Membudayakan Berpikir Kritis Di Era Post-Truth

Membudayakan Berpikir Kritis Di Era Post-Truth

- in Suara Kita
436
3

Bangsa Indonesa di Era Post-truth akan menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Pelbagai persoalan itu meliputi keseluruhan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu dari pelbagai persoalan tersebut yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah persoalan kebangsaan. Spirit kebangsaan kita sekarang ini sedang di uji, sejauhmana bangsa ini mampu berjuang dan mempertahankan kebhinekaannya berdasarkan Pancasila ditengah semburan kebohongan, hujatan dan fitnah di dunia maya.

Teknologi Informasi ‘information technology’ sedikit banyak memberikan kontribusi atas ancaman tersebut. Tak ayal, apabila kita masih menemukan sikap saling menghardik, menghujat dan memfitnah antar sesama anak bangsa di media sosial seperti Facebook, Tweeter, Instagram dan Phat. Fenomena ini kemudian di perparah oleh prilaku politisi yang memanfaatkan kepolosan masyarakat di medsos agar mengikuti arus politik Ala Machiavellian yaitu Politik yang mengesampingkan nilai luhur dan moralitas hanya untuk berkuasa semata.

Seyogyanya masyarakat Indonesia perlu ketahui bahwa Post-Truth merupakan istilah yang sangat berbahaya. Secara sederha, Post-Truth dapat diartikan sebagai kehendak bebas manusia untuk melakukan apa saja. Termasuk melakukan kebohongan besar. Istilah Post-Trut  pertama kali dikenalkan oleh Steve Tesich, dalam majalah The Nation, pada tahun 1992. Tesich mengatakan ; Following The Shameful Truth Of Watergate, More Assuaging Coverage Of The Iran-Contra Scandal And Persian Gulf War Demonstrate That “We, As A Free People, Have Freely Decided That We Want To Live In Some Post-Truth Word”. Artinya, mengikuti kebenaran Watergate, liputan yang lebih meyakinkan dari skandal Kontra-Iran dan perang Teluk Persia, menunjukan bahwa kita sebagai orang bebas telah ingin hidup di dunia pascakebenaran. Menjadi jelas bahwa manusia memiliki kebebasan untuk hidup dalam dunia penuh dengan kebohongan.

Baca juga : Radikalisme Online dan Dakwah Toleransi di Media Sosial

Perkembangan istilah ini membuat manusia bebas untuk menarasikannya. Termasuk menarasikannya dalam dunia politik. David Roberts 2010, menarasikannya sebagai ‘budaya politik’ dimana politik telah mempengaruhi persepsi terhadap keseluruhan masalah. Namun persepsi tersebut tidak ada hubungannya dengan substansi publik policy (kebijakan publik), substansi legislasi (UU). Dalam konteks ini, post-truth dinarasikan ke dalam dunia politik dengan tujuan untuk memutus keseluruhan substansi yang berkaitan dengan policy dan legislasi. Terlepas dari persoalan tersebut, pokok pentingnya adalah bahaya Post-truth terhadap kehidupan bangsa kita yang berbhineka.

Fenomena inilah kemudian menghantarkan istilah Post-truth masuk dalam kamus Oxford Dictionaries sampai ditetapkan sebagai internasional word of the year, 2016. Kamus oxford mendefinisikannya sebagai fenomena dimana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan personal. Fakta itu dapat masyarakat lihat dalam beberapa kejadian besar seperti keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa atau dikenal dengan Brexit, disingkat british exit. Selanjutnya, dalam pemilihan presiden Amerika Serikat dengan ditandai dengan terpilihnya Donal Trump sebagi Presiden Amerika Serikat (AS). Kemenangan Bolsanaro di Brazil. Kejadian ini menunjukan bahwa kebohongan melampaui fakta. Kemudian emosi dan kebenaran personal menjadi penentu sebuah kebenarran.

Berpikir Kritis

Fenomena post-trut politics perlu untuk di kritisi secara menyeluruh (komprehensif). Sebab, post-truth politics tak hanya menggiring persepsi masyarakat untuk mempercayai kebenaran yang tidak berdasarkan kebenaran faktual yang bersumber pada fakta dan data. Namun, Post-Truth politics apabila terus berlanjut akan membuat masyarakat hidup dalam polarisasi yakni ; ‘benar’ dan ‘salah’. Pada titik ini, konflik horizontal tidak dapat dihindari. Pertanyaannya, siapa yang menjadi korban dari kebiadan ini. Tidak lain adalah Rakyat itu sendiri.

Sudah saatnya masyarakat berpikir kritis terhadap segala informasi yang beredar di medsos. Tujuannya, agar tidak tergerus dan terjerumus dalam narasi politik yang menghasut, memprovokasi dan memecah-belah antar anak bangsa. Karena bangsa ini menginginkan perdamaian tanpa adanya peperangan. Bukan sebaliknya perdamaian yang dihasilkan dari sebuah peperangan seperti ungkapan klasik dari Publius Flavius Vegetius Renatus 400 M, Qui Desiderat Pacem, Belum Praeparat ; Siapa menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang.

Adapaun langkah berpikir kritis tersebut dapat merujuk pada pendapat Walker 2006 yang mengatakan bahwa berpikir kritis merupakan suatu proses intelektual dalam pembuatan konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis dan/atau mengevaluasi berbagai informasi yang di dapat dari hasil observasi, pengalaman, di mana hasil proses ini digunakan sebagai dasar saat mengambil tindakan.

Artinya, berpikir kritis adalah proses intelektual untuk menentukan kredibilitas suatu informasi. Apabila berpikir kritis sudah membudaya dalam kehidupan berbangsa  di era Revolusi 4.0, niscaya publik dapat menganalisis apakah informasi tersebut benar atau bohong. Pada kondisi inilah kebohongan besar mampu dikejar oleh kebenaran faktual.

 

Facebook Comments