaga kedaulatan Pancasila.

Facebook Comments