Menafsirkan Kemerdekaan Indonesia

Menafsirkan Kemerdekaan Indonesia

- in Suara Kita
223
3
Menafsikan Kemerdekaan Indonesia

Bangsa Indonesia saat ini belumlah menjadi Indonesia yang utuh. Proses menjadi Indonesia harus dengan rendah hati diiterima dalam kesadaran kita sebagai proses lanjutan Hindia Belanda, yang oleh para pendiri bangsa ini secara politis diproklamasikan 18 Agustus 1945 sebagai Republik Indonesia.

Kebudayaan Indonesia terus berproses menanggapi panggilan-panggilan sejarahnya secara dialektis dari sosok budaya feodalistik, aristokratik menuju ke sosok budaya Indonesia yang maju, beradab, demokratis, terbuka, dan saling menghormati keragaman. Inilah jalan transformasi budaya Indonesia yang sejatinya harus dicapai.

Persoalan secara filosofis adalah bagaimana kebhinekaan dengan kekayaan mendapatkan ruang yang sama untuk tumbuh dengan ikhlas saling menghormati masing-masing perbedaan dengan keberlainannya (otherness), di mana aku ikhlas hidup bersama dengan sesama saudara-saudari yang berbeda agama dan suku tanpa memaksakan cita-cita pretensi hidup baik menurutku atau agamaku ke sesama.

 Setidaknya terdapat tiga era epistemologi kultural dalam perjalanan bangsa Indonesia hingga kini. Pertama adalah era yang sangat lokal keberadaannya, di era ini dasar sistem masyarakat yang paling menonjol adalah nilai solidaritas. Susunan masyarakat merupakan persekutuan kecil-kecil yang hidup dalam desa.

Keputusan-keputusan yang penting diambil secara permufakatan. Secara berkelanjutan, era ini berlanjut berupa dominasi Hindu-Budha, meski secara rasionalitas era Hindu-Budha lebih maju karena telah mengenal tradisi tulis, dan memperkenalkan bentuk kerajaan yang lebih modern, akan tetapi era ini mempunyai kesamaan pada level ontologis. Masyarakat Indonesia sistem pengetahuannya masih diselubungi mitos dan adat.

 Kedua adalah era kultural Islam. Pada era ini lokal genius Indonesia dapat saling melengkapi, terjadi proses penggabungan, pengkombinasian antara unsur-unsur asli dengan unsur Islam yang muncul menjadi sebuah pola budaya baru. Sehingga terbangunlah suatu hasil sinkretis tersebut dengan kalimat: Indonesia yang Islam; Islam yang Indonesia.

Baca Juga : Merdeka dari Radikalisme

Ketiga adalah era Kolonialisme Belanda, sebuah era yang menindas, menghegemonik secara terstruktur. Pada era ini pula pola-pola penanaman menjadi bangsa yang lunak, malas, dan tidak berperadaban dibentuk sedemikian rupa secara masif dan kolektif.  Pola-pola inilah yang hingga kini masih tersisa dan jelas menjadi kendala dalam memajukan bangsa ini.

Kenyataanya, penjajahan bukan hanya terjadi secara politik dan ekonomi belaka tetapi terjadi secara besar-besaran pola-pola kolonialisme nalar atau pembunuhan karakter, pembelengguan nalar oleh kolonial Belanda pada bangsa ini.  Dan hingga kini, pasca negeri ini telah memerdekakan diri secara politik, pola kolonialisme nalar itu masih tersisa, membekas secara mendalam. Masa kolonial juga memperkenalkan produktivitas individual yang pada perkembangannya politik ekonomi dunia memusatkan pada manusia sebagai unit yang konsumtif yang justru mempu menyingkirkan aksi-aksi solidaritas dan demokratisasi.

Karena itu, begitu rumitnya membaca peradaban Indonesia yang berkelindan satu dengan yang lain, atau bahkan terjadi ketertumpukan era kultural satu dengan yang lain, maka hendaknyalah local genius ini dikaji melalui teropong keilmuan yang bersifat interdisiplin secara mendalam. Problem-problem sosial, agama, budaya, politik, sistem kuasa, mitos, dan berbagai hal yang meliputinya dibutuhkan kajian secara komprehensif dan lintas disiplin keilmuan. Sebagai rambu-rambu, forum lintas wacana teks ini atau intertektualitas ini seharusnya tetap berprinsip pada dimensi kultural humanisasi.

Satu hal lagi yang juga perlu untuk diperhatikan adalah aspek moralitas. Ruang nilai kebudayaan sama dengan moralitas. Dan apabila moralitas secara khusus dalam refleksi hubungan manusia dengan transenden dan alam semesta disepakati sebagai religiositas, dan salah satu wujud sosialnya adalah agama, maka tindakan politik, sebagai tindakan rasional, merencanakan, membuat hidup lebih bermartabat dan sejahtera dengan memanfaatkan semua energi kreatif, kesempatan, kemungkinan daya organisasinya, tidak akan mungkin akan dapat menyejahterakan tanpa menyandarkan diri pada moralitas.

 Menjadi Indonesia bukan hanya menjadi sebangsa, akan tetapi menjadi bernegara, sebab justru dalam bernegara inilah kita dituntut untuk mengatur negeri ini. Para pendiri negeri ini, Bung Karno misalnya, juga nyaris tak menulis dan tak meninggalkan gagasan-gagasan tentang bagaimana membangun negeri, mereka mungkin hanya meninggalkan gagasan tentang bangsa. Hanya Bung Hatta yang meninggalkan catatan tentang membangun negeri. Tulisan Bung Hatta tentang kaitannya dengan demokrasi dalam mengayuh di antara dua karang, yakni antara betul-betul daulat rakyat dan otoritarianisme seorang raja yang mengaku demokrat, adalah kritik Bung Hatta secara tajam kepada Bung Karno.

 Menafsirkan ke-Indonesiaan secara kultural menghadapkan kita pada pertanyaan mau mengikuti siapa kita sebagai anak negeri ini, sebagai guru-guru kebudayaan kita?. Apakah kita mengikuti guru-guru bangsa yang mendirikan negeri ini dengan segenap jiwa dan ketulusan, guru-guru yang telah mengajari kita apa artinya pengorbanan, mengajari kita kebijaksanaan dalam bersikap di antara keberagaman, yang mengajari kita bahwa hidup itu sebuah proses yang unik yang kadang jatuh atau kadang bangun, atau kita juga harus terus teguh dan kreatif menyikapinya. Atau kita hanya akan berguru pada; guru pangggung performance, dunia maya, yang di bentuk, ciptakan, dunia gebyar, eksotis serta sensasi adalah nomor satu.

Di sini pula penampilan fisik, dan kemegahan merupakan segalanya dalam dunia idola simulakara; atau kita hanya akan berguru pada ajaran: “ You are what you have”, artinya pemilikan adalah harkat anda. Having adalah eksistensi anda, dan bukannya Being. Di sini, “You are what you buy”, lalu dipadat rumuskan sebagai: “I consume, therefore I exist”. Atau kita akan berguru pada guru kekuasaan yang berpendapat bahwa wewenang adalah kekuasaan, bukan amanah.

Facebook Comments